Relawan Jokowi Minta BPN Buka-bukaan Data 'Quick Count'

Kompas.com - 22/04/2019, 11:44 WIB
Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto tiba di kediaman Kertanegara untuk mendeklarasikan kemenangannya pada Pilpres 2019 di Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2019). Prabowo kembali mendekalarasikan kemenangannya versi real count internal BPN sebesar 62 persen. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGCapres nomor urut 02, Prabowo Subianto tiba di kediaman Kertanegara untuk mendeklarasikan kemenangannya pada Pilpres 2019 di Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2019). Prabowo kembali mendekalarasikan kemenangannya versi real count internal BPN sebesar 62 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membuka secara rinci hasil hitung cepat internalnya.

BPN sebelumnya mengklaim Prabowo-Sandiaga memenangi Pilpres 2019 dengan perolehan suara di atas 60 persen.

Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi for President (Bara JP) Sihol Manulang mengatakan, buka-bukaan hitung cepat BPN itu penting agar masyarakat umum tidak terombang-ambing dalam kesimpangsiuran informasi.

"Dengan demikian masyarakat tidak lagi terombang-ambing dalam persepsi yang tidak jelas," ujar Sihol melalui pesan singkat, Senin (22/4/2019).

Baca juga: TKN: Real Count BPN Sebagian Besar Ambil Data TPS yang Prabowo-Sandi Menang

Apabila BPN membuka hitung cepatnya secara rinci, mulai dari metodologi serta cara pengambilan sampel, masyarakat tentu dapat menilai apakah hasilnya dapat dipercaya atau tidak.

Apalagi, klaim BPN berbanding terbalik dengan hasil hitung cepat seluruh lembaga survei.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sejumlah lembaga survei menempatkan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019 dengan selisih suara antara 8 hingga 10 persen.

Baca juga: Alasan Jokowi Utus Luhut Bertemu Prabowo Seusai Pemungutan Suara

Seluruh lembaga survei tersebut juga siap buka-bukaan secara rinci hasil hitung cepatnya apabila publik meragukannya.

"Sekjen Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) Yunarto Wijaya itu telah menyatakan, semua anggota yang melakukan quick count Pilpres 2019 bersedia membuka data," ujar Sihol.

"Dengan kesediaan Persepi, maka pihak Prabowo dan Sandiaga hendaknya juga ikut membuka data mentah sekaligus metodologi yang mereka gunakan yang bilang mereka menang 65 persen," lanjut dia.

Baca juga: Moeldoko Persilakan Pihak yang Curiga Ikut Pantau War Room TKN

Selain itu, hasil penghitungan sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menunjukkan hal yang sama dengan hasil hitung cepat lembaga survei.

Sihol menambahkan, klaim kemenangan BPN dalam Pilpres 2019 itu membuat sebagian publik berpersepsi bahwa hitung cepat lembaga survei adalah produk kebohongan.

"Seyogyanya, para ilmuwan berjalan di depan, laksana memegang obor dalam kegelapan malam. Selanjutnya, biarkan masyarakat menilai dan menentukan sikap sendiri," ujar Sihol.

KPU saat ini tengah melakukan rekapitulasi secara berjenjang hingga 22 Mei 2019. Setelah itu, KPU akan mengumumkan pemenang Pemilu 2019.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.