Beban Kerja Berat, Honor KPPS, PPS, dan PPK Bakal Dievaluasi

Kompas.com - 25/04/2019, 18:36 WIB
Petugas KPPS melakukan penghitungan suara di TPS 221 Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (17/4/2019). Berdasarkan data KPU pada tahun 2019 terdapat 54.282 orang penyandang disabilitas masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan ikut berpartisipasi merayakan pesta demokrasi.ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI Petugas KPPS melakukan penghitungan suara di TPS 221 Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (17/4/2019). Berdasarkan data KPU pada tahun 2019 terdapat 54.282 orang penyandang disabilitas masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan ikut berpartisipasi merayakan pesta demokrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Ilham Saputra menyebut, pihaknya bakal mengevaluasi besaran honor penyelenggara pemilu ad hoc di tingkat bawah.

Penyelenggara yang dimaksud meliputi Panitia Pemungutan Suara Kecamatan ( PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS).

"Tentu saja perlu kita evaluasi, kita pertimbangkan kembali dalam pemilu berikutnya. Harus ada honor yang layak bagi penyelenggara pemilu di tingkat bawah," kata Ilham di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Baca juga: KPU Jelaskan Besaran Honor KPPS, PPS, dan PPK

Evaluasi honor ini dilakukan mengingat besarnya tugas dan tanggung jawab penyelenggara pemilu tingkat bawah.

Meski akan mengupayakan peningkatan besaran honor, Ilham mengatakan, anggaran negara dalam hal ini terbatas pada jumlah tertentu.

"Salah satu faktor yang membuat anggaran pemilu besar itu adalah honor untuk penyelenggara, kita berusaha maksimal untuk menaikannya. Tapi kan anggarannya juga terbatas," ujar Ilham.

Baca juga: Bekerja 18-24 Jam, Petugas KPPS di Sleman Keluhkan Honor Belum Cair

Besaran honor PPK, PPS, dan KPPS ditentukan berdasar pada Surat Kementerian Keuangan No S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016. Berikut rinciannya:

1. PPK:

a. Ketua: Rp. 1.850.000/orang/bulan

b. Anggota: Rp. 1.600.000/orang/bulan

c. Sekretaris: Rp. 1.300.000/orang/Bulan

d. Pelaksana/Staff Admin/teknis: Rp. 850.000/org/bulan

Komisioner KPU Ilham SaputraKOMPAS.com/Fitria Chusna Farisa Komisioner KPU Ilham Saputra

2. PPS:

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X