Kata Wiranto, Ada 33 Negara yang Apresiasi Pemerintah atas Penyelenggaraan Pemilu 2019

Kompas.com - 24/04/2019, 14:10 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penyelenggaraan Pemilu 2019 di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penyelenggaraan Pemilu 2019 di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, menyebutkan, ada 33 negara yang memberikan apresiasi kepada pemerintah atas terselenggaranya Pemilu 2019.

 

Hal itu disampaikan Wiranto dalam rapat koordinasi khusus tingkat menteri di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).

"Pemilu 2019 terlaksana dengan aman, lancar, dan damai sehingga mendapatkan apresiasi dari 33 negara," ujar Wiranto.

Wiranto menjelaskan, apresiasi tersebut diberikan karena Indonesia telah menyelenggarakan pemilu terbesar dan terumit sedunia.

Baca juga: Wiranto: Kita Harus Apresiasi KPU dan Bawaslu, Bukan Malah Mencaci-maki

Pasalnya, dalam satu hari, ada kurang lebih ada 192 juta pemilih yang berpartisipasi di 810.000 tempat pemungutan suara (TPS).

Penyelenggaran pemilu, lanjut dia, juga terbukti dilaksanakan dengan aman, lancar, dan damai. Hal itu didasarkan pada pendapat masyarakat yang telah berpartisipasi aktif.

"Kita semua sudah rasakan pemilu yang aman betul, lancar iya, damai juga iya sehingga banyak yang memberikan apresiasi positif," kata Wiranto.

Dengan demikian, menurut Wiranto, sudah sepantasnya seluruh komponen masyarakat dan peserta pemilu memberikan apresiasi kepada KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum.

Baca juga: Wiranto Minta Masyarakat Tak Terhasut Informasi soal Konspirasi Pemilu

"Maka seharusnya kita memberikan penghargaan karena pemilu ini berjalan dengan lancar," ucap Wiranto.

Wiranto juga meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk tetap transparan selama proses rekapitulasi suara hingga 22 Mei 2019.

Keterbukaan dan kemudahan masyarakat mengawal suara menjadi faktor agar pemilu berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DOK KOMPAS Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Indonesia 1955-2014

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X