Hingga Rabu Sore, Ditemukan 105 Kesalahan "Entry" Data Situng

Kompas.com - 24/04/2019, 20:12 WIB
Tangkapan layar Situng KPU, Rabu (24/4/2019) sore. https://pemilu2019.kpu.go.idTangkapan layar Situng KPU, Rabu (24/4/2019) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) mencatat, hingga Rabu (24/4/2019) sore, ditemukan 105 kesalahan entry data formulir C1 ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Jumlah ini berasal dari laporan masyarakat dan pengawasan internal KPU.

"Kekeliruan entry terjadi sebanyak 105 yang sudah ditemukan. Laporan masyarakat 26, kemudian hasil monitoring internal 79," kata Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Dari 105 kesalahan entry data, sebanyak 64 telah diperbaiki. Sementara 41 sisanya masih dalam proses perbaikan.

"Adapun berbagai pemberitaan yang viral itu lebih kepada pemberitaan berulang-ulang terkait dengan kekeliruan entry data tadi," ujar Viryan.

Menurut Viryan, adanya temuan ini menunjukkan kesungguh-sungguhan KPU dalam menjaga rekapitulasi suara.

Baca juga: Situng KPU Data 29,54 Persen: Jokowi-Maruf 55,79 Persen, Prabowo-Sandi 44,21 Persen

Ia menegaskan, Situng bukan merupakan hasil akhir rekapitulasi suara yang ditetapkan KPU. Situng dibuat sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan KPU. KPU terbuka dengan masukan dan temuan publik mengenai data Situng.

"Publik yang memberi masukan pada kami, kami ucapkan terima kasih, karena keterbukaan KPU itu maka kekeliruan itu diketahui. Sehingga dengan demikian, ini bagian dari keterbukaan dan transparansi kami sebagai penyelenggara pemilu," kata Viryan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Nasional
Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Nasional
Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Nasional
Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Nasional
Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Nasional
Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Survei PRC dan PPI: 61,4 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma'ruf

Survei PRC dan PPI: 61,4 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Survei Indo Barometer Sebut Anies Baswedan jadi Kepala Daerah dengan Elektabilitas Tertinggi di Pilpres 2024

Survei Indo Barometer Sebut Anies Baswedan jadi Kepala Daerah dengan Elektabilitas Tertinggi di Pilpres 2024

Nasional
Survei Indo Barometer: Elektabilitas Prabowo Tertinggi untuk Pilpres 2024

Survei Indo Barometer: Elektabilitas Prabowo Tertinggi untuk Pilpres 2024

Nasional
Saut Sarankan KPK Gencarkan OTT dan Lanjutkan Putusan Inkrah

Saut Sarankan KPK Gencarkan OTT dan Lanjutkan Putusan Inkrah

Nasional
Saut Anggap Wajar Pengumuman Penghentian Penyelidikan Dugaan Korupsi Picu Perdebatan

Saut Anggap Wajar Pengumuman Penghentian Penyelidikan Dugaan Korupsi Picu Perdebatan

Nasional
Presiden Jokowi: Kalau Menteri Tak Bisa Adaptasi, Pasti Saya Ganti

Presiden Jokowi: Kalau Menteri Tak Bisa Adaptasi, Pasti Saya Ganti

Nasional
Pulomas dan Kelapa Gading Banjir, Pemprov DKI Bantah Tutup Pintu Air Sunter

Pulomas dan Kelapa Gading Banjir, Pemprov DKI Bantah Tutup Pintu Air Sunter

Nasional
KPK Bisa Buka Lagi Penyelidikan yang Dihentikan jika...

KPK Bisa Buka Lagi Penyelidikan yang Dihentikan jika...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X