Usul Perludem agar Pemilu Tak Menyebabkan Beban Berat bagi Petugas Lapangan

Kompas.com - 22/04/2019, 19:33 WIB
Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) memeriksa kelengkapan logistik Pemilu sebelum didistribusikan ke kelurahan di gudang logistik KPU Jakarta Pusat, GOR Tanah Abang, Jakarta, Senin (15/4/2019). KPU Jakarta Pusat mulai mendistribusikan kotak suara beserta logistik Pemilu serentak 2019 ke 481 TPS yang tersebar di tujuh kelurahan di wilayah Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan ditargetkan selesai sebelum hari pencoblosan 17 April 2019. ANTARA FOTO/ ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAPetugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) memeriksa kelengkapan logistik Pemilu sebelum didistribusikan ke kelurahan di gudang logistik KPU Jakarta Pusat, GOR Tanah Abang, Jakarta, Senin (15/4/2019). KPU Jakarta Pusat mulai mendistribusikan kotak suara beserta logistik Pemilu serentak 2019 ke 481 TPS yang tersebar di tujuh kelurahan di wilayah Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan ditargetkan selesai sebelum hari pencoblosan 17 April 2019. ANTARA FOTO/

KOMPAS.com - Pemilu yang diselenggarakan tahun ini memang berbeda, sebab pemilihan presiden dilakukan secara serentak dengan pemilihan legislatif. Sistem ini tentu saja berbeda, dalam arti lebih kompleks dibanding sebelumnya.

Setelah pemungutan suara Pemilu 2019, terjadi polemik mengenai beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang lebih berat dari sebelumnya. Sebab, banyaknya surat suara menyebabkan banyak juga penghitungan hasil pemilu yang dicatat dan memakan waktu lama.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggreini menilai bahwa Pemilu  2019 memang pemilu paling berat bagi petugas pelaksana di lapangan.

"Beban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) di luar kapasitas kerja normal seseorang. Itu yang membuat banyak korban berjatuhan," ujar Titi saat dihubungi Kompas.com pada Senin (22/4/2019).

Hingga Selasa sore, terdapat 90 orang petugas KPPS yang meninggal dunia. Selain itu, ada 374 petugas KPPS yang jatuh sakit.

Banyaknya korban jiwa dalam pemilu juga bisa disebut sebagai beban kerja yang irasional. Ini dikarenakan mereka harus bekerja ekstra keras, sementara kompensasi asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, maupun jiwa tidak tersedia.

Baca juga: Jumlah Petugas KPPS Meninggal Bertambah Jadi 90 Orang

Tidak borongan

Titi menyampaikan bahwa penggabungan pemilu menjadi masuk akal jika diperhitungkan dengan kapasitas beban yang rasional bagi penyelenggara, dari berbagai instrumen sistem yang terkait.

"Pemilu 2019 bukan pemilu serentak, tapi pemilu borongan (serentak lima surat suara) ala Mahkamah Konstitusi (MK). Dulu gagasannya serentak nasional dan serentak daerah. Bukan borongan," ujar Titi.

Menurut dia, skema pemilu borongan tidak kompatibel dengan kapasitas beban yang harus ditanggung pihak pemilih, penyelenggara, maupun peserta pemilu.

"Tidak sepadan dengan kemampuan dan daya tahan kerja petugas supaya bisa bekerja efektif dan profesional," ujar Titi.

Titi juga menyampaikan bahwa sedari awal Perludem mengusulkan bukan pemilu borongan lima surat suara, melainkan pemilu serentak nasional untuk memilih presiden, DPR, dan DPD.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X