Ini 5 Amanat NU untuk Jokowi-Ma'ruf Amin

Kompas.com - 22/04/2019, 17:32 WIB
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj pada acara Silaturrahim dan Penyampaian Gagasan Kebangsaan Pengurus Besar NU di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKetua Umum PBNU Said Aqil Siroj pada acara Silaturrahim dan Penyampaian Gagasan Kebangsaan Pengurus Besar NU di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan lima poin amanat kepada pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Amanat tersebut diserahkan langsung kepada Ma'ruf pada acara "Silaturrahim dan Penyampaian Gagasan Kebangsaan Pengurus Besar NU" di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj menuturkan, dalam pandangan NU, diperlukan langkah strategis untuk memajukan bangsa.

"Nahdlatul Ulama memandang diperlukan langkah strategis guna mengimplementasikan cita-cita membangun bangsa yang maju, bermartabat, serta berperadaban mulia," kata Said saat membacakan dokumen amanat.

Baca juga: Saling Klaim Kubu Jokowi dan Prabowo soal Dukungan Warga NU di Jatim

Maka dari itu, mereka mengamanatkan agar pendidikan karakter menjadi titik berat dalam pembangunan manusia. Misalnya, dengan memberi perhatian lebih kepada pendidikan pesantren.

Untuk mewujudkannya, NU mengusulkan pengangkatan Menteri urusan pesantren dan revisi UU perihal peningkatan mutu guru.

Amanat kedua adalah mengutamakan pendidikan manusia dengan berbasis pada nilai-nilai moderat.

"Langkah ini bisa ditempuh dengan jalan melihat kembali postur kurikulum dalam pendidikan, utamanya pendidikan keagamaan secara seksama dan cermat, dengan menekankan peningkatan akhlakul karimah dengan menonjolkan keteladanan Nabi Muhammad SAW," ujarnya.

NU juga mengamanatkan agar pembangunan ekonomi juga harus berbasis pada pemerataan.

Amanat keempat dari NU perihal ekonomi keumatan dan ekonomi Islam.

"Keempat, mendorong percepatan implemetasi gagasan ekonomi keumatan dan ekonomi Islam," ungkap Said.

Baca juga: Jimly: Lebih Cepat Lebih Baik Jokowi dan Prabowo Bertemu

NU juga ingin agar iklim berbangsa, bernegara, dan dunia perpolitikan menjadi lebih sejuk dengan berlandaskan nilai-nilai moderat.

Said mengatakan, pemerintah harus menindak tegas kelompok yang ingin mengganti ideologi Indonesia.

"Membangun iklim berbangsa dan bernegara serta kehidupan politik yang lebih sejuk berasaskan pada nilai-nilai moderatisme. Segala bentuk pengingkaran terhadap dasar-dasar negara harus ditindak tegas," tutur dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Nasional
MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X