Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Nilai Tak Perlu Utusan untuk Pertemukan Jokowi dan Prabowo

Kompas.com - 25/04/2019, 22:46 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berpendapat, tidak diperlukan utusan khusus untuk mewujudkan pertemuan dua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

"Tidak diperlukan utusan-utusan khusus karena pertemuan ini membahas bangsa dan negara," ujar Hasto saat dijumpai di Rumah Aspirasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Sekalipun diperlukan utusan, lanjut Hasto, harusnya diserahkan kepada orang yang juga mempunyai mandat dari partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Sandiaga Harap Pertemuan Jokowi dan Prabowo Tanpa Perantara

"Harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki mandat dari partai politik maupun juga karena alasan kepemimpinannya," lanjut dia.

Soal upaya Jokowi untuk bertemu Prabowo, Hasto menilai, itu adalah karakter kepemimpinan Jokowi yang mengedepankan politik merangkul, bukan menjauhkan.

"Sebab, begitu Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf terpilih, mereka akan menjadi pemimpin dan wakil seluruh rakyat Indonesia, bukan golongan tertentu," ujar Hasto.

Diberitakan, Jokowi mengaku, mengutus seseorang untuk bertemu dengan Prabowo. Selain menyampaikan beberapa pesan khusus, utusan itu juga akan merencanakan pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo.

Baca juga: TKN: Perantara Hanya Teknis, Pertemuan Jokowi dan Prabowo Tetap Perlu Dilaksanakan

Belakangan, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku, jadi utusan Jokowi itu. Ia telah menghubungi Prabowo melalui saluran telepon.

Pertemuannya dengan Prabowo sedianya dilaksanakan Minggu 21 April 2019. Namun, atas alasan Prabowo mengalami flu, pertemuan Luhut dengan Prabowo pun tertunda.

Kendati demikian, Luhut menegaskan, Prabowo sudah menyatakan komitmennya soal rencana pertemuan dengan Jokowi itu.

Calon wakil presiden Sandiaga Uno pun mendukung pertemuan Jokowi dan Prabowo.

Tetapi, menurut Sandiaga, pertemuan tersebut akan lebih baik jika dilakukan tanpa perantara.

"Saya yakin di tingkat pimpinan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu alhamdulillah, kalau bisa dilaksanakan akan sangat baik dan tanpa perantara menurut saya, karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah dua capresnya," kata Sandiaga saat ditemui di Masjid Jami' At-Taqwa Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Kompas TV Di saat seruan agar dilakukan rekonsiliasi pasca pemungutan suara Pemilu 2019 kemarin Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Joko Widodo, Zulkifli Hasan pun tercatat sebagai ketua umum parpol oposisi pertama yang bertemu dengan Jokowi. Ketua umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan kemarin bertemu dengan Presiden Joko Widodo pasca-pelaksanaan Pemilu 2019 sejumlah kader PAN mengasumsikan pertemuan itu sebagai pertanda PAN akan mempertimbangan sikap politiknya pasca-pemilu 2019 sikap politik seperti apa yang dimaksud? Untuk menjawabnya terhubung melalui sambungan skype dari Malang, Jawa Timur Wakil Ketua Umum DPP PAN Totok Daryanto. #PAN #Pemilu #ZulkifliHasan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com