Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi: Kubu Prabowo Hoaks Berjamaah soal Kecurangan Pemilu

Kompas.com - 25/04/2019, 21:22 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai tidak ada urgensi untuk membentuk panitia khusus kecurangan pemilu di DPR.

Daripada membentuk pansus yang akan memakan proses panjang dan lama, TKN mengusulkan agar kubu paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membuktikan saja kecurangan yang mereka alami dan melaporkannya ke Bawaslu.

"Justru kami meminta ke pihak 02 untuk membuktikan perkataan mereka soal adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi secaara terstruktur, sistematis, dan masif. Kita coba minta itu disampaikan ke publik benar enggak, jadi jangan asal banyak ngomong," kata Direktur Advokasi dan Hukum TKN Ade Irfan Pulungan di Posko Cemara, Jakarta, Kamis (15/4/2019).

Baca juga: Curiga Banyak Kecurangan, BPP Prabowo-Sandi Jatim Buka Posko Pengaduan

Ade menilai tak ada alasan untuk membentuk pansus kecurangan pemilu. Usul pembentukan pansus itu menurut dia hanya untuk membangun sebuah framing bahwa pemilu penuh dengan kecurangan, padahal kenyataannya tidak demikian.

"Itu adalah sebuah kebohongan, itu sebuah hoaks, kenapa, karena kita tidak mendapat satu pun bukti yang mereka sampaikan soal adanya kecurangan. Saya menduga pihak 02 saat ini sedang membangun narasi atau framing kebohongan atau hoaks berjamaah tentang adanya kecurangan dalam pemilu ini," kata dia.

Ia menilai narasi ini dibangun karena kubu Prabowo menyadari kekalahan mereka dalam pilpres 2019. Sebab, hitung cepat yang dilakukan semua lembaga dan hasil hitung sementara KPU justru menunjukkan keunggulan untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Mereka mengakui dan menyadari kekalahan mereka, psikologis orang yang kalah kan mereka akan melakukan apa saja, nah itu yang saya duga narasi yang sedang dibangun 02," ujar Irfan.

Baca juga: TKN Jokowi: Kecurangan Tak Terstruktur dan Masif, tetapi Individual dan Serabutan

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kecurangan Pemilu 2019. Sebab, menurut Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu, banyak temuan kecurangan pemilu yang cukup masif, terstruktur, dan brutal.

"Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode, kalau misalnya teman-teman itu menyetujui akan bagus untuk evaluasi ke depan. Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur dan brutal. Mulai pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan," kata Fadli saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Baca juga: Fadli Zon Usul DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu

Kompas TV Banyakanya tudingan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu 2019 ini, membuat banyak tokoh masyarakat memberikan dukungan moril kepada KPU.Mereka mengingatkan agar masyarakat melakukan proses hukum, jika merasa tak puas pada hasil Pemilu 2019 nanti.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com