Jumat Besok, KPK Jadwalkan Periksa Khofifah Terkait Kasus Romahurmuziy

Kompas.com - 25/04/2019, 23:15 WIB
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa KOMPAS.com/ACHMAD FAIZAL Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Jumat (26/4/2019).

Khofifah rencananya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kemenag Jawa Timur.

"Informasi yang saya dapatkan begitu. Tapi kita lihat besok ya jadwal secara lengkap," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/4/2019) malam.

Menurut Febri, pemeriksaan terhadap Khofifah rencananya dilakukan di Polda Jatim. Sebab, tim penyidik juga sedang melakukan sejumlah kegiatan di Surabaya.

"Ada beberapa kegiatan yang dilakukan di Surabaya sejak hari ini, jadi kan timnya juga terbatas ya penyidiknya. Sehingga beberapa kegiatan tersebut dilakukan di Jawa Timur dan sekaligus pemeriksaan dilakukan di sana," ujarnya.

Pada Jumat (22/3/2019) tersangka mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy pernah menyinggung nama Khofifah terkait kasus yang menjeratnya.

Pada awalnya Romahurmuziy merasa tak mengintervensi proses seleksi jabatan di lingkungan Kemenag. Khususnya menyangkut seleksi jabatan yang diikuti oleh dua pejabat Kemenag Jawa Timur.

Dua pejabat itu menjadi tersangka karena diduga memberi suap kepada Romahurmuziy. Kedua pejabat itu menganggap Romahurmuziy bisa membantu mereka lolos seleksi jabatan.

Baca juga: Khofifah Siap Diperiksa KPK soal Rekomendasi Kakanwil Kemenag Jatim

Romahurmuziy pun menyinggung posisi Haris Hasanuddin yang menjadi Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur. Menurut dia, sebagai anggota DPR, ia hanya meneruskan aspirasi dari banyak pihak.

"Contoh saudara Haris Hasanuddin. Memang dari awal saya menerima aspirasi itu dari ulama, seorang kiai, yang dia adalah seorang pimpinan pondok pesantren besar di sana. Kemudian Ibu Khofifah Indar Parawansa, misalnya, beliau gubernur terpilih yang jelas mengatakan 'Mas Romy, percayalah dengan Haris, karena Haris ini orang yang pekerjaannya bagus," kata dia.

Politisi yang akrab disapa Romy itu menegaskan, aspirasi yang ia teruskan tak lantas menghilangkan proses seleksi yang melibatkan Haris. Ia memandang proses seleksi dijalankan dengan profesional.

Bantahan Khofifah

Khofifah membantah pernyataan Romy yang menyebut dirinya ikut merekomendasikan Haris Hasanudin sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur.

"Silakan tanya kepada Pak Romy sendiri. Yang saya takut, ada yang mengatasnamakan saya dalam kasus tersebut," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (23/3/2019).

Dia mengaku kaget saat tahu bahwa Romy menyebut namanya dalam kasus tersebut.

Baca juga: Bantah Romahurmuziy, Khofifah Tak Pernah Merasa Rekomendasikan Kepala Kanwil Kemenag

"Saya juga kaget, rekomendasi apa yang dimaksud. Bisa ditanya Mas Romy saja," ucap Khofifah.

Sebagai Gubernur Jawa Timur, Khofifah tidak memiliki kepentingan untuk mengetahui proses seleksi Kepala Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

"Untuk tahu saja saya tidak punya kepentingan, apalagi sampai ikut campur. Itu urusan kementerian masing-masing," katanya.



Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X