Angga Ariestya
Dosen

Dosen Komunikasi Strategis Universitas Multimedia Nusantara.

Quick Count, "Kambing Hitam" dalam Pilpres 2019

Kompas.com - 22/04/2019, 15:57 WIB
Tampilan layar laptop di Kompas.com yang menampilkan quick count atau hitung cepat Pemilu 2019. KOMPAS.comTampilan layar laptop di Kompas.com yang menampilkan quick count atau hitung cepat Pemilu 2019.

PESTA demokrasi Bangsa Indonesia melalui Pemilu 2019 baru saja usai. Berdasarkan quick count oleh beberapa lembaga survei, pasangan calon Joko Widodo dan Ma'aruf Amin unggul dari rivalnya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dengan perbadingan jumlah suara rata-rata 55 persen lawan 45 persen.

Meski hasil itu bukan hasil resmi, namun gambaran kemenangan Jokowi-Ma'aruf sudah tampak di pelupuk mata.

Seakan berulang, cerita pemilu kali ini sama halnya dengan Pemilu 2014 yang menyisakan drama. Dalam Pemilu 2014, narasi perdebatan yang terjadi adalah perbedaan hasil quick count di antara dua kubu yang berkompetisi.

Kali ini, narasi perdebatannya adalah antara hasil quick count dan real count. Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN), melalui Prabowo, menyatakan bahwa berdasarkan real count, calon presiden nomor urut 02 itu unggul 62 persen.

Sebenarnya, problematika perbedaan dalam menanggapi hasil survei ini bukan hal baru. Hal semacam ini telah terjadi jauh sebelum kita melihatnya dalam pilpres kali ini.

Quick count vis a vis real count

Quick count atau hitung cepat mungkin istilah yang paling populer belakangan ini, sampai-sampai tak ayal diplesetkan di segala aspek hidup masyarakat.

Quick count sebetulnya menjadi metode ampuh dan dapat diandalkan dalam memantau perkembangan suara di hari pemilihan sebagai evaluasi kualitas keseluruhan dari proses pemilihan dan memproyeksikan hasil pemilihan resmi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hitung cepat juga dapat menjadi pusat dramatisasi dan pertaruhan tinggi di antara kubu yang berkompetisi.

Namun, dalam beberapa studi yang dilakukan oleh National Democratic Institute for International Affairs (NDI) di Amerika, quick count justru mencegah terjadinya konflik dalam pemilu dan secara signifikan membantu orang agar hak-hak politiknya dihargai.

Studi kasus pemilihan di Filipina pada 1986 dan Panama tahun 1989, quick count digunakan untuk melindungi dan membela hak-hak sipil dan politik rakyat karena adanya upaya-upaya kecurangan dalam pemilu.

Kasus pemilu Panama 1989, misalnya, Archdiocese Commission for the Coordination of Laity, sebuah organisasi Katolik, melakukan hitung cepat secara independen untuk mengalahkan Manuel Noriega, yang berusaha menutupi kekalahannya dan berupaya mengumumkan hasil palsu dalam pemilu 1989.

Contoh lain, pemilu di Bulgaria 1990, quick count memungkinkan para kompetitor dalam pemilu untuk menerima kekalahan maupun hasil yang mengejutkan karena hasilnya berbeda dengan survei opini jelang hari pemilihan sebab saat itu pemilu pertama pascaera komunis.

Partai sosialis, yang dulunya komunis, diyakini kalah dari partai oposisi gabungan (UDF), namun dalam pemilihan yang terjadi adalah sebaliknya.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kiprah Keturunan Tionghoa dalam Sumpah Pemuda...

Kiprah Keturunan Tionghoa dalam Sumpah Pemuda...

Nasional
Pasca-putusan MK soal Pemutusan Akses Internet, Hak Memperoleh Infomasi Dinilai Makin Terancam

Pasca-putusan MK soal Pemutusan Akses Internet, Hak Memperoleh Infomasi Dinilai Makin Terancam

Nasional
FUIB Temui Komisi III DPR, Bahas Kasus 6 Laskar FPI hingga Penangkapan Munarman

FUIB Temui Komisi III DPR, Bahas Kasus 6 Laskar FPI hingga Penangkapan Munarman

Nasional
Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Nasional
Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Nasional
MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

Nasional
Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Nasional
Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Nasional
Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Nasional
Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Nasional
Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Nasional
PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

Nasional
Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

Nasional
Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa 'Reshuffle'?

Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa "Reshuffle"?

Nasional
Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.