Ketua DPR Dorong Pileg dan Pilpres Kembali Dipisah

Kompas.com - 25/04/2019, 23:31 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senin (11/2/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senin (11/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mendorong fraksi-fraksi di DPR untuk kembali mengevaluasi sistem pemilu. Menurut dia, seharusnya pemilu level eksekutif dan legislatif kembali dipisah.

"Mendorong fraksi-fraksi yang ada di DPR RI sebagai perpanjangan tangan partai politik untuk mengembalikan sistem pemilu yang terpisah antara eksekutif (Pilpres dan pilkada) dan Pileg (DPR RI, DPD, dan DPRD) seperti pemilu lalu," ujar Bambang melalui keterangan tertulis, Kamis (25/4/2019).

Namun, pelaksanaannya harus dimodifikasi kembali. Dia pribadi berpendapat pilpres dilakukan serentak dengan pilkada. Sementara pileg untuk DPR RI dilakukan serentak dengan DPD dan DPRD.

"Jadi dalam lima tahun hanya ada dua agenda pemilu," kata dia.


Selain mengusulkan perubahan pelaksanaan pemilu serentak, Bambang juga mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyiapkan sistem e-voting.

Menurut dia, sistem itu akan membuat pemilu lebih murah, efisien, dan bisa menekan kelelahan dan meningganya anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Baca juga: Ketua DPR Dorong KPU Siapkan Sistem E-Voting untuk Pemilu Selanjutnya

 

Dorongan evaluasi pemilu serentak juga dikemukakan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalla menilai, pelaksanaan pemilu serentak perlu ditinjau ulang. Sebabnya, pemilu yang serentak ini membuat banyak petugas KPPS meninggal lantaran kelelahan.

 

Kalla menyadari pemilu serentak merupakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang kemudian diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Kalla menilai putusan MK yang menjadi dasar UU Pemilu saat ini bisa ditinjau kembali makna keserentakannya.

 

"MK juga melihat kenyataan, polisi berapa meninggal, KPPS berapa meninggal? Semoga dirahmati Allah atas segala jasa-jasanya. Apa itu mau dibiarkan? memang sesuai diperkirakan 24 jam berhitung. Ada di daerah-daerah," kata Kalla saat ditemui di Kantor Pusat PT Kawasan Berikat Nusantara, Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Kompas TV Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo menyatakan pemerintah dan DPR akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu serentak yang rumit dan memakan korban jiwa. Salah satu hal yang akan dilakukan adalah meninjau ulang undang-undang Pemilu yang menjadi payung hukum Pemilu serentak 2019. #mendagri #pemilu

 

 




Close Ads X