Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
The Conversation
Wartawan dan akademisi

Platform kolaborasi antara wartawan dan akademisi dalam menyebarluaskan analisis dan riset kepada khalayak luas.

Mencegah Polarisasi Politik Pasca-Pilpres 2019 Semakin Tajam

Kompas.com - 23/04/2019, 13:29 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Oleh: Whisnu Triwibowo

PEMUNGUTAN suara Pemilu2019 sudah berakhir. Hasil hitung cepat dari mayoritas lembaga survei menunjukkan calon petahana Joko "Jokowi" Widodo dan pasangannya, Ma'ruf Amin, akan memimpin Indonesia periode 2019-2024.

Namun, pesaing Jokowi, Prabowo Subianto, menolak hasil hitung cepat ini. Prabowo mengklaim bahwa ia yang menang.

Pertarungan wacana kemenangan antara kedua kubu juga masif terjadi di ranah media sosial melalui tagar #JokoWinElection versus #VictoryForPrabowo.

Dari preseden di atas, saya berargumen bahwa polarisasi politik pasca-Pemilu 2019 akan semakin tajam sebagai akibat akumulasi dari strategi kampanye yang dilakukan kedua kubu sejak pemilihan presiden (pilpres) pada tahun 2014.

Semakin tajam

Polarisasi politik antara pendukung Jokowi dan Prabowo akan semakin tajam karena Pilpres 2019 merupakan kelanjutan pertarungan kedua kubu pada Pilpres 2014 yang tampaknya belum selesai.

Pengamat politik Indonesia dari Australian National University, Marcus Meitzner, pada 2017 menggambarkan Pemilihan Presiden 2014 sebagai pertarungan antara dua kelompok politik di Indonesia.

Pendukung Jokowi mewakili kelompok yang disebut Meitzner sebagai kelompok teknokrat yang populis. Mereka merupakan varian dari gerakan populisme modern yang menggunakan persona individu untuk memobilisasi massa.

Sebelum berkarier di politik, Jokowi adalah seorang pengusaha mebel dari Solo, Jawa Tengah. Dia memulai karier politiknya ketika menang menjadi Wali Kota Solo tahun 2005 dengan dukungan partai politik.

Kariernya melesat dan dia dipilih menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 sebelum akhirnya mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2014.

Kelompok ini merespons positif citra Jokowi sebagai politikus generasi baru yang merupakan produk reformasi dan bukan bagian dari patron elite masa lalu. Mereka mengapresiasi pendekatan politik Jokowi yang moderat dan inklusif yang bersandar pada reformasi.

Berseberangan dengan kubu Jokowi adalah kelompok ultra nasionalis yang populis. Mereka mewakili pendukung Prabowo yang suka dengan pendekatan jagoannya yang pro rakyat miskin, anti-status quo, dan anti-Barat. Mereka juga mendukung tiga agenda utama gerakan populis yang diadopsi Prabowo.

Ketiga agenda itu adalah mengganti sistem politik yang sudah rusak, menolak campur tangan pihak luar dalam perekonomian dan pengelolaan kekayaan alam, dan mengganti elite politik korup yang adalah antek asing.

Strategi ini terbukti efektif di beberapa negara. Keberhasilan metode bisa dilihat lewat keberhasilan Hugo Chavez di Venezuela, Rodrigo Duterte di Filipina, dan Donald Trump di Amerika Serikat.

Munculnya dua kubu yang berseberangan ini menciptakan fanatisme akut yang membelah masyarakat menjadi dua kubu pada Pilpres 2014.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Sang Cucu Pernah Beri Pedangdut Nayunda 500 Dollar AS, Sumber Uang dari SYL-Indira Chunda

Sang Cucu Pernah Beri Pedangdut Nayunda 500 Dollar AS, Sumber Uang dari SYL-Indira Chunda

Nasional
Meski Ada Ahok, Demokrat Yakin Bobby Bisa Menangkan Pilkada Sumut

Meski Ada Ahok, Demokrat Yakin Bobby Bisa Menangkan Pilkada Sumut

Nasional
Istri SYL: Untuk Umrah Tagihannya Belum Datang, Jadi Kami Enggak Bayar

Istri SYL: Untuk Umrah Tagihannya Belum Datang, Jadi Kami Enggak Bayar

Nasional
PKB Temui Anies Pekan Depan, Bahas Pilkada Jakarta

PKB Temui Anies Pekan Depan, Bahas Pilkada Jakarta

Nasional
Pilkada Sumut, PKB Buka Komunikasi ke Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi

Pilkada Sumut, PKB Buka Komunikasi ke Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi

Nasional
Demokrat Lirik Duet Budi Djiwandono-Raffi Ahmad untuk Pilkada Jakarta

Demokrat Lirik Duet Budi Djiwandono-Raffi Ahmad untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Ahmad Sahroni Batal Bersaksi di Sidang SYL Hari Ini

Ahmad Sahroni Batal Bersaksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
KPK Disebut Sita 2 Mobil SYL, Ada yang Berlogo Partai Nasdem

KPK Disebut Sita 2 Mobil SYL, Ada yang Berlogo Partai Nasdem

Nasional
KPK Minta Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

KPK Minta Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

Nasional
Revisi UU Polri Ubah Usia Pensiun Anggota Polri

Revisi UU Polri Ubah Usia Pensiun Anggota Polri

Nasional
SYL Sebut Nasdem Sodorkan 3 Orang Jadi Stafsus Mentan, Bukan Rekomendasi Anaknya Thita

SYL Sebut Nasdem Sodorkan 3 Orang Jadi Stafsus Mentan, Bukan Rekomendasi Anaknya Thita

Nasional
Kejagung Tetapkan 6 Tersangka TPPU Kasus Timah di Antaranya Helena Lim dan Harvey Moeis

Kejagung Tetapkan 6 Tersangka TPPU Kasus Timah di Antaranya Helena Lim dan Harvey Moeis

Nasional
KSAL Sebut Kapal Fregat FDI Perancis Jadi Opsi untuk Perkuat TNI AL

KSAL Sebut Kapal Fregat FDI Perancis Jadi Opsi untuk Perkuat TNI AL

Nasional
Ketua MPR Minta Iuran Tapera Ditunda dan Dikaji Ulang, Fokus Peningkatan Daya Beli Dahulu

Ketua MPR Minta Iuran Tapera Ditunda dan Dikaji Ulang, Fokus Peningkatan Daya Beli Dahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com