Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik "Quick Count" dan Tantangan untuk Buka-bukaan Data Internal

Kompas.com - 22/04/2019, 17:03 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Berbagai media penyiaran telah menampilkan hasil hitung cepat atau quick count Pemilu 2019 dari berbagai lembaga survei kredibel. Publikasi quick count dilakukan dua jam pasca-pemilihan selesai, Rabu (17/4/2019), pukul 15.00 WIB.

Dari berbagai lembaga yang terlibat, hasil perhitungan cepat untuk Presiden dan Wakil Presiden rata-rata menyebut pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendapatkan 55 persen suara, sementara Prabowo-Sandiaga Uno 45 persen.

Tidak semua kubu sependapat atau setuju dengan hasil quick count. Misalnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno menyebut hasil tersebut sudah direkayasa dan bertentangan dengan hasil di lapangan.

Bahkan, dalam deklarasi kemenangannya pada Rabu malam (17/4/2019), capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut bahwa dia dan Sandiaga telah memenangkan pemilu dengan perolehan suara 62 persen.

Angka itu didapat dari hasil survei internal dan exit poll yang mereka sebut bersumber dari data di ribuan tempat pemungutan suara (TPS).

Baca juga: Real Count Lawan Quick Count

Pengumuman quick count

Penghitungan cepat hasil pemungutan suara sudah ditampilkan berbagai media penyiaran tak lama setelah proses pemungutan suara usai dilaksanakan.

Terdapat 40 lembaga survei  yang mendapat izin oleh KPU untuk melaksanakan hitung cepat.

Meskipun lembaga yang satu dengan yang lain menunjukkan hasil berbeda, namun secara umum perbandingannya menunjukkan angka 55 persen untuk Jokowi dan 45 persen untuk Prabowo.

Dan dari semua hasil hitung cepat tersebut, pasangan Jokowi-Ma’ruf dinyatakan mengungguli pasangan lawannya Prabowo-Sandiaga dengan selisih suara sekitar 10 persen.

Respons TKN dan BKN

Mengetahui hasil hitung cepat, respons berbeda ditunjukkan oleh kedua paslon dan timnya.

Jokowi sebagai pihak yang dinyatakan unggul dalam hitung cepat, meminta semua pihak untuk tetap menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU.

“Dari indikasi exit poll dan quick count tadi kita sudah lihat semuanya, tapi kita harus bersabar menunggu penghitungan dari KPU secara resmi,” kata Jokowi saat berbicara di hadapan media, Rabu (17/4/2017) sore.

Di pihak lain, Prabowo justru mengemukakan anggapannya mengenai independesi sejumlah lembaga survei yang ia sebut berkerja untuk pihak tertentu.

"Saya tegaskan di sini kepada rakyat Indonesia, bahwa ada upaya dari lembaga-lembaga survei tertentu yang kita ketahui memang sudah bekerja untuk satu pihak untuk menggiring opini seolah-olah kita kalah," kata Prabowo dalam konferensi pers setelah pemilu usai.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan hasil exit poll dan quick count internal mereka yang menyebut berhasil mengungguli pesaingnya.

"Hasil exit poll kita di 5.000 TPS menunjukkan bahwa kita menang 55,4 persen dan hasil quick count kita menang 52,5 persen," ujar Prabowo.

Angka capaian lebih tinggi sempat disampaikan Prabowo pada kesempatan selanjutnya. Ia menyampaikan pihaknya telah memenangkan 22 persen suara pada piplres kali ini.

Baca juga: Tim Prabowo Klaim Kemenangan Ada di Pihaknya

Kubu Jokowi tantang BPN Prabowo-Sandiaga buka data

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) bersama Cawapres Sandiaga Uno dan petinggi partai pendukung mengangkat tangan saat mendeklarasikan kemenangannya pada Pilpres 2019 kepada awak media di kediaman Kertanegara, Jakarta, Kamis (18/4/2019). Prabowo kembali mendekalarasikan kemenangannya versi real count internal BPN sebesar 62 persen.ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSO Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) bersama Cawapres Sandiaga Uno dan petinggi partai pendukung mengangkat tangan saat mendeklarasikan kemenangannya pada Pilpres 2019 kepada awak media di kediaman Kertanegara, Jakarta, Kamis (18/4/2019). Prabowo kembali mendekalarasikan kemenangannya versi real count internal BPN sebesar 62 persen.
Atas pernyataan Prabowo yang meragukan hasil hitung cepat berbagai lembaga survei yang dianggap memiliki kredibilitas tinggi, pendukung Jokowi menantang BPN Prabowo-Sandiaga untuk membuka data yang mereka acu.

Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi for President (Bara JP) Sihol Manulang meminta pihak BPN buka data agar masyarakat tidak diombang-ambing dalam persepsi yang tidak jelas.

"Sekjen Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) Yunarto Wijaya itu telah menyatakan, semua anggota yang melakukan quick count Pilpres 2019 bersedia membuka data. Dengan kesediaan Persepi, maka pihak Prabowo dan Sandiaga hendaknya juga ikut membuka data mentah sekaligus metodologi yang mereka gunakan yang bilang mereka menang 65 persen," kata Sihol.

Ia melanjutkan, jika data dibuka secara gamblang, termasuk metodologi dan teknik pengambilan sampel yang digunakan maka masyarakat dapat memutuskan untuk meyakini atau tidak meyakini kebenaran dari data yang disampaikan.

Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir bahkan sudah menyatakan akan membuka data hitung cepat internal mereka. Hanya saja, Erick Thohir belum memastikan waktunya.

"Kami juga punya data sendiri kalau tidak salah rekan-rekan media akan diundang ke data center kita," kata Erick, Minggu (21/4/2019) seperti dikutip dari Antara.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Masinton Pasaribu. Ia mengaku pihaknya siap membuka data hitung cepat internalnya.

“Terkait quick count dan real count dari kubu Prabowo-Sandi, intinya kami siap mengadu data. Kita sama-sama membuka data dan lembaga survei yang dirujuk,” ujar Masinton, Sabtu (20/4/2019).

"Pihak BPN juga harus membuka dong datanya. Tidak cukup menggunakan akal sehat, tapi akal waras juga. Lembaga survei yang kita rujuk kan terverifikasi," lanjutnya.

Baca juga: Relawan Jokowi Minta BPN Buka-bukaan Data Quick Count

Tanggapan BPN Prabowo-Sandi

Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade.Kompas.com/SABRINA ASRIL Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade.

Menerima tantangan dari Persepsi dan TKN Jokowi-Ma’ruf, BPN Prabowo-Sandi memiliki jawaban tersendiri.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menyebut bahwa sejauh ini pihaknya masih mengumpulkan formulir C1 dari para relawan yang tersebar di berbagai daerah.

"C1 kami dikumpulkan dari seluruh Indonesia di DPP Partai Gerindra. Kami yang kerja banyaklah," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pusat Monitoring Forum Relawan Prabowo-Sandi, Erwin Aksa, menyebut data kemenangan yang disebut oleh Prabowo saat deklarasi seusai Pemilu, bukan berasal dari perhitungannya.

"Oh bukan dong ini forum relawan monitoring center mengawal C1 plano jadi mereka rekap C1 yang kami belum bisa buat asumsi berapa persen," kata Erwin di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (17/4/2019).

"Saya enggak tahu, saya enggak tahu apa yang disampaikan Pak Prabowo. Jadi apa yang kami lakukan di sini adalah mengawal C1 yang sudah di-capture oleh para relawan yang tergabung dalam forum relawan," tuturnya.

Baca juga: Ditantang Buka-bukaan Proses Real Count Internal, Ini Tanggapan BPN

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com