Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jokowi di Istana, Ini Penjelasan Presiden KSPI Said Iqbal

Kompas.com - 26/04/2019, 18:56 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal angkat bicara soal pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jumat (26/4/2019) tadi pagi.

Iqbal menegaskan, pertemuannya dengan Jokowi tersebut tak berhubungan dengan pilpres.

"Ini adalah pertemuan biasa antara pemimpin serikat buruh dengan presiden, untuk membicarakan masalah perburuhan," kata Iqbal dalam siaran pers yang disampaikan Ketua Departemen dan Komunikasi KSPI Kahar S. Cahyono, Jumat malam.

Baca juga: Said Iqbal Diundang ke Istana, Moeldoko Sebut Jokowi Ingin Rangkul Semua

 

Iqbal mengakui pertemuan itu bisa menimbulkan banyak spekulasi karena ia dan organisasinya mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Terlebih Pilpres belum benar-benar selesai meski hasil hitung sementara KPU dan hitung cepat sejumlah lembaga menunjukkan keunggulan untuk Jokowi-Ma'ruf Amin.

Iqbal mengakui, selama ini kerap mengkritik pemerintahan Jokowi. Namun, ia menegaskan berbagai kritiknya terkait masalah buruh bukan berarti ia membenci sosok capres petahana itu.

Baca juga: Jokowi Bertemu Pimpinan Organisasi Buruh, dari Andi Gani hingga Said Iqbal

Iqbal menegaskan, kritiknya selama ini adalah bentuk tanggungjawab sekaligus tugasnya sebagai pemimpin serikat buruh dalam melakukan kontrol sosial terhadap kekuasaan.

"Saya tidak akan pernah membiarkan kebencian terhadap pribadi merasuk di dalam diri saya. Kritik yang kita sampaikan murni terkait dengan kebijakan," kata Iqbal.

"Tujuan yang utama adalah kesejahteraan kaum buruh," tegasnya.

Baca juga: Said Iqbal: Prabowo Janji Pilih Menteri Tenaga Kerja dari Kelompok Buruh KSPI

Sebagai pemimpin konfederasi serikat pekerja besar di indonesia, Iqbal menilai sudah selayaknya ia berkomunikasi dengan presiden terkait kepentingan kaum buruh.

Dalam pertemuan itu, Iqbal dan sejumlah pimpinan organisasi buruh lain menuntut Presiden merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 direvisi. PP itu dinilai hanya menguntungkan kaum pengusaha dan tak berpihak para buruh.

KSPI memberikan masukan dalam revisi PP itu. Pertama, mengembalikan hak berunding serikat buruh dalam penentuan kenaikan upah minimum.

Baca juga: Merasa Dijadikan Komoditas Politik KSPI, SPN Nyatakan Dukungan ke Jokowi-Maruf

 

Kedua, mencabut formula penentuan kenaikan upah minimum dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ia meminta formula itu diganti dengan survei pasar yang kemudian dirundingkan dalam dewan pengupahan.

Selain itu, Iqbal menuntut revisi itu agar memberlakukan upah minimum sektoral secara menyeluruh dan menindak tegas perusahaan yang tidak membayar upah minimum.

"Tentu saja, pertemuan ini bukan akhir. Sebab jika apa yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan, aksi-aksi akan terus dilakukan," kata dia.

Baca juga: Serikat Pekerja Nasional: Dukungan KSPI untuk Prabowo-Sandi Diputuskan Sepihak

 

Iqbal mengatakan, aksi yang terdekat akan digelar pada hari buruh atau may day pada 1 Mei mendatang. KSPI akan menggelar aksi bertema 'kesejahteraan buruh dan demokrasi jujur adil'.

"Ratusan ribu buruh akan mengepung Istana. Itu artinya, gerakan buruh masih tetap dan mengkritisi kekuasaan," kata dia.

Kompas TV Presiden Joko Widodo bertemu para pimpinan organisasi buruh di Istana Kepresidenan Bogor pada Jum'at, 26 April 2019. Jokowi mengatakan ada dua hal yang dibicarakan, yaitu mengenai peringatan hari buruh yang sepakat akan dilakukan dengan kegiatan yang baik dan damai. Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi bertemu para pimpinan organisasi buruh di antaranya Andi Gani Nuwa Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) dan Wiliam Yani (Ketua Komisi A DPRD DKI) beserta pimpinan organisasi buruh lainnya. #mayday #jokowi #pimpinanorganisasiburuh
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com