Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly: Wapres Kalla Akan Undang Sejumlah Tokoh, Minta Usulan Rekonsiliasi di Masyarakat

Kompas.com - 22/04/2019, 15:32 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshddiqie menyebutkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundang sejumlah tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Senin (22/4/2019) malam ini untuk merespons perkambangan kondisi politik setelah Pemilu 2019.

"Jadi nanti malam secara khusus Bapak Wapres akan menyelenggarakan pertemuan terbatas dengan beberapa tokoh, yang tentu maksudnya adalah merespons perkembangan keadaan (politik) sekarang supaya bisa merukunkan warga bangsa setelah pemilu," ujar Jimly di kantor ICMI, Jakarta Selatan, Senin.

Baca juga: Meski Menegangkan, Jimly Yakin Pemilu 2019 Tetap Asyik

Jimly menjelaskan, pertemuan tersebut merespons dampak pelaksanaan pemilu, khususnya pemilihan presiden (pilpres).

Menurutnya, peranan dari tokoh-tokoh masyarakat, dan ormas keagamaan mampu membantu dan merekomendasikan beberapa usulan rekonsiliasi di masyarakat.

Intinya, lanjut Jimly, pertemuan itu bertujuan mencegah terjadinya situasi dan kondisi politik yang kian tegang di kalangan elite politik maupun masyarakat.

Baca juga: Jimly: Hormati MK sebagai Lembaga Penanganan Sengketa Pemilu

 

"Ini harus kita cegah dan segera kita turunkan situasi dan kondisi politiknya supaya dapat diarahkan pada proses mekanisme kelembagaan yang sudah tersedia. Jangan dibawa ke ranah politik massa atau people power," ungkapnya kemudian.

Jimly mengimbau seluruh pihak, baik kubu pasanganan calon nomor urut 01 dan 02, untuk menggunakan mekanisme pemilu yang tersedia, seperti mengenai sengketa hasil pemilu di MK maupun dugaan kecurangan yang bisa disampaikan ke Bawaslu.

Baca juga: Jimly: Pejabat Kita Lebih Takut Dipecat daripada Masuk Penjara

 

Inisiatif Wapres Kalla, seperti diungkapkan Jimly, dinilai tepat untuk merangkul tokoh agama dan ormas keagamaan membantu meredakan situasi politik saat ini.

"Apalagi kedua kubu sudah saling klaim. Mungkin itu dipicu karena quick count juga, tapi itu kan metodologi ilmiah dan yang memutuskan nantinya adalah KPU," ucap Jimly.

"Warga juga diimbau tidak ikut memanaskan, kembalilah ke urusan kita masing-masing. Jangan lagi membuat media sosial tegang," sambungnya.

Kompas TV KPU Provinsi memastikan akan menggelar pemungutan suara ulang di sejumlah TPS di Sulawesi Utara. Pemungutan suara ulang ini dilakukan berdasarkan temuan dan rekomendasi bawaslu. Sebanyak 34 sampai 35 TPS menerima rekomendasi untuk menggelar pemungutan suara ulang. Pasalnya, bawaslu menemukan sejumlah pelanggaran saat pemilihan di 17 April lalu. Ketua KPU Provinsi, Ardiles Mewoh mengatakan, sesuai hasil pertemuan dengan KPU kabupaten kota, PSU akan digelar pada 25 April 2019. #PemungutanSuaraUlang #Manado #SulawesiUtara
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com