Pemilu Belum Usai, KPU Diminta Tak Buru-buru Evaluasi Sistem Pemilu Serentak

Kompas.com - 27/04/2019, 13:13 WIB
ILUSTRASI Pemilu. SERAMBI/M ANSHARILUSTRASI Pemilu.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah meminta KPU tak terburu-buru mengevaluasi Pemilu serentak 2019. Apalagi, pemilu belum selesai.

Meski pemungutan suara sudah dilakukan pada 17 April, tetapi sampai saat ini proses rekapitulasi suara masih berlangsung secara berjenjang.

"Lebih baik KPU dan Bawaslu fokus saja pada proses rekapitulasi suara," kata Ferry dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (27/4/2019).

Baca juga: Situng KPU 40,91 Persen: Jokowi-Maruf 56,29 Persen, Prabowo-Sandiaga 43,71 Persen

Hal ini disampaikan Ferry menanggapi pernyataan sejumlah komisioner KPU di media yang menyebut bahwa sistem pilkada serentak cukup digelar untuk sekali ini saja.

Ia menyesalkan pernyataan tersebut. Menurut dia, pernyataan itu justru menandakan bahwa KPU sudah menyerah walau proses pemilu belum usai.

"Jangan belum selesai pemilu sudah dievaluasi. Kesannya KPU angkat tangan," kata dia.

Ferry menilai, akan lebih baik jika evaluasi terkait pemilu serentak yang membuat ratusan petugas meninggal dunia diserahkan saja kepada organisasi pemantau pemilu.

Hal serupa disampaikan caleg PSI Andy Budiman dalam kesempatan yang sama. Menurut dia, KPU harusnya tak buru-buru meminta sistem pemilu serentak diubah.

Andi mengatakan, pemilu serentak memang adalah sesuatu yang baru bagi Indonesia. Oleh karena itu, wajar jika terdapat banyak persoalan teknis.

Namun, ia meyakini perbaikan bisa dilakukan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X