Usul Perludem agar Pemilu Tak Menyebabkan Beban Berat bagi Petugas Lapangan

Kompas.com - 22/04/2019, 19:33 WIB
Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) memeriksa kelengkapan logistik Pemilu sebelum didistribusikan ke kelurahan di gudang logistik KPU Jakarta Pusat, GOR Tanah Abang, Jakarta, Senin (15/4/2019). KPU Jakarta Pusat mulai mendistribusikan kotak suara beserta logistik Pemilu serentak 2019 ke 481 TPS yang tersebar di tujuh kelurahan di wilayah Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan ditargetkan selesai sebelum hari pencoblosan 17 April 2019. ANTARA FOTO/ ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAPetugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) memeriksa kelengkapan logistik Pemilu sebelum didistribusikan ke kelurahan di gudang logistik KPU Jakarta Pusat, GOR Tanah Abang, Jakarta, Senin (15/4/2019). KPU Jakarta Pusat mulai mendistribusikan kotak suara beserta logistik Pemilu serentak 2019 ke 481 TPS yang tersebar di tujuh kelurahan di wilayah Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan ditargetkan selesai sebelum hari pencoblosan 17 April 2019. ANTARA FOTO/

KOMPAS.com - Pemilu yang diselenggarakan tahun ini memang berbeda, sebab pemilihan presiden dilakukan secara serentak dengan pemilihan legislatif. Sistem ini tentu saja berbeda, dalam arti lebih kompleks dibanding sebelumnya.

Setelah pemungutan suara Pemilu 2019, terjadi polemik mengenai beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang lebih berat dari sebelumnya. Sebab, banyaknya surat suara menyebabkan banyak juga penghitungan hasil pemilu yang dicatat dan memakan waktu lama.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggreini menilai bahwa Pemilu  2019 memang pemilu paling berat bagi petugas pelaksana di lapangan.

"Beban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) di luar kapasitas kerja normal seseorang. Itu yang membuat banyak korban berjatuhan," ujar Titi saat dihubungi Kompas.com pada Senin (22/4/2019).

Hingga Selasa sore, terdapat 90 orang petugas KPPS yang meninggal dunia. Selain itu, ada 374 petugas KPPS yang jatuh sakit.

Banyaknya korban jiwa dalam pemilu juga bisa disebut sebagai beban kerja yang irasional. Ini dikarenakan mereka harus bekerja ekstra keras, sementara kompensasi asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, maupun jiwa tidak tersedia.

Baca juga: Jumlah Petugas KPPS Meninggal Bertambah Jadi 90 Orang

Tidak borongan

Titi menyampaikan bahwa penggabungan pemilu menjadi masuk akal jika diperhitungkan dengan kapasitas beban yang rasional bagi penyelenggara, dari berbagai instrumen sistem yang terkait.

"Pemilu 2019 bukan pemilu serentak, tapi pemilu borongan (serentak lima surat suara) ala Mahkamah Konstitusi (MK). Dulu gagasannya serentak nasional dan serentak daerah. Bukan borongan," ujar Titi.

Menurut dia, skema pemilu borongan tidak kompatibel dengan kapasitas beban yang harus ditanggung pihak pemilih, penyelenggara, maupun peserta pemilu.

"Tidak sepadan dengan kemampuan dan daya tahan kerja petugas supaya bisa bekerja efektif dan profesional," ujar Titi.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Nasional
Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Nasional
Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

Nasional
Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X