Pimpinan MPR Dukung Pemerintah Santuni Keluarga Petugas KPPS yang Meninggal

Kompas.com - 23/04/2019, 12:40 WIB
Suasana pemakaman Rudi Mulia Prabowo, Ketua TPS 09 Pisangan Baru yang meninggal dunia akibat kelelahan menyiaplan Pemilu 2019. KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSuasana pemakaman Rudi Mulia Prabowo, Ketua TPS 09 Pisangan Baru yang meninggal dunia akibat kelelahan menyiaplan Pemilu 2019.
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menyayangkan ada 91 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal karena bertugas melaksanakan Pemilu 2019.

Dia mendukung jika pemerintah menyantuni keluarga korban sebagai bentuk perhatian dan belasungkawa negara.

"Saya sangat setuju bila kemudian negara, apakah melalui KPU, apakah melalui Kementerian Dalam Negeri atau melalui Kementerian Keuangan, langsung memberikan tanda duka ya dengan membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah ini atau menjadi korban ini," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Baca juga: Sri Mulyani Pastikan Pemerintah Beri Santunan 90 KPPS yang Meninggal Dunia

Hidayat mengatakan, tanda belasungkawa itu sebagai bukti bahwa pemerintah tidak mengabaikan petugas KPPS.

Selain itu, tanda belasungkawa itu juga untuk membantu keluarga yang ditinggalkan.

"Mereka pasti meninggalkan keluarga, mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak-anak karena mereka harus melanjutkan kehidupan," kata dia.

Baca juga: Data KPU: 91 Orang Petugas KPPS Meninggal Dunia

Menurut Hidayat, baru kali ini pemilu menimbulkan begitu banyak korban. Beban kerja yang besar ini juga bukan hanya pada petugas KPPS melainkan juga pada saksi dan polisi.

Hidayat mengatakan, ini tidak boleh hanya dianggap peristiwa biasa saja. Kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi setelah proses pemilu selesai nanti.

"Karena pastilah demokrasi ini adalah pesta dan pesta itu harusnya tidak menghadirkan korban. Ini korbannya sudah sangat banyak," ujar Hidayat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya memastikan pemerintah akan memberi santunan kepada petugas KPPS yang meninggal dunia.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X