Kata Wiranto, Ada 33 Negara yang Apresiasi Pemerintah atas Penyelenggaraan Pemilu 2019

Kompas.com - 24/04/2019, 14:10 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penyelenggaraan Pemilu 2019 di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penyelenggaraan Pemilu 2019 di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, menyebutkan, ada 33 negara yang memberikan apresiasi kepada pemerintah atas terselenggaranya Pemilu 2019.

 

Hal itu disampaikan Wiranto dalam rapat koordinasi khusus tingkat menteri di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).

"Pemilu 2019 terlaksana dengan aman, lancar, dan damai sehingga mendapatkan apresiasi dari 33 negara," ujar Wiranto.

Wiranto menjelaskan, apresiasi tersebut diberikan karena Indonesia telah menyelenggarakan pemilu terbesar dan terumit sedunia.

Baca juga: Wiranto: Kita Harus Apresiasi KPU dan Bawaslu, Bukan Malah Mencaci-maki

Pasalnya, dalam satu hari, ada kurang lebih ada 192 juta pemilih yang berpartisipasi di 810.000 tempat pemungutan suara (TPS).

Penyelenggaran pemilu, lanjut dia, juga terbukti dilaksanakan dengan aman, lancar, dan damai. Hal itu didasarkan pada pendapat masyarakat yang telah berpartisipasi aktif.

"Kita semua sudah rasakan pemilu yang aman betul, lancar iya, damai juga iya sehingga banyak yang memberikan apresiasi positif," kata Wiranto.

Dengan demikian, menurut Wiranto, sudah sepantasnya seluruh komponen masyarakat dan peserta pemilu memberikan apresiasi kepada KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum.

Baca juga: Wiranto Minta Masyarakat Tak Terhasut Informasi soal Konspirasi Pemilu

"Maka seharusnya kita memberikan penghargaan karena pemilu ini berjalan dengan lancar," ucap Wiranto.

Wiranto juga meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk tetap transparan selama proses rekapitulasi suara hingga 22 Mei 2019.

Keterbukaan dan kemudahan masyarakat mengawal suara menjadi faktor agar pemilu berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DOK KOMPAS Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Indonesia 1955-2014

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X