Timses Jokowi: Kubu Prabowo Hoaks Berjamaah soal Kecurangan Pemilu

Kompas.com - 25/04/2019, 21:22 WIB
Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan, di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2019) malam. KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan, di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2019) malam.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai tidak ada urgensi untuk membentuk panitia khusus kecurangan pemilu di DPR.

Daripada membentuk pansus yang akan memakan proses panjang dan lama, TKN mengusulkan agar kubu paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membuktikan saja kecurangan yang mereka alami dan melaporkannya ke Bawaslu.

"Justru kami meminta ke pihak 02 untuk membuktikan perkataan mereka soal adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi secaara terstruktur, sistematis, dan masif. Kita coba minta itu disampaikan ke publik benar enggak, jadi jangan asal banyak ngomong," kata Direktur Advokasi dan Hukum TKN Ade Irfan Pulungan di Posko Cemara, Jakarta, Kamis (15/4/2019).

Baca juga: Curiga Banyak Kecurangan, BPP Prabowo-Sandi Jatim Buka Posko Pengaduan

Ade menilai tak ada alasan untuk membentuk pansus kecurangan pemilu. Usul pembentukan pansus itu menurut dia hanya untuk membangun sebuah framing bahwa pemilu penuh dengan kecurangan, padahal kenyataannya tidak demikian.

"Itu adalah sebuah kebohongan, itu sebuah hoaks, kenapa, karena kita tidak mendapat satu pun bukti yang mereka sampaikan soal adanya kecurangan. Saya menduga pihak 02 saat ini sedang membangun narasi atau framing kebohongan atau hoaks berjamaah tentang adanya kecurangan dalam pemilu ini," kata dia.

Ia menilai narasi ini dibangun karena kubu Prabowo menyadari kekalahan mereka dalam pilpres 2019. Sebab, hitung cepat yang dilakukan semua lembaga dan hasil hitung sementara KPU justru menunjukkan keunggulan untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mereka mengakui dan menyadari kekalahan mereka, psikologis orang yang kalah kan mereka akan melakukan apa saja, nah itu yang saya duga narasi yang sedang dibangun 02," ujar Irfan.

Baca juga: TKN Jokowi: Kecurangan Tak Terstruktur dan Masif, tetapi Individual dan Serabutan

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kecurangan Pemilu 2019. Sebab, menurut Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu, banyak temuan kecurangan pemilu yang cukup masif, terstruktur, dan brutal.

"Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode, kalau misalnya teman-teman itu menyetujui akan bagus untuk evaluasi ke depan. Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur dan brutal. Mulai pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan," kata Fadli saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Baca juga: Fadli Zon Usul DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu

Kompas TV Banyakanya tudingan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu 2019 ini, membuat banyak tokoh masyarakat memberikan dukungan moril kepada KPU.Mereka mengingatkan agar masyarakat melakukan proses hukum, jika merasa tak puas pada hasil Pemilu 2019 nanti.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Evakuasi Pengungsi Semeru Terhambat Debu Tebal, Kendaraan 4X4 Susah Bergerak

Evakuasi Pengungsi Semeru Terhambat Debu Tebal, Kendaraan 4X4 Susah Bergerak

Nasional
Wapres Harap ICMI Bantu Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Wapres Harap ICMI Bantu Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Minta Bantuan Evakuasi 8 Warga Terdampak Erupsi Semeru, Wabup Lumajang: Kasihan Keluarganya Menangis Semua...

Minta Bantuan Evakuasi 8 Warga Terdampak Erupsi Semeru, Wabup Lumajang: Kasihan Keluarganya Menangis Semua...

Nasional
Erupsi Semeru, 8 Penambang Terjebak Lahar Panas dan 2 Orang Hilang

Erupsi Semeru, 8 Penambang Terjebak Lahar Panas dan 2 Orang Hilang

Nasional
Jembatan Gladagperak Putus akibat Erupsi Semeru, Lumajang Harapkan Bantuan Pemkab Malang

Jembatan Gladagperak Putus akibat Erupsi Semeru, Lumajang Harapkan Bantuan Pemkab Malang

Nasional
Kementerian ESDM Sebut Gunung Semeru Kini Level Waspada

Kementerian ESDM Sebut Gunung Semeru Kini Level Waspada

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Semeru, 1 Orang Meninggal dan Hampir Semua Rumah di Curah Kobokan Hancur

Dampak Erupsi Gunung Semeru, 1 Orang Meninggal dan Hampir Semua Rumah di Curah Kobokan Hancur

Nasional
Komisi III DPR Minta Kapolri Usut Oknumnya yang Lakukan Pemerkosaan di Mojokerto

Komisi III DPR Minta Kapolri Usut Oknumnya yang Lakukan Pemerkosaan di Mojokerto

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, BNPB Imbau 4 Hal ini Kepada Masyarakat

Erupsi Gunung Semeru, BNPB Imbau 4 Hal ini Kepada Masyarakat

Nasional
UPDATE 4 Desember: Pemerintah Periksa 292.682 Spesimen Covid-19, Positivity Rate Capai 0,13 Persen

UPDATE 4 Desember: Pemerintah Periksa 292.682 Spesimen Covid-19, Positivity Rate Capai 0,13 Persen

Nasional
UPDATE 4 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,49 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 4 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,49 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Jokowi Perintahkan Kepala BNPB Berangkat ke Lumajang untuk Pastikan Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Jokowi Perintahkan Kepala BNPB Berangkat ke Lumajang untuk Pastikan Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Senin, Polri Undang 57 Eks Pegawai KPK untuk Sosialiasi Peraturan Pengangkatan ASN

Senin, Polri Undang 57 Eks Pegawai KPK untuk Sosialiasi Peraturan Pengangkatan ASN

Nasional
BNPB Masih Data Kerugian Materil dari Erupsi Gunung Semeru

BNPB Masih Data Kerugian Materil dari Erupsi Gunung Semeru

Nasional
UPDATE 4 Desember: Bertambah 5 Kasus Kematian Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Desember: Bertambah 5 Kasus Kematian Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.