BPN: Proses Real Count Internal Tak Seluruhnya Bisa Dibuka ke Publik

Kompas.com - 22/04/2019, 21:47 WIB
Direktur Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Sudirman Said saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2019).  KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTODirektur Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Sudirman Said saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional ( BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, mengungkapkan, pihaknya memiliki tim yang bertugas untuk menghitung dan memantau rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2019.

Hasil penghitungan dan pemantauan dari tim tersebut menjadi dasar klaim kemenangan pasangan Prabowo-Sandiaga.

Selain BPN, masing-masing partai politik juga memiliki tim yang memiliki tugas yang sama.

"Ada tim yang memonitor di DPP masing-masing partai, tapi di tim BPN juga ada," ujar Sudirman saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).


Baca juga: TKN Sebut BPN Sengaja Buat Isu Pemilu Curang karena Tak Bisa Gugat ke MK

Berbeda dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, pihak BPN tidak menggunakan istilah war room.

Selain itu, kata Sudirman, ruangan untuk melakukan real count Pemilihan Presiden 2019 tersebut tidak dapat diakses oleh publik secara leluasa.

"Ini bukan war kan. Ini kompetisi. Tentu ada tim yang menghitung. Kami punya lapisan data yang berlapis-lapis yang insya Allah akan memperkuat argumen kita," kata Sudirman.

Baca juga: TKN: BPN Tak Tempatkan Saksi di Semua TPS, Bagaimana Bisa Kirim C1?

"Di berbagai partai politik koalisi, mereka juga punya kebijakan masing-masing, tapi saya kira kan ada bagian-bagian dapur kita. Kalau kita punya dapur kan tidak seluruhnya bisa dipertontonkan," ucapnya.

Sebelumnya, TKN Jokowi-Ma'ruf memperkenalkan war room untuk memantau penghitungan hasil pemilu, Minggu (21/4/2019).

War room ini bertempat di salah satu ruangan di Hotel Gran Melia, Jakarta.

Baca juga: Siap Buka Penghitungan Internal, BPN Tantang Balik Lembaga Survei Ungkap Sumber Dana

Ketua Harian TKN Moeldoko mengatakan, keberadaan war room ini merupakan alat kontrol TKN terhadap penghitungan suara Pemilu 2019.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Nasional
Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Nasional
Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Nasional
Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Handal

Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Handal

Nasional
Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Nasional
Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Nasional
Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Nasional
Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Nasional
Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Nasional
Komnas HAM Temukan Indikasi 'Obstruction of Justice' dalam Peristiwa Paniai

Komnas HAM Temukan Indikasi "Obstruction of Justice" dalam Peristiwa Paniai

Nasional
Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Nasional
Soal Omnibus Law, Fahri Hamzah: Enggak Perlu Repot, Kita Tak Biasa Bikin Begini

Soal Omnibus Law, Fahri Hamzah: Enggak Perlu Repot, Kita Tak Biasa Bikin Begini

Nasional
Diserahkan Secara Langsung, Tiap Desa Bakal Terima Rp 960 Juta

Diserahkan Secara Langsung, Tiap Desa Bakal Terima Rp 960 Juta

Nasional
Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Mahfud MD: Memang Bagus

Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Mahfud MD: Memang Bagus

Nasional
Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Ma'ruf

Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Ma'ruf

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X