Kompas.com - 25/04/2019, 18:29 WIB
Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani di kediaman Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Jakarta, Selasa (24/7/2018). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANKetua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani di kediaman Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Jakarta, Selasa (24/7/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani menyesalkan sikap Wiranto yang mengkritik soal perolehan suara Partai Hanura di Pemilu Legislatif 2019.\

Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga, Hanura hanya mendapat suara 1 persen, atau masih jauh dari ambang batas lolos ke DPR sebesar 4 persen.

Namun ia menilai tak seharusnya Wiranto selaku pendiri dan Ketua Dewan Pembina menyampaikan kritik terhadap partainya sendiri.

"Pernyataan itu tidak etis dan bahkan jahat menurut saya. Apalagi pernyataan itu dilontarkan oleh seorang pemimpin yang mengaku sebagai pendiri partai," kata Benny di posko cemara, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Baca juga: Tak Lolos Ambang Batas Parlemen Berdasar Hitung Cepat, Hanura Berharap Penghitungan KPU

Benny menilai, dengan menyebut ada yang salah dari perjuangan Hanura, Wiranto sudah membuat para kader Hanura di seluruh Indonesia patah semangat. Padahal, proses penghitungan suara oleh KPU saat ini masih terus berjalan.

Para kader dan simpatisan Hanura seluruh Indonesia pun masih melakukan pengawalan terhadap proses penghitungan suara. Benny sendiri masih merasa optimistis partainya bisa lolos ke DPR dan melewati ambang batas suara empat persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tapi Wiranto sudah mengeluarkan pernyataan yang secara tidak langsung itu men-downgrade semangat dan militansi kader di bawah yang hingga hari ini sedang berjuang melalukan pengawalan penghitungan suara di semua tingkatan di seluruh tanah air," kata Ketua DPP bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Hanura ini.

Benny menilai, pernyataan Wiranto patut dicurigai memiliki motif tertentu.

"Selain pernyataan ini tidak etis sekaligus jahat, ya saya wajib curiga jangan-jangan Wiranto adalah bagian dari orang yang terlibat langsung dalam urusan untuk menurunkan perolehan suara Hanura," kata dia.

Wiranto sebelumnya menilai, ada yang salah dari partainya sehingga tidak lolos ke DPR dalam pemilu 2019 berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga .

"Kalau dulu lolos sekarang tidak lolos berarti perjuangannya ada yang salah, ada yang kurang, tinggal diintrospeksi lagi," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Wiranto menceritakan, Hanura ia dirikan pada 2006. Partai ini langsung lolos ke DPR pada pemilu 2009. Lalu pada pemilu 2014, Hanura kembali lolos ke Senayan dengan suara yang meningkat.

Baca juga: Wiranto: Ada yang Salah dari Perjuangan Hanura

Belakangan, Wiranto melepas kursi ketua umum Hanura dan menyerahkan ke Oesman Sapta Odang.

"Kalau kemudian 2019 enggak lolos ya enggak ada masalah, karena parpol itu momen perjuangan, perjuangan secara kolektif kan," kata dia.

Berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga, raihan suara Partai Hanura masih jauh dari ambang batas untuk lolos ke DPR sebesar 4 persen. Hasil hitung cepat Litbang Kompas dengan suara masuk 92,80 persen, Hanura hanya meraih 1,35 persen suara.

Kompas TV Dugaan adanya kecurangan dalam penghitungan suara di Surabaya membuat Bawaslu setempat mengeluarkan rekomendasi penghitungan suara ulang di seluruh TPS di seluruh wilayah Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah partai, termasuk PKB, Gerindra, Hanura, PAN, dan PKS mempercayai telah terjadi penggelembungan, pengurangan, serta kesalahan penjumlahan suara sah yang mereka anggap menguntungkan salah satu partai lain, dalam hal ini PDI-Perjuangan. Dalam dialog akan coba menjawab kecurigaan ini bersama sejumlah narasumber, yakni Ketua DPP dari PDI Perjuangan, Nusyirwan Soejono, caleg DPR RI dari PKB dapil Jawa Timur 1, Syaikhul Islam, dan Komisioner Bawaslu Jawa Timur, Aang Kunaifi. #PenggelembunganSuara #JawaTimur #Surabaya
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

Nasional
Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.