Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Kalah Itu Menyakitkan, tapi Menerima Kekalahan Itu Kehormatan

Kompas.com - 26/04/2019, 11:52 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta semua pihak untuk tenang dan sabar serta menerima hasil resmi rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei.

"Semua tenang dan bisa menerima hasil pemilu. Semua sabar, memang kekalahan itu menyakitkan, tetapi menerima kekalahan itu kehormatan, bangkit dari kekalahan itu kekuatan," ucap Wiranto di kantor pusat PT Adhi Karya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019).

Baca juga: Wiranto: Banyak Petugas Gugur, Tak Tepat Tuduh Pemilu Konspirasi Pemerintah

Ia menegaskan, siapapun yang menang dan kalah dalam Pemilu 2019, keputusan KPU harus diterima secara legawa. Sebab, pelaksanaan pemilu sudah dilakukan secara profesional dan kelancarannya diakui oleh dunia internasional.

Dalam rapat koordinasi khusus tingkat menteri, Rabu (24/4/2019), Wiranto juga menyebutkan ada 33 negara yang memberikan apresiasi kepada pemerintah atas terselenggaranya Pemilu 2019.

"Pemilu 2019 terlaksana dengan aman, lancar, dan damai sehingga mendapatkan apresiasi dari 33 negara," ujar Wiranto.

Baca juga: Tiga Pesan Ekonom untuk Presiden Terpilih

Apresiasi tersebut, lanjutnya, diberikan karena Indonesia telah menyelenggarakan pemilu terbesar dan terumit sedunia. Pasalnya, dalam satu hari, ada kurang lebih ada 192 juta pemilih yang berpartisipasi di 810.000 tempat pemungutan suara (TPS).

Penyelenggaran pemilu, lanjutnya, juga terbukti dilaksanakan dengan aman, lancar, dan damai. Hal itu didasarkan pada pendapat masyarakat yang telah berpartisipasi aktif.

"Kita semua sudah rasakan pemilu yang aman betul, lancar iya, damai juga iya sehingga banyak yang memberikan apresiasi positif," tuturnya.

Kompas TV Sejumlah pengusaha sablon di Jambi kini harap-harap cemas. Pasalnya banyak caleg yang telah memesan atribut kampanye hingga kini belum melunasi pembayaran. Utang mereka mencapai puluhan juta rupiah. Padahal pemilu sudah usai, alat peraga kampanye pun telah ditertibkan. Pengusaha sablon dan reklame pantas khawatir. Pasalnya, di pemilu sebelumnya, banyak caleg mangkir bayar jika tak terpilih.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com