Wiranto: Saya Masih Mengurus Pemilu, Hanura Nanti Saja

Kompas.com - 26/04/2019, 11:32 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto Kompas.com/Fitria Chusna FarisaMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, menegaskan, dirinya fokus untuk memimpin Kemenko Polhukam hingga masa jabatanya selesai, bukan mengurus Partai yang didirikannya, Hanura.

"Saya masih mengurus pemilu biar aman dan sebagainya, mengurus Partai Hanura nanti saja. Bukan sekarang, nanti keliru lagi," kata Wiranto di kantor pusat PT. Adhi Karya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019).

Ketua Dewan Pembina Hanura ini hanya meminta partainya untuk introspeksi dan evaluasi tentang bagaimana langkah-langkah memenangkan pemilu ke depan.

Baca juga: Wiranto: Jangan Menyalahkan Saya Hanura Tak Lolos ke DPR


Ia juga meminta kepada pengurus Hanura untuk tidak saling menyalahkan karena tak lolos ke DPR periode 2019-2024.

"Tidak perlu saling menyalahkan. Dua kali Partai Hanura lolos pemilu, ya syukuri kalau sekarang tidak lolos. Kita introspeksi, tidak perlu saling menyalahkan, apalagi menyalahkan saya. Saya konsentrasi ke Kemenko Polhukam, tidak mengurus partai," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani mencurigai Wiranto turut terlibat dalam upaya menurunkan suara Partai Hanura di pemilu legislatif 2019.

Baca juga: Ketua DPP Curiga Wiranto Terlibat Upaya Menurunkan Suara Hanura

Tujuannya adalah untuk kembali mengambil alih kepemimpinan Hanura dari tangan Oesman Sapta Odang (OSO).

"Saya wajib curiga jangan-jangan Wiranto adalah bagian dari orang yang terlibat langsung dalam urusan untuk menurunkan perolehan suara Hanura," kata Benny di Posko Cemara, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Hal itu diungkapkan Benny menanggapi pernyataan Wiranto yang menilai bahwa yang salah dari partainya sehingga tidak lolos ke DPR dalam pemilu 2019 berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga.

Baca juga: Ketua DPP Hanura: Pernyataan Wiranto Tak Etis dan Jahat

"Kalau dulu lolos sekarang tidak lolos berarti perjuangannya ada yang salah, ada yang kurang, tinggal diintrospeksi lagi," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga, raihan suara Partai Hanura masih jauh dari ambang batas untuk lolos ke DPR sebesar 4 persen.

Hasil hitung cepat Litbang Kompas, Hanura hanya meraih 1,36 persen suara. Suara itu turun drastis dari pemilu 2014 lalu, dimana Hanura mengantongi suara 5,26 persen.

Sebelum pemilu, sebanyak delapan anggota DPR dari Fraksi Hanura diganti karena pindah partai ke berbagai parpol.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X