Antara Klaim Kemenangan Prabowo-Sandiaga dan Narasi Kecurangan Pilpres 2019

Kompas.com - 25/04/2019, 09:50 WIB
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) bersama Cawapres Sandiaga Uno dan petinggi partai pendukung mengangkat tangan saat mendeklarasikan kemenangannya pada Pilpres 2019 kepada awak media di kediaman Kertanegara, Jakarta, Kamis (18/4/2019). Prabowo kembali mendekalarasikan kemenangannya versi real count internal BPN sebesar 62 persen. ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSOCapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) bersama Cawapres Sandiaga Uno dan petinggi partai pendukung mengangkat tangan saat mendeklarasikan kemenangannya pada Pilpres 2019 kepada awak media di kediaman Kertanegara, Jakarta, Kamis (18/4/2019). Prabowo kembali mendekalarasikan kemenangannya versi real count internal BPN sebesar 62 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mendeklarasikan klaim kemenangan berdasarkan exit poll, quick count, dan real count internal Badan Pemenangan Nasional (BPN).

Tercatat sebanyak tiga kali Prabowo mendeklarasikan klaim kemenangan pasca-hari pemungutan suara pada 17 April 2019.

Pada klaim kemenangan itu, Prabowo menyebutkan, berdasarkan proses penghitungan internal dari hasil rekapitulasi formulir C1, Prabowo-Sandiaga memperoleh sekitar 62 persen suara.

Akan tetapi, BPN memilih merahasiakan proses penghitungan atau real count internal BPN.

Baca juga: BPN Persilakan TKN jika Mau Buktikan Dugaan Kecurangan oleh Kubu 02

BPN pun ditantang untuk terbuka atas klaimnya soal penghitungan real count yang memenangkan pasangan nomor urut 02 itu.

Seperti pernyataan para petinggi BPN lainnya, Direktur Relawan BPN Mursyidan Baldan memastikan pihaknya memiliki ruangan untuk melakukan proses real count.

Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto tiba di kediaman Kertanegara untuk mendeklarasikan kemenangannya pada Pilpres 2019 di Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2019). Prabowo kembali mendekalarasikan kemenangannya versi real count internal BPN sebesar 62 persen.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto tiba di kediaman Kertanegara untuk mendeklarasikan kemenangannya pada Pilpres 2019 di Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2019). Prabowo kembali mendekalarasikan kemenangannya versi real count internal BPN sebesar 62 persen.
Menurut Ferry, pihaknya memiliki beberapa tempat yang digunakan untuk melakukan proses real count. Salah satunya di kantor sekretariat BPN, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

"Ada. Salah satunya di sini, di Kertanegara," ujar Ferry saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandiaga, Selasa (23/4/2019).

Namun, Ferry enggan merinci tempat lain yang digunakan untuk memantau rekapitulasi hasil penghitungan suara. Ia juga enggan menjelaskan proses real count internal.

Baca juga: Sandiaga Minta Masyarakat yang Temukan Dugaan Kecurangan Pemilu Lapor ke Pihak Berwenang

Ferry mengatakan, pihaknya ingin berhati-hati dalam melakukan rekapitulasi data terkait potensi serangan siber.

Bahkan, kata Ferry, BPN harus mem-back-up data formulir C1 di tempat yang berbeda.

"Kita enggak boleh dong kasih tahu nanti disatronin. Ini kan (serangan) cyber ini kan luar biasa. Data saja kami harus back up," kata Ferry.

Direktur Materi BPN Sudirman Said sebelumnya mengatakan, pihaknya memiliki tim yang bertugas untuk menghitung dan memantau rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2019.

"Ada tim yang memonitor di DPP masing-masing partai, tapi di tim BPN juga ada," ujar Sudirman saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

Berbeda dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, pihak BPN tidak menggunakan istilah "war room".

Baca juga: Mahfud MD Datangi KPU, Pastikan Tak Ada Kecurangan Pemilu

Selain itu, kata Sudirman, ruangan untuk melakukan real count Pemilihan Presiden 2019 tersebut tidak dapat diakses oleh publik secara leluasa.

"Ini bukan 'war' kan. Ini kompetisi tentu ada tim yang menghitung. Kami punya lapisan data yang berlapis-lapis yang Insya Allah akan memperkuat argumen kita," kata Sudirman.

"Di berbagai partai politik koalisi kita mereka juga punya dan kebijakan masing-masing tapi saya kira kan ada bagian-bagian dapur kita, kalau kita punya dapur kan tidak seluruhnya bisa dipertontonkan," ujar dia.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X