Beban Kerja Berat, Honor KPPS, PPS, dan PPK Bakal Dievaluasi

Kompas.com - 25/04/2019, 18:36 WIB
Petugas KPPS melakukan penghitungan suara di TPS 221 Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (17/4/2019). Berdasarkan data KPU pada tahun 2019 terdapat 54.282 orang penyandang disabilitas masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan ikut berpartisipasi merayakan pesta demokrasi. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIPetugas KPPS melakukan penghitungan suara di TPS 221 Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (17/4/2019). Berdasarkan data KPU pada tahun 2019 terdapat 54.282 orang penyandang disabilitas masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan ikut berpartisipasi merayakan pesta demokrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Ilham Saputra menyebut, pihaknya bakal mengevaluasi besaran honor penyelenggara pemilu ad hoc di tingkat bawah.

Penyelenggara yang dimaksud meliputi Panitia Pemungutan Suara Kecamatan ( PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS).

"Tentu saja perlu kita evaluasi, kita pertimbangkan kembali dalam pemilu berikutnya. Harus ada honor yang layak bagi penyelenggara pemilu di tingkat bawah," kata Ilham di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Baca juga: KPU Jelaskan Besaran Honor KPPS, PPS, dan PPK

Evaluasi honor ini dilakukan mengingat besarnya tugas dan tanggung jawab penyelenggara pemilu tingkat bawah.

Meski akan mengupayakan peningkatan besaran honor, Ilham mengatakan, anggaran negara dalam hal ini terbatas pada jumlah tertentu.

"Salah satu faktor yang membuat anggaran pemilu besar itu adalah honor untuk penyelenggara, kita berusaha maksimal untuk menaikannya. Tapi kan anggarannya juga terbatas," ujar Ilham.

Baca juga: Bekerja 18-24 Jam, Petugas KPPS di Sleman Keluhkan Honor Belum Cair

Besaran honor PPK, PPS, dan KPPS ditentukan berdasar pada Surat Kementerian Keuangan No S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016. Berikut rinciannya:

1. PPK:

a. Ketua: Rp. 1.850.000/orang/bulan

b. Anggota: Rp. 1.600.000/orang/bulan

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 11.948, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.024.298 Orang

UPDATE: Tambah 11.948, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.024.298 Orang

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Pilwalkot Medan 2020, Pihak Akhyar-Salman Tak Hadir

MK Gelar Sidang Sengketa Pilwalkot Medan 2020, Pihak Akhyar-Salman Tak Hadir

Nasional
Jokowi Minta Dewas LPI Secepatnya Bentuk Dewan Direktur

Jokowi Minta Dewas LPI Secepatnya Bentuk Dewan Direktur

Nasional
Kenang Dirinya Diantar Idham Azis ke DPR, Listyo Sigit: Terima Kasih Bapak Jenderal

Kenang Dirinya Diantar Idham Azis ke DPR, Listyo Sigit: Terima Kasih Bapak Jenderal

Nasional
Selama PPKM, Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Selama PPKM, Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
TNI AL Gagalkan Pengangkutan 18.000 Liter Solar Ilegal di Selat Singapura

TNI AL Gagalkan Pengangkutan 18.000 Liter Solar Ilegal di Selat Singapura

Nasional
PPP Minta Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah di RUU Pemilu

PPP Minta Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah di RUU Pemilu

Nasional
Soal Revisi UU Pemilu, Gerindra Tunggu Hasil Koordinasi dengan Partai Lain

Soal Revisi UU Pemilu, Gerindra Tunggu Hasil Koordinasi dengan Partai Lain

Nasional
ICW: Kapolri Harus Berani Usut Korupsi di Internal Kepolisian

ICW: Kapolri Harus Berani Usut Korupsi di Internal Kepolisian

Nasional
Kasus Covid-19 Capai Angka 1 Juta, Kemenkes: Tak Perlu Pesimis dan Berkecil Hati

Kasus Covid-19 Capai Angka 1 Juta, Kemenkes: Tak Perlu Pesimis dan Berkecil Hati

Nasional
Tudingan Obral Izin Tambang di Era Jokowi Dibantah, Ini Data KLHK

Tudingan Obral Izin Tambang di Era Jokowi Dibantah, Ini Data KLHK

Nasional
Dilelang KPK, Satu Set Perhiasan Rampasan dari Koruptor Laku Rp 245 Juta

Dilelang KPK, Satu Set Perhiasan Rampasan dari Koruptor Laku Rp 245 Juta

Nasional
Menkes: Saya Pastikan Proses 3T Covid-19 Mati-matian Kita Kejar

Menkes: Saya Pastikan Proses 3T Covid-19 Mati-matian Kita Kejar

Nasional
Satgas Sebut Angka Kematian Covid-19 Selama PPKM Turun: Yogyakarta 0,06 Persen, Jakarta 0,16

Satgas Sebut Angka Kematian Covid-19 Selama PPKM Turun: Yogyakarta 0,06 Persen, Jakarta 0,16

Nasional
Serahkan Jabatan Kapolri ke Listyo Sigit, Idham Azis Yakin Polri Akan Jauh Lebih Baik Lagi

Serahkan Jabatan Kapolri ke Listyo Sigit, Idham Azis Yakin Polri Akan Jauh Lebih Baik Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X