Mencegah Polarisasi Politik Pasca-Pilpres 2019 Semakin Tajam

Kompas.com - 23/04/2019, 13:29 WIB
Warga menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kampung Cinderejo, Solo, Jawa Tengah, Rabu (17/4/2019). TPS unik bertema Nyoblos di Becak tersebut untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019.ANTARA FOTO/MAULANA SURYA Warga menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kampung Cinderejo, Solo, Jawa Tengah, Rabu (17/4/2019). TPS unik bertema Nyoblos di Becak tersebut untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019.

Oleh: Whisnu Triwibowo

PEMUNGUTAN suara Pemilu2019 sudah berakhir. Hasil hitung cepat dari mayoritas lembaga survei menunjukkan calon petahana Joko "Jokowi" Widodo dan pasangannya, Ma'ruf Amin, akan memimpin Indonesia periode 2019-2024.

Namun, pesaing Jokowi, Prabowo Subianto, menolak hasil hitung cepat ini. Prabowo mengklaim bahwa ia yang menang.

Pertarungan wacana kemenangan antara kedua kubu juga masif terjadi di ranah media sosial melalui tagar #JokoWinElection versus #VictoryForPrabowo.


Dari preseden di atas, saya berargumen bahwa polarisasi politik pasca- Pemilu 2019 akan semakin tajam sebagai akibat akumulasi dari strategi kampanye yang dilakukan kedua kubu sejak pemilihan presiden (pilpres) pada tahun 2014.

Semakin tajam

Polarisasi politik antara pendukung Jokowi dan Prabowo akan semakin tajam karena Pilpres 2019 merupakan kelanjutan pertarungan kedua kubu pada Pilpres 2014 yang tampaknya belum selesai.

Pengamat politik Indonesia dari Australian National University, Marcus Meitzner, pada 2017 menggambarkan Pemilihan Presiden 2014 sebagai pertarungan antara dua kelompok politik di Indonesia.

Pendukung Jokowi mewakili kelompok yang disebut Meitzner sebagai kelompok teknokrat yang populis. Mereka merupakan varian dari gerakan populisme modern yang menggunakan persona individu untuk memobilisasi massa.

Sebelum berkarier di politik, Jokowi adalah seorang pengusaha mebel dari Solo, Jawa Tengah. Dia memulai karier politiknya ketika menang menjadi Wali Kota Solo tahun 2005 dengan dukungan partai politik.

Kariernya melesat dan dia dipilih menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 sebelum akhirnya mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2014.

Kelompok ini merespons positif citra Jokowi sebagai politikus generasi baru yang merupakan produk reformasi dan bukan bagian dari patron elite masa lalu. Mereka mengapresiasi pendekatan politik Jokowi yang moderat dan inklusif yang bersandar pada reformasi.

Berseberangan dengan kubu Jokowi adalah kelompok ultra nasionalis yang populis. Mereka mewakili pendukung Prabowo yang suka dengan pendekatan jagoannya yang pro rakyat miskin, anti-status quo, dan anti-Barat. Mereka juga mendukung tiga agenda utama gerakan populis yang diadopsi Prabowo.

Ketiga agenda itu adalah mengganti sistem politik yang sudah rusak, menolak campur tangan pihak luar dalam perekonomian dan pengelolaan kekayaan alam, dan mengganti elite politik korup yang adalah antek asing.

Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Close Ads X