Timses Sebut Pertemuan Jokowi dan Zulkifli Hasan Tak Bahas Koalisi

Kompas.com - 25/04/2019, 19:47 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding memberi keterangan pada wartawan di Hotel Sultan jelang debat kelima Pilpres 2019, Sabtu (13/4/2019).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding memberi keterangan pada wartawan di Hotel Sultan jelang debat kelima Pilpres 2019, Sabtu (13/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, pertemuan Jokowi dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tak membahas soal kemungkinan berkoalisi.

Ia menilai terlalu jauh jika pertemuan itu disebut-sebut untuk mengajak PAN selaku pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 untuk masuk ke dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf di pemerintahan.

"Menurut saya terlalu jauh kalau kita berpikir teknis sampai pada koalisi atau dukungan dan lain sebagainya," ujar Karding saat dihubungi, Kamis (25/4/2019).

Baca juga: Bertemu Jokowi, Ketua MPR Keluhkan Durasi Pemilu yang Terlalu Lama

Ia menilai pertemuan pada Rabu (24/4/2019) itu antara Presiden dan Ketua MPR selaku pimpinan lembaga negara.

Ia pun mengapresiasi pertemuan antara kedua tokoh yang berbeda sikap politik di Pilpres 2019 itu. Menurut dia hal tersebut penting dilakukan untuk meredam perpecahan di akar rumput usai Pilpres.

Karding juga meyakini pertemuan antara Jokowi dan Zulkifli akan kembali menyatukan masyarakat yang sempat terpecah di Pilpres.

"Tentu kita tidak ingin bangsa ini pecah karena pemilu atau perbedaan sikap soal pemilu. Saya kira konteks pembicaraannya merajut keindonesiaan, merajut kebangsaan, membangun bersama, dan bagaimana semua pihak menahan diri. Justru bersatu untuk kepentingan negara," ujar Karding.

"Jadi saya kira pertemuan Pak Zulkifli Hasan dan Pak Jokowi lebih pada pertemuan antara dua kepala lembaga negara. Satu Ketua MPR, satu sebagai Presiden. Dan dapat dipastikan bahwa itu hanya berbicara soal bagaimana merajut persatuan untuk kepentingan bangsa," lanjut politisi PKB itu.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat berbincang-bincang dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang, usai pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Baca juga: Zulkifli Hasan Bertemu Jokowi di Istana, Ini Kata Waketum PAN

Sesuai pertemuan, kepada wartawan, Zulkifli yang hadir pada pelantikan tersebut sebagai Ketua MPR mengaku mengeluhkan durasi Pemilu 2019 yang terlalu lama kepada Presiden Jokowi.

Dalam perbincangan di meja makan istana itu, ikut hadir juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

"Ya, kalau silaturahmi kan pasti banyak yang kita bicarakan, soal pemilu terlalu lama sampai 8 bulan, habis energi," kata Zulkifli kepada wartawan usai pelantikan.



Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X