Kompas.com - 23/04/2019, 13:07 WIB
Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (23/4/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (23/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, dalam pertimbangannya, mengkualifikasikan Idrus Marham sebagai penyelenggara negara.

Hal ini untuk menjawab pleidoi atau nota pembelaan pengacara Idrus yang menyebutkan bahwa status kliennya itu bukan penyelenggara negara sebagaimana dalam surat dakwaan. 

"Saat perbuatan dilakukan, terdakwa juga menjabat sebagai Menteri Sosial," ujar hakim anggota Anwar saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Baca juga: Divonis 3 Tahun Penjara, Idrus Marham Belum Putuskan Banding

Sebelumnya, dalam sidang pembacaan pleidoi atau nota pembelaan, pengacara Idrus mempersoalkan status Idrus yang bukan penyelenggara negara.

Dalam surat dakwaan, Idrus didakwa menerima suap dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar dan pelaksana tugas Ketua Umum Golkar.

Surat dakwaan juga dengan jelas menyebut bahwa Idrus didakwa menerima suap bersama-sama dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Kasus PLTU Riau-1, Idrus Marham Divonis 3 Tahun Penjara

Namun, majelis hakim sependapat dengan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Idrus dapat dikualifikasikan sebagai penyelenggara negara karena bersama-sama dengan Eni menerima suap dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.

Hakim menilai, Idrus mengetahui dan menghendaki penerimaan suap Rp 4,750 miliar yang diterima Eni dari Kotjo. Menurut hakim, unsur penyelenggara negara semakin diperkuat karena saat perbuatan dilakukan, Idrus menjabat sebagai menteri.

"Peran terdakwa sudah terlihat jelas dan tidak dapat dipungkiri. Maka pembelaan terdakwa dan penasehat hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan," kata hakim Anwar.

Baca juga: Hakim Nilai Idrus Marham Tak Menikmati Uang Korupsi

 

Idrus divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan.

Menurut hakim, Idrus terbukti menerima suap Rp 2,250 miliar. Uang tersebut diberikan oleh pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Pemberian uang tersebut agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Pengunjung Kategori Kuning dan Hijau Boleh Masuk Bioskop

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Pengunjung Kategori Kuning dan Hijau Boleh Masuk Bioskop

Nasional
Pimpinan DPR Minta TNI-Polri Bersikap Sangat Tegas Terhadap KKB

Pimpinan DPR Minta TNI-Polri Bersikap Sangat Tegas Terhadap KKB

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, ini Rincian Daerah Berstatus Level 3

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, ini Rincian Daerah Berstatus Level 3

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini Rincian Daerah yang Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini Rincian Daerah yang Berstatus Level 2

Nasional
[POPULER NASIONAL] PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober | Wajah Muhammad Kece Dilumuri Kotoran

[POPULER NASIONAL] PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober | Wajah Muhammad Kece Dilumuri Kotoran

Nasional
DKI Jakarta Catat 880 Kasus Varian Baru Covid-19

DKI Jakarta Catat 880 Kasus Varian Baru Covid-19

Nasional
Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul hingga KPK Periksa Anies Baswedan...

Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul hingga KPK Periksa Anies Baswedan...

Nasional
Hari Ini, KPK Periksa Anies Baswedan Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

Hari Ini, KPK Periksa Anies Baswedan Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Kronologi Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece di Rutan Menurut Polri

Kronologi Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece di Rutan Menurut Polri

Nasional
Komisi III Jadwalkan Rapat Pleno Penentuan Calon Hakim Agung Selasa Pagi Ini

Komisi III Jadwalkan Rapat Pleno Penentuan Calon Hakim Agung Selasa Pagi Ini

Nasional
Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

Nasional
Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Nasional
Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.