Ini 5 Amanat NU untuk Jokowi-Ma'ruf Amin

Kompas.com - 22/04/2019, 17:32 WIB
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj pada acara Silaturrahim dan Penyampaian Gagasan Kebangsaan Pengurus Besar NU di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKetua Umum PBNU Said Aqil Siroj pada acara Silaturrahim dan Penyampaian Gagasan Kebangsaan Pengurus Besar NU di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan lima poin amanat kepada pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Amanat tersebut diserahkan langsung kepada Ma'ruf pada acara "Silaturrahim dan Penyampaian Gagasan Kebangsaan Pengurus Besar NU" di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj menuturkan, dalam pandangan NU, diperlukan langkah strategis untuk memajukan bangsa.

"Nahdlatul Ulama memandang diperlukan langkah strategis guna mengimplementasikan cita-cita membangun bangsa yang maju, bermartabat, serta berperadaban mulia," kata Said saat membacakan dokumen amanat.

Baca juga: Saling Klaim Kubu Jokowi dan Prabowo soal Dukungan Warga NU di Jatim

Maka dari itu, mereka mengamanatkan agar pendidikan karakter menjadi titik berat dalam pembangunan manusia. Misalnya, dengan memberi perhatian lebih kepada pendidikan pesantren.

Untuk mewujudkannya, NU mengusulkan pengangkatan Menteri urusan pesantren dan revisi UU perihal peningkatan mutu guru.

Amanat kedua adalah mengutamakan pendidikan manusia dengan berbasis pada nilai-nilai moderat.

"Langkah ini bisa ditempuh dengan jalan melihat kembali postur kurikulum dalam pendidikan, utamanya pendidikan keagamaan secara seksama dan cermat, dengan menekankan peningkatan akhlakul karimah dengan menonjolkan keteladanan Nabi Muhammad SAW," ujarnya.

NU juga mengamanatkan agar pembangunan ekonomi juga harus berbasis pada pemerataan.

Amanat keempat dari NU perihal ekonomi keumatan dan ekonomi Islam.

"Keempat, mendorong percepatan implemetasi gagasan ekonomi keumatan dan ekonomi Islam," ungkap Said.

Baca juga: Jimly: Lebih Cepat Lebih Baik Jokowi dan Prabowo Bertemu

NU juga ingin agar iklim berbangsa, bernegara, dan dunia perpolitikan menjadi lebih sejuk dengan berlandaskan nilai-nilai moderat.

Said mengatakan, pemerintah harus menindak tegas kelompok yang ingin mengganti ideologi Indonesia.

"Membangun iklim berbangsa dan bernegara serta kehidupan politik yang lebih sejuk berasaskan pada nilai-nilai moderatisme. Segala bentuk pengingkaran terhadap dasar-dasar negara harus ditindak tegas," tutur dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Nasional
Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Nasional
PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Nasional
Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X