Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beredar Video Hoaks Jokowi Diteriaki "Tukang Bohong" Saat Berada di GI

Kompas.com - 22/04/2019, 08:01 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Sejumlah video yang diunggah di media sosial memperlihatkan bahwa Presiden Joko Widodo diteriaki "tukang bohong" saat mengunjungi Grand Indonesia, Jakarta pada Sabtu (20/4/2019).

Video yang beredar di media sosial itu menggunakan tayangan video digital Kompas TV. Namun, Kompas TV memastikan bahwa video itu telah diedit dan diubah dari video asli.

Pihak tidak bertanggung jawab durasi video yang semula sepanjang 59 detik menjadi 38 detik. Selain itu, ia juga menambahkan suara teriakan “tukang bohong” dalam video editannya.

Alhasil, video yang masih terdapat logo juga teks asli dari Kompas TV itu menjadi berbeda. Saat diputar, Presiden Jokowi seolah-olah mendapat teriakan bernada negatif dari pengunjung Grand Indonesia.

Padahal pada video asli yang diunggah Kompas TV melalui berbagai saluran media sosialnya, Jokowi tidak mendapatkan teriakan “tukang bohong”.

Baca juga: Jalan-jalan ke Grand Indonesia, Jokowi Diteriaki, Presiden, Presiden

Justru ia disambut antusias oleh para pengunjung yang mengetahui keberadaan calon presiden nomor urut 01 itu di tengah-tengah mereka.

Selain berteriak, pengunjung juga berdesak-desakan mengabadikan kedatangan Jokowi. Sebagian dari mereka bahkan meminta foto selfie bersama Presiden.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by KompasTV (@kompastv) on Apr 20, 2019 at 7:10am PDT

Menyikapi hal ini, Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi menegaskan video yang beredar dengan teriakan "tukang bohong" adalah hasil editan pihak tidak bertanggung jawab.

"Video yang beredar dengan teriakan itu hasil editan pihak tertentu yang mengambil video digital KompasTV," kata Rosi saat dihubungi Minggu (21/4/2019) malam.

“Saya sangat menyesalkan perbuatan tidak bertanggung jawab itu, yang membuat, mengedit video digital KompasTV dengan maksud tidak baik," tuturnya.

Rosi berharap masyarakat tidak tertipu dengan narasi yang beredar, dan dapat membedakan mana konten asli dan mana yang telah mengalami perubahan.

"Saya berharap publik dapat membedakan mana video asli yang dibuat KompasTV dan mana hasil editan yang bertujuan tidak baik," ujar Rosi.

Sebagai bentuk peringatan agar hal serupa tidak terjadi lagi, KompasTV akan mengupayakan penyelesaian melalui jalur hukum.

"Kami akan mengupayakan langkah-langkah yang memungkinkan secara hukum terkait hal ini," ucap Rosi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com