Jubir BPN: Pak Zulkifli Hasan Tak Meminta Bergabung dengan Koalisi Jokowi

Kompas.com - 25/04/2019, 20:54 WIB
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto usai menghadiri pelantikan gubernur dan wagub Maluku, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto usai menghadiri pelantikan gubernur dan wagub Maluku, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean, meyakini tujuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Presiden Joko Widodo bukan hendak merapat ke koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Hal itu disampaikan Ferdinand menanggapi pertemuan antara Jokowi dan Zulkifli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

"Saya percaya PAN, percaya Pak Zulkifli Hasan, bukan meminta suaka politik, atau meminta bergabung dengan koalisi 01 ya. Saya tidak percaya itu," ujar Ferdinand saat dihubungi, Kamis (25/4/2019).

Ia meyakini pertemuan tersebut hanya silaturahim politik biasa antara Zulkifli sebagai Ketua MPR dan Jokowi sebagai Presiden.

Baca juga: Zulkifli Hasan Bertemu Jokowi di Istana, Ini Kata Waketum PAN

Menurut Ferdinand pertemuan tersebut harus diapresiasi sebab menyimbolkan persatuan antara kedua tokoh yang berbeda sikap politik di Pilpres 2019.

Karena itu, lanjut Ferdinand, pertemuan tersebut menunjukkan tak ada perpecahan antara Zulkifli yang partainya mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 dengan Jokowi.

"Saya pikir pertemuan itu adalah antara elite bangsa. Pertemuan pemimpin bangsa yang memang perlu dilakukan sebagai silaturahim sesama pemimpin bangsa. Dalam kondisi seperti ini memang menjadi sangat perlu silaturahim dilakukan," tutur Ferdinand.

"Menurut saya pertemuan itu bagus dan baik. Sepanjang tidak dijadikan sebagai tawar-menawar politik, bargaining politik atau malah belum apa-apa sudah minta kekuasaan. Tapi saya percaya PAN, Pak Zulkifli Hasan tidak meminta bergabung (ke koalisi Jokowi-Ma'ruf)," lanjut politisi Demokrat itu.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat berbincang-bincang dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang, usai pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Baca juga: Timses Sebut Pertemuan Jokowi dan Zulkifli Hasan Tak Bahas Koalisi

Sesuai pertemuan, kepada wartawan, Zulkifli yang hadir pada pelantikan tersebut sebagai Ketua MPR, mengaku mengeluhkan durasi Pemilu 2019 yang terlalu lama kepada Presiden Jokowi.

Dalam perbincangan di meja makan istana itu, ikut hadir juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

"Ya, kalau silaturahmi kan pasti banyak yang kita bicarakan, soal pemilu terlalu lama sampai 8 bulan, habis energi," kata Zulkifli kepada wartawan usai pelantikan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Nasional
Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X