Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP Hanura: Pernyataan Wiranto Tak Etis dan Jahat

Kompas.com - 25/04/2019, 18:29 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani menyesalkan sikap Wiranto yang mengkritik soal perolehan suara Partai Hanura di Pemilu Legislatif 2019.\

Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga, Hanura hanya mendapat suara 1 persen, atau masih jauh dari ambang batas lolos ke DPR sebesar 4 persen.

Namun ia menilai tak seharusnya Wiranto selaku pendiri dan Ketua Dewan Pembina menyampaikan kritik terhadap partainya sendiri.

"Pernyataan itu tidak etis dan bahkan jahat menurut saya. Apalagi pernyataan itu dilontarkan oleh seorang pemimpin yang mengaku sebagai pendiri partai," kata Benny di posko cemara, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Baca juga: Tak Lolos Ambang Batas Parlemen Berdasar Hitung Cepat, Hanura Berharap Penghitungan KPU

Benny menilai, dengan menyebut ada yang salah dari perjuangan Hanura, Wiranto sudah membuat para kader Hanura di seluruh Indonesia patah semangat. Padahal, proses penghitungan suara oleh KPU saat ini masih terus berjalan.

Para kader dan simpatisan Hanura seluruh Indonesia pun masih melakukan pengawalan terhadap proses penghitungan suara. Benny sendiri masih merasa optimistis partainya bisa lolos ke DPR dan melewati ambang batas suara empat persen.

"Tapi Wiranto sudah mengeluarkan pernyataan yang secara tidak langsung itu men-downgrade semangat dan militansi kader di bawah yang hingga hari ini sedang berjuang melalukan pengawalan penghitungan suara di semua tingkatan di seluruh tanah air," kata Ketua DPP bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Hanura ini.

Benny menilai, pernyataan Wiranto patut dicurigai memiliki motif tertentu.

"Selain pernyataan ini tidak etis sekaligus jahat, ya saya wajib curiga jangan-jangan Wiranto adalah bagian dari orang yang terlibat langsung dalam urusan untuk menurunkan perolehan suara Hanura," kata dia.

Wiranto sebelumnya menilai, ada yang salah dari partainya sehingga tidak lolos ke DPR dalam pemilu 2019 berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga .

"Kalau dulu lolos sekarang tidak lolos berarti perjuangannya ada yang salah, ada yang kurang, tinggal diintrospeksi lagi," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Wiranto menceritakan, Hanura ia dirikan pada 2006. Partai ini langsung lolos ke DPR pada pemilu 2009. Lalu pada pemilu 2014, Hanura kembali lolos ke Senayan dengan suara yang meningkat.

Baca juga: Wiranto: Ada yang Salah dari Perjuangan Hanura

Belakangan, Wiranto melepas kursi ketua umum Hanura dan menyerahkan ke Oesman Sapta Odang.

"Kalau kemudian 2019 enggak lolos ya enggak ada masalah, karena parpol itu momen perjuangan, perjuangan secara kolektif kan," kata dia.

Berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga, raihan suara Partai Hanura masih jauh dari ambang batas untuk lolos ke DPR sebesar 4 persen. Hasil hitung cepat Litbang Kompas dengan suara masuk 92,80 persen, Hanura hanya meraih 1,35 persen suara.

Kompas TV Dugaan adanya kecurangan dalam penghitungan suara di Surabaya membuat Bawaslu setempat mengeluarkan rekomendasi penghitungan suara ulang di seluruh TPS di seluruh wilayah Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah partai, termasuk PKB, Gerindra, Hanura, PAN, dan PKS mempercayai telah terjadi penggelembungan, pengurangan, serta kesalahan penjumlahan suara sah yang mereka anggap menguntungkan salah satu partai lain, dalam hal ini PDI-Perjuangan. Dalam dialog akan coba menjawab kecurigaan ini bersama sejumlah narasumber, yakni Ketua DPP dari PDI Perjuangan, Nusyirwan Soejono, caleg DPR RI dari PKB dapil Jawa Timur 1, Syaikhul Islam, dan Komisioner Bawaslu Jawa Timur, Aang Kunaifi. #PenggelembunganSuara #JawaTimur #Surabaya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com