Evaluasi Pemilu 2019, Sekjen Nasdem Sebut Tak Perlu Buru-buru Revisi Undang-undang

Kompas.com - 25/04/2019, 19:08 WIB
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Johnny G Plate, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, senin (11/2/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOTim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Johnny G Plate, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, senin (11/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, memang perlu ada perbaikan dalam proses pemilu selanjutnya. Namun,solusi untuk memperbaiki kekurangan dalam pemilu kali ini tidak perlu sampai merevisi Undang-undang Pemilu.

"Kalau perubahannya cukup di tingkat aturan pelaksana, kita ubah aturan pelaksananya saja," ujar Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Baca juga: Mahfud MD: Siapapun Presidennya, Harus Evaluasi UU Pemilu

 

Misalnya, ada kasus ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia dalam proses pemilu. Johnny mengatakan hal itu terjadi karena beban kerja yang besar.

Solusinya, kata dia, bisa dengan menambah jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dua kali lipat.

"Supaya waktu kerjanya menjadi lebih singkat," kata Johnny.

Baca juga: 15 Polisi Gugur, Polri Evaluasi Pengamanan Pemilu

 

Dia mengakui konsekuensi dari solusi ini adalah bertambahnya anggaran. Selain itu, jumlah saksi yang disiapkan partai politik juga harus ditambah. Namun, masalah saksi bisa diantisipasi dengan menambah saksi dari pengawas pemilu.

"Bahwa semua punya implikasi terhadap biaya, iya. Semua pasti ada implikasi terhadap biaya dan demokrasi itu memang mahal," kata dia.

Baca juga: KPU Bakal Evaluasi Sistem Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019

Johnny mengatakan evaluasi pemilu tidak perlu sampai merevisi undang-undang. Sebab jika UU direvisi, Johnny khawatir UU Pemilu tidak teruji dengan baik.

"Setiap pemilu kita melakukan revisi UU dan kita bergerak dari kelebihan UU yang satu ke UU yang lain, kita bergerak dari kelemahan UU yang satu ke kelemahan UU yang lain. Lalu kapan UU kita itu teruji dengan baik? Enggak akan bisa kalau setiap pemilu kita ganti UU-nya," ujar Johnny.

Kompas TV Pesta pemilu serentak meningalkan catatan penting yang harus dievaluasi. Seperti banyaknya wilayah yang melakukan pemungutan suara ulang hingga pemungutan suara lanjutan, terlambatnya logistik pemilu yang belum tiba saat pencoblosan hingga 91 petugas KPPS meninggal dunia akibat kelelahan pasca penghitungan surat suara. Kita akan evaluasi penyelenggaran pemilu serentak 2019 bersama Hadar Nafis Gumay, mantan Komisioner KPU dan Veri Junaidi, Direktur Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif. #Pemilu2019 #PemiluSerentak #EvaluasiPemilu

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X