"Quick Count" dan Kearifan Berpolitik

Kompas.com - 25/04/2019, 16:23 WIB
Ilustrasi KOMPAS.comIlustrasi

LANGKAH bersejarah sekaligus ujian besar bagi bangsa Indonesia menggelar pesta demokrasi 17 April 2019. Alhamdulilah secara umum berjalan aman, tertib, dan lancar.

Ujian besar selanjutnya adalah bagaimana pasangan calon presiden dan ribuan calon anggota legislatif dapat menerima hasil pilihan rakyat dengan ikhlas dan bijaksana.

Sebagaimana tradisi pemilu sebelumnya, quick count atau hitung cepat telah digunakan untuk mendapatkan prediksi hasil perolehan suara secara cepat.

Hasil hitung cepat bermanfaat kalau disikapi secara positif dan proporsional. Terlebih bagi yang diprediksi belum akan mendapatkan kepercayaan rakyat, agar ada waktu secara psikologis segera move on dari rasa kecewa sebelum KPU mengumumkan hasil resminya.

Namun, kita prihatin akan adanya polemik politik yang merisaukan masyarakat setelah dilakukan hitung cepat oleh lembaga survei terakreditasi yang mengunggulkan Joko Widodo dan Ma'ruf di kisaran 9-10 persen.

Sebaliknya, Prabowo Subianto dan Sandiaga juga mendeklarasikan kemenangan di kisaran 62 persen berdasarkan real count survei internalnya.

Adanya polemik hasil prediksi dari quick count dan real count harus disikapi secara proporsional dan bijaksana oleh kedua belah pihak, terlebih oleh elite politik dan tokoh bangsa.

Hal ini perlu agar polemik tersebut tidak berkembang menjadi gerakan anarkis dan inkontitusional yang berpotensi menimbulkan konflik politik berkepanjangan dan merusak integrasi bangsa dan keutuhan NKRI.

Tim pemenangan dan elite politik di kedua kubu sebaiknya tidak melakukan klaim kemenangan berlebihan yang dapat membakar emosi para pendukung dan iklim yang kurang kondusif serta ajakan gerakan masa yang berpotensi desktruktif.

Stabilitas politik nasional saat ini sangat tergantung kepada kearifan kedua tokoh bangsa beserta elitw politik pendukungnya untuk meredam kegaduhan dan mampu bersabar menantikan hasil hitungan resmi yang akan dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum hingga 22 Mei 2019.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Nasional
MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X