Jimly: Wapres Kalla Akan Undang Sejumlah Tokoh, Minta Usulan Rekonsiliasi di Masyarakat

Kompas.com - 22/04/2019, 15:32 WIB
Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Jimly Asshddiqie, di kantor ICMI, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Jimly Asshddiqie, di kantor ICMI, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshddiqie menyebutkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundang sejumlah tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Senin (22/4/2019) malam ini untuk merespons perkambangan kondisi politik setelah Pemilu 2019.

"Jadi nanti malam secara khusus Bapak Wapres akan menyelenggarakan pertemuan terbatas dengan beberapa tokoh, yang tentu maksudnya adalah merespons perkembangan keadaan (politik) sekarang supaya bisa merukunkan warga bangsa setelah pemilu," ujar Jimly di kantor ICMI, Jakarta Selatan, Senin.

Baca juga: Meski Menegangkan, Jimly Yakin Pemilu 2019 Tetap Asyik

Jimly menjelaskan, pertemuan tersebut merespons dampak pelaksanaan pemilu, khususnya pemilihan presiden (pilpres).


Menurutnya, peranan dari tokoh-tokoh masyarakat, dan ormas keagamaan mampu membantu dan merekomendasikan beberapa usulan rekonsiliasi di masyarakat.

Intinya, lanjut Jimly, pertemuan itu bertujuan mencegah terjadinya situasi dan kondisi politik yang kian tegang di kalangan elite politik maupun masyarakat.

Baca juga: Jimly: Hormati MK sebagai Lembaga Penanganan Sengketa Pemilu

 

"Ini harus kita cegah dan segera kita turunkan situasi dan kondisi politiknya supaya dapat diarahkan pada proses mekanisme kelembagaan yang sudah tersedia. Jangan dibawa ke ranah politik massa atau people power," ungkapnya kemudian.

Jimly mengimbau seluruh pihak, baik kubu pasanganan calon nomor urut 01 dan 02, untuk menggunakan mekanisme pemilu yang tersedia, seperti mengenai sengketa hasil pemilu di MK maupun dugaan kecurangan yang bisa disampaikan ke Bawaslu.

Baca juga: Jimly: Pejabat Kita Lebih Takut Dipecat daripada Masuk Penjara

 

Inisiatif Wapres Kalla, seperti diungkapkan Jimly, dinilai tepat untuk merangkul tokoh agama dan ormas keagamaan membantu meredakan situasi politik saat ini.

"Apalagi kedua kubu sudah saling klaim. Mungkin itu dipicu karena quick count juga, tapi itu kan metodologi ilmiah dan yang memutuskan nantinya adalah KPU," ucap Jimly.

"Warga juga diimbau tidak ikut memanaskan, kembalilah ke urusan kita masing-masing. Jangan lagi membuat media sosial tegang," sambungnya.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Nasional
Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Nasional
Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Nasional
Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Nasional
Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Nasional
Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Nasional
Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

Nasional
Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Nasional
MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

Nasional
Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Nasional
Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Nasional
Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Nasional
Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Nasional
Close Ads X