KPU Jelaskan Besaran Honor KPPS, PPS, dan PPK

Kompas.com - 25/04/2019, 16:28 WIB
Sekretaris Jenderal KPU RI Arif Rahman Hakim di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSekretaris Jenderal KPU RI Arif Rahman Hakim di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arif Rahman Hakim menjelaskan tentang penyelenggara pemilu ad hoc di tingkat TPS dan kecamatan serta besaran honorarium mereka.

Penyelenggara ad hoc yang dimaksud meliputi tiga kelompok, yaitu Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS).

Ketiganya diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca juga: Honor Petugas KPPS Sudah Kecil, Dipotong Pajak Lagi

PPK dibentuk untuk bertugas di tingkat kecamatan. Setiap kecamatan memiliki tiga anggota PPK.

Sedangkan PPS bertugas di tingkat kelurahan/desa. Masing-masing kelurahan/desa memiliki tiga anggota PPS.

Baik PPK maupun PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota, paling lama 6 bulan sebelum Pemungutan suara. Mereka dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara.

Baca juga: Usulan KPU soal Santunan Petugas KPPS Disetujui Kemenkeu, Nominal Belum Ditentukan

KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota, untuk bertugas di TPS. Setiap TPS terdapat 7 orang anggota yang berasal dari masyarakat sekitar TPS.

"Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, masa kerja penyelenggara pemilu yaitu PPK dan PPS 9 Maret 2018 sampai 16 Juni 2019. Sedangkan KPPS 10 April 2019 sampai 9 Mei 2019," kata Arif saat dikonfirmasi, Kamis (25/4/2019).

Baca juga: Cerita Istri Thomy, Petugas KPPS di Surabaya yang Meninggal Diduga karena Kelelahan

Jumlah anggota PPK total mencapai 36.005 orang, sedangkan jumlah PPS sebanyak 250.212 orang. Sementara jumlah anggota KPPS sebanyak 7.385.500 orang.

Menurut Arif, besaran honor PPK, PPS, dan KPPS ditentukan berdasar pada Surat Kementerian Keuangan No S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016. Berikut rinciannya:

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSPI: Tenaga Kerja Asing Ancam Lapangan Kerja, Langgar UUD 1945

KSPI: Tenaga Kerja Asing Ancam Lapangan Kerja, Langgar UUD 1945

Nasional
Ada Kecemasan UU ITE Direvisi Lebih Beringas dan Tak Demokratis

Ada Kecemasan UU ITE Direvisi Lebih Beringas dan Tak Demokratis

Nasional
KSPI Sayangkan Sikap Pemerintah Terbitkan PP Saat UU Cipta Kerja Masih Diuji di MK

KSPI Sayangkan Sikap Pemerintah Terbitkan PP Saat UU Cipta Kerja Masih Diuji di MK

Nasional
Propam Polri: Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Diberhentikan Tak Hormat

Propam Polri: Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Diberhentikan Tak Hormat

Nasional
Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Nasional
Resmi Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi Ingin Prioritaskan Penanganan Pandemi

Resmi Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi Ingin Prioritaskan Penanganan Pandemi

Nasional
Jokowi: Tunjukkan ke Dunia Kita di Barisan Terdepan Tangani Krisis

Jokowi: Tunjukkan ke Dunia Kita di Barisan Terdepan Tangani Krisis

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR dari PDI-P Ihsan Yunus Terkait Suap Bansos Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR dari PDI-P Ihsan Yunus Terkait Suap Bansos Covid-19

Nasional
KPK Panggil 4 Saksi Terkait Dugaan Suap Perizinan di Kota Cimahi, Salah Satunya Eks Kepala Satpol PP

KPK Panggil 4 Saksi Terkait Dugaan Suap Perizinan di Kota Cimahi, Salah Satunya Eks Kepala Satpol PP

Nasional
34 Ketua DPD Partai Demokrat Seluruh Indonesia Sepakat Minta Kader Pengkhianat Dipecat

34 Ketua DPD Partai Demokrat Seluruh Indonesia Sepakat Minta Kader Pengkhianat Dipecat

Nasional
Lindungi Posisi AHY Dinilai Jadi Alasan SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta Demokrat

Lindungi Posisi AHY Dinilai Jadi Alasan SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta Demokrat

Nasional
Jokowi: Kunci Pemulihan Ekonomi yakni Kemampuan Mengatasi Pandemi

Jokowi: Kunci Pemulihan Ekonomi yakni Kemampuan Mengatasi Pandemi

Nasional
Jokowi: Alhamdulillah, di Asia Kita Termasuk Terdepan dalam Vaksinasi

Jokowi: Alhamdulillah, di Asia Kita Termasuk Terdepan dalam Vaksinasi

Nasional
Wapres Minta BSI Segera Susun Rencana Kerja untuk Jadi Pemain Global

Wapres Minta BSI Segera Susun Rencana Kerja untuk Jadi Pemain Global

Nasional
Saat Jokowi Minta Kumpulan Massa Ditindak, tapi Justru Disambut Kerumunan Kala Kunker ke NTT…

Saat Jokowi Minta Kumpulan Massa Ditindak, tapi Justru Disambut Kerumunan Kala Kunker ke NTT…

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X