Kompas.com - 22/04/2019, 08:01 WIB
Calon Presiden petahana nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) mengunjungi Mal Grand Indonesia, Jakarta, Sabtu (20/4/2019). ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATCalon Presiden petahana nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) mengunjungi Mal Grand Indonesia, Jakarta, Sabtu (20/4/2019).

KOMPAS.com – Sejumlah video yang diunggah di media sosial memperlihatkan bahwa Presiden Joko Widodo diteriaki "tukang bohong" saat mengunjungi Grand Indonesia, Jakarta pada Sabtu (20/4/2019).

Video yang beredar di media sosial itu menggunakan tayangan video digital Kompas TV. Namun, Kompas TV memastikan bahwa video itu telah diedit dan diubah dari video asli.

Pihak tidak bertanggung jawab durasi video yang semula sepanjang 59 detik menjadi 38 detik. Selain itu, ia juga menambahkan suara teriakan “tukang bohong” dalam video editannya.

Alhasil, video yang masih terdapat logo juga teks asli dari Kompas TV itu menjadi berbeda. Saat diputar, Presiden Jokowi seolah-olah mendapat teriakan bernada negatif dari pengunjung Grand Indonesia.

Padahal pada video asli yang diunggah Kompas TV melalui berbagai saluran media sosialnya, Jokowi tidak mendapatkan teriakan “tukang bohong”.

Baca juga: Jalan-jalan ke Grand Indonesia, Jokowi Diteriaki, Presiden, Presiden

Justru ia disambut antusias oleh para pengunjung yang mengetahui keberadaan calon presiden nomor urut 01 itu di tengah-tengah mereka.

Selain berteriak, pengunjung juga berdesak-desakan mengabadikan kedatangan Jokowi. Sebagian dari mereka bahkan meminta foto selfie bersama Presiden.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by KompasTV (@kompastv) on Apr 20, 2019 at 7:10am PDT

Menyikapi hal ini, Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi menegaskan video yang beredar dengan teriakan "tukang bohong" adalah hasil editan pihak tidak bertanggung jawab.

"Video yang beredar dengan teriakan itu hasil editan pihak tertentu yang mengambil video digital KompasTV," kata Rosi saat dihubungi Minggu (21/4/2019) malam.

“Saya sangat menyesalkan perbuatan tidak bertanggung jawab itu, yang membuat, mengedit video digital KompasTV dengan maksud tidak baik," tuturnya.

Rosi berharap masyarakat tidak tertipu dengan narasi yang beredar, dan dapat membedakan mana konten asli dan mana yang telah mengalami perubahan.

"Saya berharap publik dapat membedakan mana video asli yang dibuat KompasTV dan mana hasil editan yang bertujuan tidak baik," ujar Rosi.

Sebagai bentuk peringatan agar hal serupa tidak terjadi lagi, KompasTV akan mengupayakan penyelesaian melalui jalur hukum.

"Kami akan mengupayakan langkah-langkah yang memungkinkan secara hukum terkait hal ini," ucap Rosi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Nasional
Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog sampai Rompi Beban ala Militer

Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog sampai Rompi Beban ala Militer

Nasional
Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama dengan Merck hingga Pfizer

Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama dengan Merck hingga Pfizer

Nasional
Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Nasional
AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Nasional
KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.