Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Sebut Pertemuan Jokowi dan Zulkifli Hasan Tak Bahas Koalisi

Kompas.com - 25/04/2019, 19:47 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, pertemuan Jokowi dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tak membahas soal kemungkinan berkoalisi.

Ia menilai terlalu jauh jika pertemuan itu disebut-sebut untuk mengajak PAN selaku pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 untuk masuk ke dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf di pemerintahan.

"Menurut saya terlalu jauh kalau kita berpikir teknis sampai pada koalisi atau dukungan dan lain sebagainya," ujar Karding saat dihubungi, Kamis (25/4/2019).

Baca juga: Bertemu Jokowi, Ketua MPR Keluhkan Durasi Pemilu yang Terlalu Lama

Ia menilai pertemuan pada Rabu (24/4/2019) itu antara Presiden dan Ketua MPR selaku pimpinan lembaga negara.

Ia pun mengapresiasi pertemuan antara kedua tokoh yang berbeda sikap politik di Pilpres 2019 itu. Menurut dia hal tersebut penting dilakukan untuk meredam perpecahan di akar rumput usai Pilpres.

Karding juga meyakini pertemuan antara Jokowi dan Zulkifli akan kembali menyatukan masyarakat yang sempat terpecah di Pilpres.

"Tentu kita tidak ingin bangsa ini pecah karena pemilu atau perbedaan sikap soal pemilu. Saya kira konteks pembicaraannya merajut keindonesiaan, merajut kebangsaan, membangun bersama, dan bagaimana semua pihak menahan diri. Justru bersatu untuk kepentingan negara," ujar Karding.

"Jadi saya kira pertemuan Pak Zulkifli Hasan dan Pak Jokowi lebih pada pertemuan antara dua kepala lembaga negara. Satu Ketua MPR, satu sebagai Presiden. Dan dapat dipastikan bahwa itu hanya berbicara soal bagaimana merajut persatuan untuk kepentingan bangsa," lanjut politisi PKB itu.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat berbincang-bincang dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang, usai pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Baca juga: Zulkifli Hasan Bertemu Jokowi di Istana, Ini Kata Waketum PAN

Sesuai pertemuan, kepada wartawan, Zulkifli yang hadir pada pelantikan tersebut sebagai Ketua MPR mengaku mengeluhkan durasi Pemilu 2019 yang terlalu lama kepada Presiden Jokowi.

Dalam perbincangan di meja makan istana itu, ikut hadir juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

"Ya, kalau silaturahmi kan pasti banyak yang kita bicarakan, soal pemilu terlalu lama sampai 8 bulan, habis energi," kata Zulkifli kepada wartawan usai pelantikan.

Kompas TV Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menghadiri pelantikan Gubernur Maluku di Istana Merdeka Jakarta yang dipimpin Presiden Jokowi pada Rabu (24/4) siang. Namun ada moment menarik saat Surya Paloh berbincang serius dengan Zulkifli Hasan. Apakah ini pertanda PAN mulai merapat ke kubu pendukung Jokowi? Berikut informasinya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com