Timses Sebut Pertemuan Jokowi dan Zulkifli Hasan Tak Bahas Koalisi

Kompas.com - 25/04/2019, 19:47 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding memberi keterangan pada wartawan di Hotel Sultan jelang debat kelima Pilpres 2019, Sabtu (13/4/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding memberi keterangan pada wartawan di Hotel Sultan jelang debat kelima Pilpres 2019, Sabtu (13/4/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, pertemuan Jokowi dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tak membahas soal kemungkinan berkoalisi.

Ia menilai terlalu jauh jika pertemuan itu disebut-sebut untuk mengajak PAN selaku pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 untuk masuk ke dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf di pemerintahan.

"Menurut saya terlalu jauh kalau kita berpikir teknis sampai pada koalisi atau dukungan dan lain sebagainya," ujar Karding saat dihubungi, Kamis (25/4/2019).

Baca juga: Bertemu Jokowi, Ketua MPR Keluhkan Durasi Pemilu yang Terlalu Lama

Ia menilai pertemuan pada Rabu (24/4/2019) itu antara Presiden dan Ketua MPR selaku pimpinan lembaga negara.

Ia pun mengapresiasi pertemuan antara kedua tokoh yang berbeda sikap politik di Pilpres 2019 itu. Menurut dia hal tersebut penting dilakukan untuk meredam perpecahan di akar rumput usai Pilpres.

Karding juga meyakini pertemuan antara Jokowi dan Zulkifli akan kembali menyatukan masyarakat yang sempat terpecah di Pilpres.

"Tentu kita tidak ingin bangsa ini pecah karena pemilu atau perbedaan sikap soal pemilu. Saya kira konteks pembicaraannya merajut keindonesiaan, merajut kebangsaan, membangun bersama, dan bagaimana semua pihak menahan diri. Justru bersatu untuk kepentingan negara," ujar Karding.

"Jadi saya kira pertemuan Pak Zulkifli Hasan dan Pak Jokowi lebih pada pertemuan antara dua kepala lembaga negara. Satu Ketua MPR, satu sebagai Presiden. Dan dapat dipastikan bahwa itu hanya berbicara soal bagaimana merajut persatuan untuk kepentingan bangsa," lanjut politisi PKB itu.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat berbincang-bincang dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang, usai pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Baca juga: Zulkifli Hasan Bertemu Jokowi di Istana, Ini Kata Waketum PAN

Sesuai pertemuan, kepada wartawan, Zulkifli yang hadir pada pelantikan tersebut sebagai Ketua MPR mengaku mengeluhkan durasi Pemilu 2019 yang terlalu lama kepada Presiden Jokowi.

Dalam perbincangan di meja makan istana itu, ikut hadir juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

"Ya, kalau silaturahmi kan pasti banyak yang kita bicarakan, soal pemilu terlalu lama sampai 8 bulan, habis energi," kata Zulkifli kepada wartawan usai pelantikan.

Kompas TV Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menghadiri pelantikan Gubernur Maluku di Istana Merdeka Jakarta yang dipimpin Presiden Jokowi pada Rabu (24/4) siang. Namun ada moment menarik saat Surya Paloh berbincang serius dengan Zulkifli Hasan. Apakah ini pertanda PAN mulai merapat ke kubu pendukung Jokowi? Berikut informasinya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.