Moeldoko: Jangan Seolah-olah KPU Punya Pemerintah, Itu Salah, Menyesatkan

Kompas.com - 22/04/2019, 07:31 WIB
Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Jenderal (Purn) Moeldoko menilai, ada upaya penggiringan opini seolah-olah Komisi Pemilihan Umum (KPU) diintervensi pemerintah.

Ia membantah hal tersebut. Moeldoko mengatakan, KPU merupakan lembaga negara independen yang bertugas menyelenggarakan pemilu.

"KPU sebuah lembaga yang memiliki dasar konstitusi, lembaga yang dibentuk pemerintah dan bukan milik pemerintah. KPU adalah lembaga independen, berdiri sendiri. Punya kekuatan hukum milik, milik kita semuanya," ujar Moeldoko saat ditemui di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Baca juga: Moeldoko: Kami Enggak Mengklaim Kemenangan...


"Jangan seolah-olah KPU punya pemerintah, ini yang salah. Ini pandangan yang sangat menyesatkan. Sehingga kalau terjadi sesuatu di KPU, wah ini rekayasa pemerintah. Itu sangat terpisah," ujar Moeldoko lagi.

Moeldoko meminta masyarakat tak termakan isu yang menggiring opini seolah KPU disetir pemerintah.

Meski demikian, ia mengatakan, pemerintah tetap membantu KPU menyelenggarakan pemilu, khususnya untuk bidang teknis.

Baca juga: TKN Akan Publikasikan Data Internal Penghitungan Suara Pilpres

Akan tetapi, di tataran kebijakan, ia menjamin KPU menyelenggarakannya secara independen tanpa campur tangan pemerintah.

Ia menambahkan, berbagai evaluasi terhadap KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 sangat wajar. Sebab, tak mudah menyelenggarakan Pemilu 2019 yang pilpres dan pilegnya berlangsung serentak.

"Kami semua memahami mengelola pemilu serentak dengan konfigurasi geografis Indonesia, dengan jumlah penduduk tebesar tak mudah. Kalau ada hal-hal kecil jadi kekurangan KPU kita pahami," ujar Moeldoko.

"Jangan kita tuduh. Kalau kita tuduh lama-lama upaya mendelegitimasi berjalan. Dan jangan rakyat nanti jadi tak percaya. Lembaga ini harus dilindungi," lanjut Kepala Kantor Staf Presiden itu.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X