Bertemu Jokowi di Istana, Ini Penjelasan Presiden KSPI Said Iqbal

Kompas.com - 26/04/2019, 18:56 WIB
Presiden Joko Widodo mengundang pimpinan kelompok buruh ke Istana Bogor, Jumat (26/4/2019). Biro pers setpresPresiden Joko Widodo mengundang pimpinan kelompok buruh ke Istana Bogor, Jumat (26/4/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal angkat bicara soal pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jumat (26/4/2019) tadi pagi.

Iqbal menegaskan, pertemuannya dengan Jokowi tersebut tak berhubungan dengan pilpres.

"Ini adalah pertemuan biasa antara pemimpin serikat buruh dengan presiden, untuk membicarakan masalah perburuhan," kata Iqbal dalam siaran pers yang disampaikan Ketua Departemen dan Komunikasi KSPI Kahar S. Cahyono, Jumat malam.

Baca juga: Said Iqbal Diundang ke Istana, Moeldoko Sebut Jokowi Ingin Rangkul Semua


Iqbal mengakui pertemuan itu bisa menimbulkan banyak spekulasi karena ia dan organisasinya mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Terlebih Pilpres belum benar-benar selesai meski hasil hitung sementara KPU dan hitung cepat sejumlah lembaga menunjukkan keunggulan untuk Jokowi-Ma'ruf Amin.

Iqbal mengakui, selama ini kerap mengkritik pemerintahan Jokowi. Namun, ia menegaskan berbagai kritiknya terkait masalah buruh bukan berarti ia membenci sosok capres petahana itu.

Baca juga: Jokowi Bertemu Pimpinan Organisasi Buruh, dari Andi Gani hingga Said Iqbal

Iqbal menegaskan, kritiknya selama ini adalah bentuk tanggungjawab sekaligus tugasnya sebagai pemimpin serikat buruh dalam melakukan kontrol sosial terhadap kekuasaan.

"Saya tidak akan pernah membiarkan kebencian terhadap pribadi merasuk di dalam diri saya. Kritik yang kita sampaikan murni terkait dengan kebijakan," kata Iqbal.

"Tujuan yang utama adalah kesejahteraan kaum buruh," tegasnya.

Baca juga: Said Iqbal: Prabowo Janji Pilih Menteri Tenaga Kerja dari Kelompok Buruh KSPI

Sebagai pemimpin konfederasi serikat pekerja besar di indonesia, Iqbal menilai sudah selayaknya ia berkomunikasi dengan presiden terkait kepentingan kaum buruh.

Dalam pertemuan itu, Iqbal dan sejumlah pimpinan organisasi buruh lain menuntut Presiden merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 direvisi. PP itu dinilai hanya menguntungkan kaum pengusaha dan tak berpihak para buruh.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X