Kompas.com - 24/04/2019, 14:10 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penyelenggaraan Pemilu 2019 di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penyelenggaraan Pemilu 2019 di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, menyebutkan, ada 33 negara yang memberikan apresiasi kepada pemerintah atas terselenggaranya Pemilu 2019.

 

Hal itu disampaikan Wiranto dalam rapat koordinasi khusus tingkat menteri di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).

"Pemilu 2019 terlaksana dengan aman, lancar, dan damai sehingga mendapatkan apresiasi dari 33 negara," ujar Wiranto.

Wiranto menjelaskan, apresiasi tersebut diberikan karena Indonesia telah menyelenggarakan pemilu terbesar dan terumit sedunia.

Baca juga: Wiranto: Kita Harus Apresiasi KPU dan Bawaslu, Bukan Malah Mencaci-maki

Pasalnya, dalam satu hari, ada kurang lebih ada 192 juta pemilih yang berpartisipasi di 810.000 tempat pemungutan suara (TPS).

Penyelenggaran pemilu, lanjut dia, juga terbukti dilaksanakan dengan aman, lancar, dan damai. Hal itu didasarkan pada pendapat masyarakat yang telah berpartisipasi aktif.

"Kita semua sudah rasakan pemilu yang aman betul, lancar iya, damai juga iya sehingga banyak yang memberikan apresiasi positif," kata Wiranto.

Dengan demikian, menurut Wiranto, sudah sepantasnya seluruh komponen masyarakat dan peserta pemilu memberikan apresiasi kepada KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum.

Baca juga: Wiranto Minta Masyarakat Tak Terhasut Informasi soal Konspirasi Pemilu

"Maka seharusnya kita memberikan penghargaan karena pemilu ini berjalan dengan lancar," ucap Wiranto.

Wiranto juga meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk tetap transparan selama proses rekapitulasi suara hingga 22 Mei 2019.

Keterbukaan dan kemudahan masyarakat mengawal suara menjadi faktor agar pemilu berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DOK KOMPAS Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Indonesia 1955-2014

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Temui Petinggi Partai, Ridwan Kamil Dinilai Tertarik Jadi Kandidat di Pilpres 2024

Temui Petinggi Partai, Ridwan Kamil Dinilai Tertarik Jadi Kandidat di Pilpres 2024

Nasional
Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Jokowi: Semoga Cahaya Kebahagiaan Senantiasa Terangi Jalan Kita

Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Jokowi: Semoga Cahaya Kebahagiaan Senantiasa Terangi Jalan Kita

Nasional
Politikus Nasdem Minta Kinerja Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Berkala

Politikus Nasdem Minta Kinerja Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Berkala

Nasional
RSNU Dianggap Tertinggal, NU Diminta Lakukan Pembenahan Layanan Kesehatan secara Serius

RSNU Dianggap Tertinggal, NU Diminta Lakukan Pembenahan Layanan Kesehatan secara Serius

Nasional
Ganjar Tak Diundang Halalbihalal PDI-P Jateng, Pengamat: Efek Perseteruan Celeng dan Banteng

Ganjar Tak Diundang Halalbihalal PDI-P Jateng, Pengamat: Efek Perseteruan Celeng dan Banteng

Nasional
Selasa, KPK Periksa Boyamin Saiman Terkait Kasus Budhi Sarwono

Selasa, KPK Periksa Boyamin Saiman Terkait Kasus Budhi Sarwono

Nasional
1.252 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak, 7 Orang Langsung Bebas

1.252 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak, 7 Orang Langsung Bebas

Nasional
KPK Duga Richard Louhenapessy Kondisikan Pelaksanaan Lelang di Pemkot Ambon

KPK Duga Richard Louhenapessy Kondisikan Pelaksanaan Lelang di Pemkot Ambon

Nasional
Poin-poin Penting Kesepakatan DPR-Penyelenggara Pemilu pada Rapat Konsinyering soal Pemilu 2024

Poin-poin Penting Kesepakatan DPR-Penyelenggara Pemilu pada Rapat Konsinyering soal Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Tiba di Indonesia Usai Kunjungan Kerja ke AS

Jokowi Tiba di Indonesia Usai Kunjungan Kerja ke AS

Nasional
KPK Terima 395 Laporan Gratifikasi Senilai Rp 274 Juta Selama Lebaran 2022

KPK Terima 395 Laporan Gratifikasi Senilai Rp 274 Juta Selama Lebaran 2022

Nasional
Saat Ridwan Kamil Temui Pimpinan Partai Politik...

Saat Ridwan Kamil Temui Pimpinan Partai Politik...

Nasional
Blak-blakan Aiman-Gibran: Tentang Beras yang Disembunyikan hingga Ibu Iriana Mulai Cicil Kemas Barang

Blak-blakan Aiman-Gibran: Tentang Beras yang Disembunyikan hingga Ibu Iriana Mulai Cicil Kemas Barang

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Elon Musk, Buka Peluang Kerja Sama dengan RI

Pertemuan Jokowi dan Elon Musk, Buka Peluang Kerja Sama dengan RI

Nasional
Asas Hukum Acara Pidana dalam KUHAP

Asas Hukum Acara Pidana dalam KUHAP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.