Menurut Jaksa KPK, Aturan MA Melarang OC Kaligis Ajukan PK Lebih dari Satu Kali

Kompas.com - 24/04/2019, 13:16 WIB
Sidang pengajuan peninjauan kembali yang diajukan terpidana OC Kaligis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/4/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINSidang pengajuan peninjauan kembali yang diajukan terpidana OC Kaligis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak pengajuan peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus suap hakim Otto Cornelis Kaligis.

Jaksa menilai, materi PK tersebut tak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung.

Sebab, menurut jaksa, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan PK dalam Perkara Pidana, melarang PK diajukan lebih dari satu kali. Selain itu, terhadap putusan PK tidak dapat diajukan PK.

"Sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2014, maka ketua pengadilan tingkat pertama dapat menolak permohonan PK lebih dari satu kali. Kami mohon putusan sela hakim, apakah akan dilanjut atau ditolak," ujar jaksa Ahmad Burhanudin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Baca juga: Tanggapi Permohonan PK, Jaksa Sebut OC Kaligis Masih Tergolong Setengah Baya

Jaksa kemudian meminta hakim menanyakan kepada OC Kaligis, apakah PK yang kali ini diajukan bukan PK yang pertama.

Namun, setelah bermusyawarah dengan dua hakim lainnya, Ketua Majelis Hakim Fashal Hendri menolak permintaan jaksa untuk membuat putusan sela.

Menurut hakim, sidang pendahuluan PK tidak mengenal eksepsi dan putusan sela. Tidak ada payung hukum bagi hakim untuk menolak permohonan PK.

"Kami hanya saluran untuk sampaikan keberatan PK ke Mahkamah Agung. Jadi kami tidak bisa mengambil sikap harus seperti ini atau seperti itu, kami hanya periksa keabsahan bukti-bukti," kata Fashal.

OC Kaligis kembali mengajukan upaya hukum PK ke Mahkamah Agung. Mantan advokat senior itu berharap hukumannya dikurangi.

Baca juga: Meski Hukumannya Sudah Dikurangi, OC Kaligis Kembali Ajukan PK

Menurut Kaligis, jika dibandingkan dengan terpidana lain dalam kasus yang menjeratnya, hukuman terhadapnya jauh lebih berat.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

Nasional
Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Nasional
Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Nasional
Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

Nasional
100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

Nasional
KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

Nasional
OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

Nasional
Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

Nasional
Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

Nasional
KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

Nasional
Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Nasional
Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Nasional
KPAI: Jangan Libatkan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa

KPAI: Jangan Libatkan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa

Nasional
Bertemu Pimpinan MPR, PBNU Setuju RUU HIP Diganti Jadi BPIP

Bertemu Pimpinan MPR, PBNU Setuju RUU HIP Diganti Jadi BPIP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X