Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KIPP Nilai Belum Ada Indikasi Kecurangan Sistematis di Balik Salah "Entry" Data Situng KPU

Kompas.com - 26/04/2019, 06:51 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aspek kesalahan manusia atau human error dan kendala teknis dinilai menjadi penyebab kekeliruan serta lambatnya input data rekapitulasi suara ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng).

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan, kesalahan input data tersebut belum menunjukkan indikasi adanya dugaan kecurangan sistematis.

"Sampai saat ini kami belum lihat ke sana (dugaan kecurangan sistematis), tapi tetap saja bahwa hal-hal seperti ini seharusnya menjadi concern KPU. KPU harus profesional," kata Kaka, saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta saat ditemui di di Upnormal Coffee Roasters Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta saat ditemui di di Upnormal Coffee Roasters Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).
Selain human error, Kaka menilai, dari sisi teknis, sistem IT Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung dibuka untuk akses publik.

Baca juga: Ini Sejumlah Penyebab di Balik Salah Entry Data Situng KPU

Dengan demikian, ketahanan sistem tersebut diduga belum teruji melalui versi beta.

Menurut Kaka, catatan lainnya, server KPU tidak sanggup mengakomodir banyak akses sehingga petugas harus menunggu hingga berlarut-larut.

"Jadi kelelahan itu bukan hanya karena mereka bekerja terlalu banyak, tapi kelelahan oleh karena server KPU, traffic-nya itu tidak bisa menerima terlalu banyak sehingga mereka harus bermalam-malam," kata Kaka.

Faktor ketiga adalah sistem tersebut belum memiliki kemampuan untuk mengklarifikasi atau mengonfirmasi data yang di-input.

Baca juga: Hingga Rabu Sore, Ditemukan 105 Kesalahan Entry Data Situng

Kaka juga menyinggung perihal aspek rekrutmen dan pelatihan. Menurut dia, para petugas kurang mendapatkan pelatihan untuk melakukan input data.

Hasil temuan Koalisi Masyarakat Sipil menunjukkan ada 680 kesalahan pada proses rekapitulasi suara melalui Situng), per Kamis (25/4/2019), pada pukul 07.30 WIB.

Pemantauan dilakukan oleh anggota koalisi, Mata Rakyat Indonesia, yang menerjunkan 20 orang untuk memverifikasi formulir C1 Pilpres yang diunggah ke Situng.

Hasilnya, terdapat 218 temuan formulir C1 tertukar pada Situng misalnya, formulir C1 Pilpres tertukar dengan C1 untuk Pileg.

Baca juga: Bawaslu Sayangkan Ada Kesalahan Entry Data TPS di Depok

Kemudian, terdapat 196 temuan perihal C1 yang salah input ke dalam sistem tersebut.

Mereka juga menemukan 151 kasus di mana formulir C1 tidak dilampirkan. Lalu, sebanyak 106 kasus formulir C1 buram atau terlipat atau tidak jelas.

Selain itu, 6 kasus formulir C1 yang tidak menyertakan angka. Terakhir, mereka juga menemukan 3 kasus formulir C1 tercoret atau salah tulis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com