Pimpinan Komisi II: Tidak Boleh Ada Lagi Korban Jiwa di Pemilu

Kompas.com - 26/04/2019, 18:47 WIB
Wakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera menyoroti bertambahnya jumlah penyelenggara Pemilu 2019 yang meninggal dunia atau sakit.

Ia menilai pelaksanaan Pemilu perlu dievaluasi lebih lanjut untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi.

"Tidak boleh ada lagi korban jiwa. Karena itu saya kebetulan di Komisi II akan membawa semua ini (dibahas di Komisi II)," kata Mardani saat ditemui di GOR Senam, Duren Sawit, Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Mardani ingin ada perbaikan pelaksanaan Pemilu ke depannnya. Hal itu guna menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan, keadilan dan kebahagiaan semua pihak yang terlibat.


Sebab, ia melihat pelaksanaan Pemilu 2019 memang cukup berat.

Baca juga: Ketua DPR Dorong Pemerintah dan Parlemen Segera Revisi Undang-undang Pemilu

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berencana mengusulkan pelaksanaan Pemilu disesuaikan dalam konteks nasional dan lokal.

Artinya, Pemilu skala nasional terdiri dari pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan DPD. Sedangkan Pemilu lokal, seperti pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota.

"Bukan dipilah Pilpres, Pileg-nya ya, tapi nasional dan lokalnya, gitu," katanya.

Meski demikian, Mardani mengapresiasi tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019.

Menurut Mardani, upaya masyarakat yang semakin aktif mengawasi pelaksanaan Pemilu 2019 merupakan indikator baik bagi demokrasi Indonesia.

"Selama ini politik itu berjarak, sekarang ada politik partisipatif. Ini mahal, kalah menang sih sudah ada di lauhul mahfudz. Kita harus menghargai proses bagus ini," kata dia.

Baca juga: Update 26 April, 230 Anggota KPPS Meninggal, 1.671 Sakit

Sebelumnya, jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia bertambah menjadi 230.

Selain itu, sebanyak 1.671 anggota KPPS dilaporkan sakit. Angka ini mengacu pada data KPU per Jumar (26/4/2019) pukul 18.00 WIB.

Anggota KPPS yang meninggal maupun sakit sebagian besar disebabkan karena kelelahan dan kecelakaan.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Nasional
Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Nasional
Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Nasional
Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Nasional
Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Nasional
Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Nasional
Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

Nasional
Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Nasional
MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

Nasional
Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Nasional
Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Nasional
Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Nasional
Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Nasional
Close Ads X