Hingga Kamis 25 April, Koalisi Masyarakat Sipil Temukan 708 Kesalahan Rekapitulasi Suara Pemilu

Kompas.com - 25/04/2019, 17:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil menemukan 708 kesalahan pada proses rekapitulasi suara Pemilu 2019.

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi menuturkan, hal itu ditemukan dari hasil pemantauan melalui media massa, pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), dan di lapangan.

Data tersebut merupakan temuan per Kamis (25/4/2019) hari ini, pada pukul 07.30 WIB.

Baca juga: Agar Tak Salah Memahami, Ini yang Harus Diketahui soal Situng KPU

"Kami terus melakukan paling tidak ada tiga ranah pemantauan yang kami lakukan," kata Veri saat konferensi pers di Upnormal Coffee Roasters Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis.

Kemudian, Sekjen Mata Rakyat Indonesia Bayu Adi Permana mengungkapkan terdapat 218 temuan formulir C1 tertukar pada Situng.

Contoh kasusnya, Bayu menuturkan formulir C1 Pilpres yang mereka pantau tertukar dengan C1 untuk Pileg.

Baca juga: Hingga Rabu Sore, Ditemukan 105 Kesalahan Entry Data Situng

Kemudian, terdapat 196 temuan perihal C1 yang salah input ke dalam sistem tersebut.

"C1-nya sudah benar memang itu yang diminta di C1 tersebut, TPS-nya, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsinya sesuai, tapi data yang diinput ke dalam Situngnya berbeda dengan C1 tersebut," ungkap Bayu di saat yang sama.

Mereka juga menemukan 151 kasus di mana formulir C1 tidak dilampirkan. Temuan lainnya adalah sebanyak 106 kasus formulir C1 buram atau terlipat atau tidak jelas.

Baca juga: Datangi KPU, Sekjen Demokrat Beri Dukungan Situng

Berikut rincian lengkap temuan Koalisi Masyarakat Sipil selama proses rekapitulasi hingga hari ini:

1. C1 tertukar: 218 temuan

2. C1 salah input: 196 temuan

3. Tidak ada C1: 151 temuan

4. C1 tidak jelas/buram/ terlipat: 106 temuan

5. C1 tanpa angka: 6 temuan

6. Hasil C1 dan C1 Plano berbeda: 5 temuan

7. Problem kotak suara: 5 temuan

8. C1 coretan/salah tulis: 3 temuan

9. C1 dan C1 plano tidak ada: 3 temuan

10. C1 salah hitung: 3 temuan

11. C1 kurang: 2 temuan

12. Mengubah C1 plano: 2 temuan

13. Pembukaan kotak suara tanpa saksi dan pengawas TPS: 2 temuan

14. Rekap tidak di-C1 plano: 2 temuan

15. C1 plano tertukar: 1 temuan

16. C1 plano tidak ada nama caleg: 1 temuan

17. KPPS mengambil C1 dan C1 plano: 1 temuan

18. Saksi tidak dapat C1: 1 temuan

Kompas TV Komisioner KPU Pramono Ubaidmembantah tudingan server milik KPU diretas atau dihack oleh oknum tertentu.Ia memastikan, server KPU aman dan tidak ada serangan dari manapun. KPU pun berkomitmen untuk terus memperbaiki data di situng, jika terjadi kesalahan karena human error.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.