Drama Politik Pascapilpres

DRAMA pemilu pascapemungutan suara 17 April 2019 belum berakhir. Setelah selesai hitung cepat (quick count) yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei, fokus perhatian kini tertuju pada proses penghitungan suara riil (real count) yang dilakukan oleh KPU.

Penghitungan suara riil oleh KPU dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng yang bisa dipantau pada laman KPU.

Situng dinilai mampu menjamin transparansi penghitungan suara karena menyajikan hasil pemindaian formulir C1 yang merupakan basis input data perolehan suara yang diprosesnya.

Dengan aplikasi ini, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan bisa mengawasi proses real count yang dilakukan KPU.

Hingga Selasa (23/4/2019) pukul 18.45 WIB, penghitungan suara tingkat nasional untuk pemilihan presiden yang telah diproses Situng mencapai 22 persen (179.216 dari 813.350 TPS) dengan hasil 55,2 persen suara (18.700.203 suara) untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, dan 44.8 persen suara (15.178.887 suara) untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02.

Penghitungan suara riil oleh KPU kini menjadi hal yang sangat krusial dan menentukan. Hal ini menyusul perbedaan sikap dari kedua pasangan calon presiden terhadap hasil hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei.

Seperti diketahui, hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei menyatakan keunggulan pasangan calon nomor urut 01 dengan perolehan berkisar 54-55 persen suara atas pasangan calon nomor urut 02 dengan perolehan berkisar 44-45 persen suara.

Meski mengakui validitas hitung cepat, capres nomor urut 01, Joko Widodo, dalam wawancara dengan Kompas TV, menyerukan masyarakat untuk tetap menunggu hasil resmi penghitungan suara yang akan diumumkan KPU pada 22 Mei 2019 mendatang.

Sementara capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang tidak mempercayai hasil hitung cepat dari lembaga-lembaga survei, meminta para pendukungnya untuk mengawal proses penghitungan suara riil yang dilakukan KPU.

Profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dari proses real count yang tengah dilakukan KPU kini menjadi penentu babak selanjutnya dari drama Pilpres 2019.

Apakah rakyat Indonesia masih harus melalui “turbulensi” pada babak pilpres selanjutnya? Atau sudah bisa melangkah tenang dan merajut kembali persaudaraan guna menyongsong masa dengan bangsa yang lebih baik.

Bagaimana KPU menjamin akuntabilitas real count, dan bagaimana mengantisipasi berbagai isu yang menyerang profesionalisme KPU untuk mendelegitimasi lembaga penyelenggara pemilu tersebut, akan menjadi bahasan talk show Satu Meja The Forum, Rabu (24/4), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Pendelegitimasian KPU

Mantan Ketua MK, Mahfud MD, dalam cuitannya mengatakan dirinya telah mengingatkan KPU bahwa lembaga tersebut akan diserang oleh berbagai isu kecurangan, tidak profesional, memihak, diintervensi, dan sebagainya usai hari pencoblosan.

Menurut Mahfud, kekisruhan yang terjadi disebabkan oleh kurang profesionalnya KPU dalam melaksanakan tugas.

Kekisruhan memang sempat terjadi yang disebabkan ketidakcocokan data pada aplikasi Situng dengan data yang tertera pada hasil pemindaian formulir C1 untuk sejumlah TPS.

Tudingan kecurangan pun dihembuskan kendati KPU telah menyatakan ketidakcocokan tersebut murni karena faktor human error, bukan karena kesengajaan.

Ketua KPU, Arief Budiman, mengakui telah terjadi kesalahan input data dari formulir C1 ke Situng. Menurut catatan KPU, kesalahan tersebut terjadi pada sembilan TPS yang tersebar di tujuh provinsi.  Kesalahan tersebut langsung dikoreksi.

Tudingan kecurangan dan berbagai serangan lainnya terhadap KPU akan terus berlanjut dan dieskalasi. Berbagai celah akan dimanfaatkan dan “digoreng-goreng” untuk mendelegitimasi KPU hingga akhirnya menolak hasil pemilu. Sebagai antisipasi, KPU harus mampu menunjukkan profesionalisme kerja guna menutup celah-celah tersebut.

KPU dituntut untuk secepatnya menunjukkan hasil real count yang akuntabel dalam jumlah signifikan. Hal ini akan menjadi bukti yang tak terbantahkan untuk mematahkan niat pendelegitimasian KPU yang mungkin dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu.

Meski demikian, real count yang sedang dilakukan KPU bukan merupakan hasil final, dan masih bisa berubah jika terdapat kesalahan penghitungan.

Hasil akhir penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 akan ditetapkan secara manual melalui rapat rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga nasional, yang akan diumumkan secara resmi oleh KPU pada 22 Mei 2019 mendatang.