Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN Jokowi: Kecurangan Tak Terstruktur dan Masif, tetapi Individual dan Serabutan

Kompas.com - 25/04/2019, 21:01 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf mengaku menerima 25.000 aduan terkait dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2019. Aduan tersebut diterima dari masyarakat melalui call center yang dibuat TKN sejak 9 April hingga saat ini.

Direktur Advokasi dan Hukum TKN Ade Irfan Puluhan menilai, aduan-aduan ini membuktikan bahwa kecurangan yang terjadi selama pemilu juga merugikan paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.

"Kecurangan itu terjadi bukan hanya untuk menguntungkan kami, tapi juga 02. Kalau ada narasi kecurangan hanya ke kami itu tidak benar," kata Ade di Posko TKN di Jalan Cemara, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Baca juga: Curiga Banyak Kecurangan, BPP Prabowo-Sandi Jatim Buka Posko Pengaduan

Dari berbagai laporan yang diterima, Ade juga menilai tidak benar apabila kecurangan di Pemilu 2019 terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Menurut dia, kalau pun ada dugaan kecurangan, skalanya masih kecil.

"Kecurangan tidak terstruktur dan masif. Ini individual dan serabutan," ucap Irfan.

Baca juga: Fadli Zon Usul Pansus Kecurangan Pemilu, Nasdem Nilai Gagasannya Prematur

Irfan menilai, sebagian dugaan kecurangan itu pun saat ini sudah ditindaklanjuti oleh KPU dan Bawaslu, salah satunya dengan menggelar pemungutan suara ulang di sejumlah tempat.

Jika memang ada dugaan kecurangan yang belum tertangani, ia menyarankan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membuktikan dan melaporkannya.

"Sebutkan dimana lokasinya apa jenis pelanggaran siapa pelakunya. Kalau ada ayo kita perbaiki bersama," kata Irfan.

"Kami menyelesaikan kecurangan pakai mekanisme yang ada, bukan teriak teriak di media," tambahnya.

Kompas TV Banyakanya tudingan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu 2019 ini, membuat banyak tokoh masyarakat memberikan dukungan moril kepada KPU.Mereka mengingatkan agar masyarakat melakukan proses hukum, jika merasa tak puas pada hasil Pemilu 2019 nanti.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com