TKN Jokowi: Kecurangan Tak Terstruktur dan Masif, tetapi Individual dan Serabutan

Kompas.com - 25/04/2019, 21:01 WIB
Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Ade Irfan Pulungan, di Kantor Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018).  KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Ade Irfan Pulungan, di Kantor Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf mengaku menerima 25.000 aduan terkait dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2019. Aduan tersebut diterima dari masyarakat melalui call center yang dibuat TKN sejak 9 April hingga saat ini.

Direktur Advokasi dan Hukum TKN Ade Irfan Puluhan menilai, aduan-aduan ini membuktikan bahwa kecurangan yang terjadi selama pemilu juga merugikan paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.

" Kecurangan itu terjadi bukan hanya untuk menguntungkan kami, tapi juga 02. Kalau ada narasi kecurangan hanya ke kami itu tidak benar," kata Ade di Posko TKN di Jalan Cemara, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Baca juga: Curiga Banyak Kecurangan, BPP Prabowo-Sandi Jatim Buka Posko Pengaduan

Dari berbagai laporan yang diterima, Ade juga menilai tidak benar apabila kecurangan di Pemilu 2019 terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Menurut dia, kalau pun ada dugaan kecurangan, skalanya masih kecil.

"Kecurangan tidak terstruktur dan masif. Ini individual dan serabutan," ucap Irfan.

Baca juga: Fadli Zon Usul Pansus Kecurangan Pemilu, Nasdem Nilai Gagasannya Prematur

Irfan menilai, sebagian dugaan kecurangan itu pun saat ini sudah ditindaklanjuti oleh KPU dan Bawaslu, salah satunya dengan menggelar pemungutan suara ulang di sejumlah tempat.

Jika memang ada dugaan kecurangan yang belum tertangani, ia menyarankan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membuktikan dan melaporkannya.

"Sebutkan dimana lokasinya apa jenis pelanggaran siapa pelakunya. Kalau ada ayo kita perbaiki bersama," kata Irfan.

"Kami menyelesaikan kecurangan pakai mekanisme yang ada, bukan teriak teriak di media," tambahnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Nasional
MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Nasional
Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Nasional
Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X