Kompas.com - 23/04/2019, 18:11 WIB

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, merupakan sama-sama sosok negarawan.

Jokowi dan Prabowo dinilai memberikan tauladan yang baik pasca-Pemilu serentak 2019 dengan mengedepankan sikap menghormati konstitusi di hadapan publik melalui pernyataan-pernyataannya.

"Saya sangat senang mendengar kedua capres dalam konteks Pemilu. Pak Jokowi maupun Pak Prabowo sama-sama mengatakan, jaga perdamaian, jangan sampai ada perbuatan dari pendukung yang inkonstitusional," ujar Wiranto saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Bogor, Selasa (23/4/2019).

Baca juga: Luhut: Prabowo Patriot, Aset Bangsa, dan Punya Pemikiran Rasional...

 

"Itu adalah pernyataan-pernyataan negarawan yang harus dicermati semua pihak," lanjut dia.

Apalagi, muncul rencana pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo. Pertemuan tersebut dinilai Wiranto sebagai salah satu bentuk rekonsiliasi.

Oleh sebab itu, menurut Wiranto, tidak ada alasan lagi bagi masyarakat Indonesia untuk saling terpecah belah gara-gara urusan pilihan politik.

Baca juga: Redakan Ketegangan di Akar Rumput, Jokowi dan Prabowo Disarankan Segera Bertemu

 

Masyarakat, baik pendukung Jokowi, maupun pendukung Prabowo diharap bersabar menunggu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelesaikan penghitungan suara nasional.

"Kita tinggal menunggu 22 Mei nanti pengumuman KPU yang sudah ditunjuk sebagai institusi mandiri dan enggak ada yang mempengaruhi untuk melakukan tugasnya memberi keputusan Pemilu yang sudah berlangsung," ujar Wiranto.

"Tidak ada alasan untuk kita tidak bersatu lagi sebagai sesama anak bangsa. Pemilu tidak membuat kita pecah. Pemilu hanya memilih capres cawapres," lanjut dia.

Kompas TV Ketua Ikatan Masyarakat Peduli Indonesia (IMPI) Ade Armando melaporkan Prabowo Subianto terkait klaim kemenangan dalam pilpres 2019 ke Bareskrim Mabes Polri, Senin (22/4). Ade menilai klaim kemenangan tersebut dapat berdampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Namun laporan Ketua IMPI ini ditolak oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri/ lantaran belum ada penetapan hasil pemilu 2019 oleh KPU. <strong>#KemenanganPrabowo #IMPI #PrabowoSubianto</strong>

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Nasional
ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

Nasional
Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Nasional
Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Nasional
Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Nasional
Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Nasional
Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Nasional
Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Nasional
UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

Nasional
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

Nasional
Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.