Timses Jokowi: Kubu Prabowo Hoaks Berjamaah soal Kecurangan Pemilu

Kompas.com - 25/04/2019, 21:22 WIB
Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan, di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2019) malam. KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan, di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2019) malam.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai tidak ada urgensi untuk membentuk panitia khusus kecurangan pemilu di DPR.

Daripada membentuk pansus yang akan memakan proses panjang dan lama, TKN mengusulkan agar kubu paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membuktikan saja kecurangan yang mereka alami dan melaporkannya ke Bawaslu.

"Justru kami meminta ke pihak 02 untuk membuktikan perkataan mereka soal adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi secaara terstruktur, sistematis, dan masif. Kita coba minta itu disampaikan ke publik benar enggak, jadi jangan asal banyak ngomong," kata Direktur Advokasi dan Hukum TKN Ade Irfan Pulungan di Posko Cemara, Jakarta, Kamis (15/4/2019).

Baca juga: Curiga Banyak Kecurangan, BPP Prabowo-Sandi Jatim Buka Posko Pengaduan

Ade menilai tak ada alasan untuk membentuk pansus kecurangan pemilu. Usul pembentukan pansus itu menurut dia hanya untuk membangun sebuah framing bahwa pemilu penuh dengan kecurangan, padahal kenyataannya tidak demikian.

"Itu adalah sebuah kebohongan, itu sebuah hoaks, kenapa, karena kita tidak mendapat satu pun bukti yang mereka sampaikan soal adanya kecurangan. Saya menduga pihak 02 saat ini sedang membangun narasi atau framing kebohongan atau hoaks berjamaah tentang adanya kecurangan dalam pemilu ini," kata dia.

Ia menilai narasi ini dibangun karena kubu Prabowo menyadari kekalahan mereka dalam pilpres 2019. Sebab, hitung cepat yang dilakukan semua lembaga dan hasil hitung sementara KPU justru menunjukkan keunggulan untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Mereka mengakui dan menyadari kekalahan mereka, psikologis orang yang kalah kan mereka akan melakukan apa saja, nah itu yang saya duga narasi yang sedang dibangun 02," ujar Irfan.

Baca juga: TKN Jokowi: Kecurangan Tak Terstruktur dan Masif, tetapi Individual dan Serabutan

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kecurangan Pemilu 2019. Sebab, menurut Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu, banyak temuan kecurangan pemilu yang cukup masif, terstruktur, dan brutal.

"Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode, kalau misalnya teman-teman itu menyetujui akan bagus untuk evaluasi ke depan. Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur dan brutal. Mulai pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan," kata Fadli saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Baca juga: Fadli Zon Usul DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X