Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilu Belum Usai, KPU Diminta Tak Buru-buru Evaluasi Sistem Pemilu Serentak

Kompas.com - 27/04/2019, 13:13 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah meminta KPU tak terburu-buru mengevaluasi Pemilu serentak 2019. Apalagi, pemilu belum selesai.

Meski pemungutan suara sudah dilakukan pada 17 April, tetapi sampai saat ini proses rekapitulasi suara masih berlangsung secara berjenjang.

"Lebih baik KPU dan Bawaslu fokus saja pada proses rekapitulasi suara," kata Ferry dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (27/4/2019).

Baca juga: Situng KPU 40,91 Persen: Jokowi-Maruf 56,29 Persen, Prabowo-Sandiaga 43,71 Persen

Hal ini disampaikan Ferry menanggapi pernyataan sejumlah komisioner KPU di media yang menyebut bahwa sistem pilkada serentak cukup digelar untuk sekali ini saja.

Ia menyesalkan pernyataan tersebut. Menurut dia, pernyataan itu justru menandakan bahwa KPU sudah menyerah walau proses pemilu belum usai.

"Jangan belum selesai pemilu sudah dievaluasi. Kesannya KPU angkat tangan," kata dia.

Ferry menilai, akan lebih baik jika evaluasi terkait pemilu serentak yang membuat ratusan petugas meninggal dunia diserahkan saja kepada organisasi pemantau pemilu.

Hal serupa disampaikan caleg PSI Andy Budiman dalam kesempatan yang sama. Menurut dia, KPU harusnya tak buru-buru meminta sistem pemilu serentak diubah.

Andi mengatakan, pemilu serentak memang adalah sesuatu yang baru bagi Indonesia. Oleh karena itu, wajar jika terdapat banyak persoalan teknis.

Namun, ia meyakini perbaikan bisa dilakukan.

"Sama seperti di perusahaan. Kalau persoalannya beban kerja, solusinya kan bukan sistemnya yang diganti. Tapi tambah orang, tambah personel," kata dia.

Baca juga: Hasil Situng Sementara KPU 35,85 Persen, Jokowi-Maruf Masih Unggul di Jakarta

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi sebelumnya mengatakan, pemilu serentak cukup menjadi yang pertama dan terakhir.

Sebab, perhelatan demokrasi itu telah melampaui batas fisik petugas dan secara teknis melampaui kapasitas KPU dalam mempersiapkan logistik.

"Saya ingin mengulangi bahwa pemilu serentak yang kita laksanakan model seperti kemarin, itu bagi saya cukup yang pertama dan terakhir," ujar Pramono dalam sarasehan refleksi pemilu di Digilib Cafe, Fisipol UGM, Jumat (26/04/2019).

Pramono mengatakan, secara fisik, pelaksanaan pemilu serentak dengan model seperti 17 April 2019 telah melampaui batas kemampuan rata-rata manusia Indonesia.

Dari data KPU, sampai kemarin, petugas KPPS yang meninggal dunia mencapai 225 orang. Sedangkan petugas KPPS yang jatuh sakit sebanyak 1.470 orang.

Ini belum termasuk petugas dari Bawaslu dan kepolisan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Halalbihalal Merawat Negeri

Halalbihalal Merawat Negeri

Nasional
Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com