Update 26 April, 230 Anggota KPPS Meninggal, 1.671 Sakit

Kompas.com - 26/04/2019, 15:45 WIB
Warga mengusung jenazah Tommy Heru Siswantoro ke tempat pemakaman umum Karang Gayam Teratai Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/4/2019). Tommy Heru merupakan anggota Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 19 Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, meninggal diduga karena kelelahan setelah menjalankan tugas di TPS. ANTARA FOTO/DIDIK SUHARTONOWarga mengusung jenazah Tommy Heru Siswantoro ke tempat pemakaman umum Karang Gayam Teratai Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/4/2019). Tommy Heru merupakan anggota Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 19 Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, meninggal diduga karena kelelahan setelah menjalankan tugas di TPS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia bertambah menjadi 230 orang. Selain itu, sebanyak 1.671 anggota KPPS dilaporkan sakit.

Angka ini mengacu pada data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jumat (26/4/2019) sore.

"Jumlah anggota KPPS wafat 230, sakit 1.671. Total 1.901 tertimpa musibah," kata Komisioner KPU Viryan Azis saat dikonfirmasi, Jumat.

Baca juga: Banyak Petugas KPPS Gugur Saat Bertugas di Pemilu 2019, Ini Kata Psikolog

"Sepertinya masih akan bertambah," ujarnya.

Dibandingkan data KPU Kamis (25/4/2019) malam, jumlah anggota KPPS meninggal bertambah sebanyak 5 orang, dan anggota yang sakit bertambah 201 orang.

Baik anggota KPPS yang meninggal maupun sakit sebagian besar disebabkan karena kelelahan dan kecelakaan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Ratusan Anggota KPPS Meninggal, Tak Tidur Bikin Tubuh Bak Orang Mabuk

KPU berencana memberikan santunan kepada keluarga KPPS yang meninggal dunia dan anggota yang sakit.

Menurut Ketua KPU Arief Budiman, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui usulan KPU soal pemberian santunan ini. Namun demikian, belum ada kepastian mengenai besaran anggaran santunan yang disetujui oleh Kemenkeu.

"Kemarin kita sudah rapat (dengan Kemenkeu). Sampai dengan hari ini, prinsipnya (usulan santunan) sudah disetujui," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).

Baca juga: Beban Kerja Berat, Honor KPPS, PPS, dan PPK Bakal Dievaluasi

"Tinggal Kementrian Keuangan akan menetapkan besaranya berdasarkan usulan kita, cuma saya belum update apakah usulan kita disetujui seratus persen atau tidak," sambungnya.

KPU mengusulkan, besaran santunan untuk keluarga korban meninggal dunia kisaran Rp 30-36 juta.

Untuk KPPS yang mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan kecacatan, dialokasikan Rp 30 juta. Sementara untuk korban luka, besaran santunan yang diusulkan ialah Rp 16 juta.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gabung Nasdem, Sutiyoso Jadi Anggota Dewan Pertimbangan

Gabung Nasdem, Sutiyoso Jadi Anggota Dewan Pertimbangan

Nasional
TNI AL Siapkan Gedung Isolasi Covid-19 di Pangkalan Marinir Jakarta

TNI AL Siapkan Gedung Isolasi Covid-19 di Pangkalan Marinir Jakarta

Nasional
Edhy Prabowo Berharap Hakim Tipikor Berikan Vonis Bebas

Edhy Prabowo Berharap Hakim Tipikor Berikan Vonis Bebas

Nasional
Lebih dari 28.000 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong, Bagaimana yang Belum Daftar?

Lebih dari 28.000 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong, Bagaimana yang Belum Daftar?

Nasional
Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

Nasional
Keterangan Terdakwa Korupsi Benih Lobster Tak Konsisten, Hakim: Lihat Mata Saya, Mana Yang Benar

Keterangan Terdakwa Korupsi Benih Lobster Tak Konsisten, Hakim: Lihat Mata Saya, Mana Yang Benar

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Periksa 4 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Periksa 4 Saksi

Nasional
Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Paling Banyak Ibu Rumah Tangga, Tak Tahu Tertular dari Mana

Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Paling Banyak Ibu Rumah Tangga, Tak Tahu Tertular dari Mana

Nasional
Dewas Diminta Periksa Pimpinan dan Sekjen KPK jika Kembali Tak Penuhi Pemanggilan Komnas HAM

Dewas Diminta Periksa Pimpinan dan Sekjen KPK jika Kembali Tak Penuhi Pemanggilan Komnas HAM

Nasional
Penjelasan BMKG soal Gempa Magnitudo 6,1 di Maluku Tengah

Penjelasan BMKG soal Gempa Magnitudo 6,1 di Maluku Tengah

Nasional
Komnas HAM Sudah Periksa Dinas Psikologi TNI AD soal TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Sudah Periksa Dinas Psikologi TNI AD soal TWK Pegawai KPK

Nasional
Sebagai Negara Besar RI Butuh Pertahanan Kuat, Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan

Sebagai Negara Besar RI Butuh Pertahanan Kuat, Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan

Nasional
Ketua DPR Minta Semua Komponen Bangsa Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

Ketua DPR Minta Semua Komponen Bangsa Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Puji Sikap Jenderal Polisi Penuhi Panggilan Komnas HAM, Arsul: Mudah-mudahan Dicontoh Penegak Hukum Lain

Puji Sikap Jenderal Polisi Penuhi Panggilan Komnas HAM, Arsul: Mudah-mudahan Dicontoh Penegak Hukum Lain

Nasional
Covid-19 Melonjak Jelang Libur Sekolah, Satgas: Jangan Nekat Liburan Tanpa Perencanaan Matang

Covid-19 Melonjak Jelang Libur Sekolah, Satgas: Jangan Nekat Liburan Tanpa Perencanaan Matang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X