Gubernur: Harga BBM di Maluku Lebih Mahal daripada di Papua

Kompas.com - 24/04/2019, 16:15 WIB
Murad Ismail dan Barnabas usai dilantik sebagai Gubernur Maluku 2019-2024 oleh Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinMurad Ismail dan Barnabas usai dilantik sebagai Gubernur Maluku 2019-2024 oleh Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Maluku Murad Ismail bertekad untuk menjadikan wilayahnya sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Ia menyebut bahwa Maluku saat ini menjadi provinsi yang paling tertinggal, bahkan kalah dari Papua.

"Itu mimpi kami berdua untuk Maluku sejajar dengan provinsi-provinsi lain. Maluku selama ini tertinggal jauh sekali dari Papua, dari mana-mana. Ini kita akan kembalikan agar sejajar dengan provinsi-provinsi lain," kata Murad usai dilantik sebagai Gubernur Maluku 2019-2024 oleh Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Ia mencontohkan mengenai harga bahan bakar minyak. Murad mengatakan, selama pemerintahan Jokowi sudah ada upaya untuk menjadikan harga minyak di wilayah terpencil sama dengan di Ibu Kota Jakarta. Namun, ia menyebut hal itu belum dirasakan oleh masyarakat Maluku.

Baca juga: Gubernur Murad: Saya Sudah Ketemu Jokowi, Orang Maluku Akan Jadi Menteri


"Lihat di Papua saja, Pak jokowi mengatakan harga minyak di Papua sudah sama di Jakarta. Ini di Maluku orang tidak pernah tahu Maluku punya pulau ini 1.340 pulau. Ini minyaknya lebih mahal dibanding Papua. Ini orang belum tahu. Ini kita bongkar pelan-pelan," kata dia.

Selain itu, ia menyebut masih banyak masalah lain di Maluku seperti kemiskinan, pengangguran, pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.

Murad menyebut masalah-masalah ini lah yang membuatnya pensiun dini dari Polri dan melepas jabatan Komandan Korps Brimob. Ia maju dalam Pilgub Maluku 2018 dan mengalahkan petahana.

"Saya masih dua tahun lagi (pensiun), saya sudah mundur," kata Murad.

Murad mengatakan, salah satu langkah awal yang ia lakukan adalah dengan melakukan moratorium atau penghentian sementara terhadap semua investasi yang ada di Maluku. Ini khususnya dilakukan pada investasi yang berkaitan dengan pertambangan dan eksplorasi sumber daya alam.

Baca juga: Dilantik Presiden, Murad-Barnabas Resmi Jabat Gubernur dan Wagub Maluku

"Banyak sekali investor yang di Maluku, tapi di bawah tangan dan tertutup. Ini yang akan saya buka. Dan begitu saya dengan beliau ini dilantik semua investor masalah pertambangan ataupun kita harus bikin terbuka atau transparan. Dan sekarang kita moratorium dulu. Semua investor di Maluku kita moratorium," kata Murad.

"Kita lihat lagi kira-kira dia berguna enggak buat masyarakat sana, itu pertama. Yang kedua dia berguna enggak untuk provinsi dan kabupaten dia ada disitu. Karena kalau dia ambil kita punya semua kekayaan alam, kita dapat apa," tambahnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasca-Putusan MK Soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Pasca-Putusan MK Soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Nasional
MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Nasional
Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Nasional
SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

Nasional
Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Nasional
Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Nasional
Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Nasional
Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Nasional
Khofifah Mengaku Diminta Tanyakan ke Romy soal Pemilihan Kakanwil Kemenag Jatim

Khofifah Mengaku Diminta Tanyakan ke Romy soal Pemilihan Kakanwil Kemenag Jatim

Nasional
Saksi Mengaku Diminta Lukman Saifuddin Tanya ke Romahurmuziy soal Calon Kakanwil Kemenag Jatim

Saksi Mengaku Diminta Lukman Saifuddin Tanya ke Romahurmuziy soal Calon Kakanwil Kemenag Jatim

Nasional
Jelang Muktamar, Arsul Sani Tak Menolak jika Diusung Jadi Caketum PPP

Jelang Muktamar, Arsul Sani Tak Menolak jika Diusung Jadi Caketum PPP

Nasional
Jokowi Minta Mahfud MD Kawal Penuntasan Kasus Korupsi Besar

Jokowi Minta Mahfud MD Kawal Penuntasan Kasus Korupsi Besar

Nasional
Mendikbud Nadiem: Ujian Nasional 2020 Akan Menjadi yang Terakhir

Mendikbud Nadiem: Ujian Nasional 2020 Akan Menjadi yang Terakhir

Nasional
MK Tolak Gugatan Tsamara dan Faldo soal Batas Minimal Usia Calon Kepala Daerah

MK Tolak Gugatan Tsamara dan Faldo soal Batas Minimal Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X