BPN: Proses Real Count Internal Tak Seluruhnya Bisa Dibuka ke Publik

Kompas.com - 22/04/2019, 21:47 WIB
Direktur Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Sudirman Said saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2019).  KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTODirektur Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Sudirman Said saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional ( BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, mengungkapkan, pihaknya memiliki tim yang bertugas untuk menghitung dan memantau rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2019.

Hasil penghitungan dan pemantauan dari tim tersebut menjadi dasar klaim kemenangan pasangan Prabowo-Sandiaga.

Selain BPN, masing-masing partai politik juga memiliki tim yang memiliki tugas yang sama.

"Ada tim yang memonitor di DPP masing-masing partai, tapi di tim BPN juga ada," ujar Sudirman saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

Baca juga: TKN Sebut BPN Sengaja Buat Isu Pemilu Curang karena Tak Bisa Gugat ke MK

Berbeda dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, pihak BPN tidak menggunakan istilah war room.

Selain itu, kata Sudirman, ruangan untuk melakukan real count Pemilihan Presiden 2019 tersebut tidak dapat diakses oleh publik secara leluasa.

"Ini bukan war kan. Ini kompetisi. Tentu ada tim yang menghitung. Kami punya lapisan data yang berlapis-lapis yang insya Allah akan memperkuat argumen kita," kata Sudirman.

Baca juga: TKN: BPN Tak Tempatkan Saksi di Semua TPS, Bagaimana Bisa Kirim C1?

"Di berbagai partai politik koalisi, mereka juga punya kebijakan masing-masing, tapi saya kira kan ada bagian-bagian dapur kita. Kalau kita punya dapur kan tidak seluruhnya bisa dipertontonkan," ucapnya.

Sebelumnya, TKN Jokowi-Ma'ruf memperkenalkan war room untuk memantau penghitungan hasil pemilu, Minggu (21/4/2019).

War room ini bertempat di salah satu ruangan di Hotel Gran Melia, Jakarta.

Baca juga: Siap Buka Penghitungan Internal, BPN Tantang Balik Lembaga Survei Ungkap Sumber Dana

Ketua Harian TKN Moeldoko mengatakan, keberadaan war room ini merupakan alat kontrol TKN terhadap penghitungan suara Pemilu 2019.

"War room ini adalah alat kontrol kami," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Hotel Gran Melia, Jakarta.

Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mempertanyakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang tak kunjung menjelaskan rekapitulasi suara internal mereka.

Baca juga: BPN Pertanyakan Hasil Penelusuran TKN soal Real Count Prabowo-Sandiaga

Menurut dia, hal ini berbeda dengan TKN yang transparan kepada media dalam menjelaskan rekapitulasi internal yang dilakukan.

"Mereka berani di ucapan, tapi belum pernah undang teman-teman pers ke dapur kamar hitungnya seperti ini. Jadi untuk itu semua harus tunjukkan dokumen C1 sebagai basis yang paling otentik," ujar Hasto di War Room TKN Jokowi-Ma'ruf, Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Hasto mengatakan, rekapitulasi internal TKN sangat detail.

Baca juga: BPN Ditantang Buka Data Penghitungan Internal, Fadli Zon Bilang Nanti Dong

Rekapitulasi bermula dari unggahan formulir C1 di setiap TPS. Untuk memastikan kevalidan unggahan fisik C1 ke bank data, mereka memverifikasi terlebih dahulu.

Verifikasi dilakukan oleh koordinator saksi di setiap kecamatan sehingga terhindar dari kesalahan atau manipulasi input C1.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Nasional
KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Ada 164.346 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 22 Oktober: Ada 164.346 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 43.928 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 22 Oktober: 43.928 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 301.006 Pasien Covid-19 Sembuh, Tambah 3.497

UPDATE 22 Oktober: 301.006 Pasien Covid-19 Sembuh, Tambah 3.497

Nasional
Ini Alasan Koalisi Dorong Peradilan Umum jika Pelaku Penembakan Pendeta Yeremia Ditangkap

Ini Alasan Koalisi Dorong Peradilan Umum jika Pelaku Penembakan Pendeta Yeremia Ditangkap

Nasional
Komnas Perempuan Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas Perempuan Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wapres Minta Santri Tetap Kreatif dan Inovatif di Tengah Pandemi

Wapres Minta Santri Tetap Kreatif dan Inovatif di Tengah Pandemi

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Tambah 102 Orang, Pasien Meninggal Covid-19 Kini 12.959

UPDATE 22 Oktober: Tambah 102 Orang, Pasien Meninggal Covid-19 Kini 12.959

Nasional
Marak Kasus Kekerasan di Papua, Ini Saran Bagi Pemerintah

Marak Kasus Kekerasan di Papua, Ini Saran Bagi Pemerintah

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Ada 63.567 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Oktober: Ada 63.567 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Muncul Draf UU Cipta Kerja 1.187 Halaman, Ahli: Tak Masuk Akal kalau Perubahan 'Font' dan 'Margin'

Muncul Draf UU Cipta Kerja 1.187 Halaman, Ahli: Tak Masuk Akal kalau Perubahan "Font" dan "Margin"

Nasional
Waketum MUI Minta Jokowi Tunda Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Waketum MUI Minta Jokowi Tunda Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.432, Kini 377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 4.432, Kini 377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Wapres Harap Pesantren Berperan Kembangkan Ekonomi Umat

Wapres Harap Pesantren Berperan Kembangkan Ekonomi Umat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X