Kompas.com - 25/04/2019, 16:11 WIB
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan, mengatakan bahwa kesediaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Presiden Joko Widodo memperlihatkan bahwa Zulkifli dan PAN bisa menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai.

Hal ini disampaikan Bara menanggapi pertemuan Zulkifli Hasan dan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang.

"Semacam kesadaran Pak Zul untuk menempatkan kepentingan bangsa dari kepentingan partai, kepentingan partisan. Saya berikan apresiasi pada Presiden yang bersedia untuk bertemu Pak Zulhas," kata Zulkifli saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Baca juga: Kejutan, Perolehan Suara PSI di Surabaya Kalahkan PPP, PAN, Partai Nasdem

Menurut Bara, pertemuan Zulkifli Hasan dan Jokowi membahas langkah ke depan pasca-Pemilu 2019.

"Pak Zul kemarin bertemu dengan Presiden Jokowi dan bersedia untuk bertemu untuk membicarakan ke depan bagaimana setelah 17 April," ujarnya.

Selanjutnya, Bara mengatakan, melihat kondisi pasca-pemilu, sikap kenegarawanan semua pihak dibutuhkan. Tak hanya capres dan cawapres, tetapi juga para pendukungnya.

"Lagi-lagi membutuhkan sikap kenegarawanan. Kemampuan dari semua pihak di sini bukan hanya kedua capres, tapi juga para pendukungnya untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan segala-galanya," kata Bara.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat berbincang-bincang dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang, usai pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Ketua MPR Keluhkan Durasi Pemilu yang Terlalu Lama

Sesuai pertemuan, kepada wartawan, Zulkifli mengaku mengeluhkan durasi Pemilu 2019 yang terlalu lama kepada Presiden Jokowi.

Dalam perbincangan di meja makan istana itu, ikut hadir juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

"Ya, kalau silaturahmi kan pasti banyak yang kita bicarakan, soal pemilu terlalu lama sampai 8 bulan, habis energi," kata Zulkifli kepada wartawan usai pelantikan.

Kompas TV Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan tadi siang bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden. Pertemuan terjadi saat Zulkifli menghadiri pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Ini adalah pertemuan pertama salah satu ketua umum partai politik pendukung calon presiden Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Setelah pelantikan Zulkifli melakukan pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Dalam pemilu lalu PAN adalah partai pendukung pasangan 02 Prabowo-Sandiaga sementara Nasdem dan PDI-P mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. #ZulkifliHasan #JokoWidodo #PAN
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

Nasional
KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

Nasional
DPR Bahas Tahapan Pemilu 2024 Setelah Komisioner KPU-Bawaslu Baru Terpilih

DPR Bahas Tahapan Pemilu 2024 Setelah Komisioner KPU-Bawaslu Baru Terpilih

Nasional
Dugaan Suap Bupati Musi Banyuasin, KPK Dalami Aliran Dana ke Dodi Alex Noerdin

Dugaan Suap Bupati Musi Banyuasin, KPK Dalami Aliran Dana ke Dodi Alex Noerdin

Nasional
KPK Dalami Setoran Uang untuk Bupati Terbit Peranging-angin dari Proyek yang Diatur Kakaknya

KPK Dalami Setoran Uang untuk Bupati Terbit Peranging-angin dari Proyek yang Diatur Kakaknya

Nasional
Tanggal Pemilu Ditetapkan, Demokrat Fokus Persiapan Menuju 2024

Tanggal Pemilu Ditetapkan, Demokrat Fokus Persiapan Menuju 2024

Nasional
Menko Perekonomian: Sampai Sekarang Dana PEN Tak Ada untuk IKN

Menko Perekonomian: Sampai Sekarang Dana PEN Tak Ada untuk IKN

Nasional
Cara Akses 'Telemedicine' dan Paket Obat Gratis Pasien Omicron yang Jalani Isolasi Mandiri

Cara Akses "Telemedicine" dan Paket Obat Gratis Pasien Omicron yang Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Profil Pusat Psikologi TNI, Organisasi Baru Milik Mabes TNI

Profil Pusat Psikologi TNI, Organisasi Baru Milik Mabes TNI

Nasional
Profil Pusat Pengadaan TNI, Sebuah Organisasi Baru di Mabes TNI

Profil Pusat Pengadaan TNI, Sebuah Organisasi Baru di Mabes TNI

Nasional
Bentrokan Warga di Sorong, Polri Sebut 19 Orang Meninggal Dunia

Bentrokan Warga di Sorong, Polri Sebut 19 Orang Meninggal Dunia

Nasional
Polri Akan Tindak Lanjuti Laporan Teknisi AC Korban Mafia Tanah di Jakbar

Polri Akan Tindak Lanjuti Laporan Teknisi AC Korban Mafia Tanah di Jakbar

Nasional
KPK Amankan Dokumen Aliran Dana Saat Geledah Kantor Dinas Pendidikan di Kabupaten Buru Selatan

KPK Amankan Dokumen Aliran Dana Saat Geledah Kantor Dinas Pendidikan di Kabupaten Buru Selatan

Nasional
Kemenkes Sediakan Layanan Telemedicine dan Paket Obat Covid-19 untuk Pasien Omicron

Kemenkes Sediakan Layanan Telemedicine dan Paket Obat Covid-19 untuk Pasien Omicron

Nasional
Masuk Indonesia via Bali atau Kepri Boleh Gunakan Kapal Pesiar dan Yacht

Masuk Indonesia via Bali atau Kepri Boleh Gunakan Kapal Pesiar dan Yacht

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.