Moeldoko: Jangan Seolah-olah KPU Punya Pemerintah, Itu Salah, Menyesatkan

Kompas.com - 22/04/2019, 07:31 WIB
Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Jenderal (Purn) Moeldoko menilai, ada upaya penggiringan opini seolah-olah Komisi Pemilihan Umum (KPU) diintervensi pemerintah.

Ia membantah hal tersebut. Moeldoko mengatakan, KPU merupakan lembaga negara independen yang bertugas menyelenggarakan pemilu.

"KPU sebuah lembaga yang memiliki dasar konstitusi, lembaga yang dibentuk pemerintah dan bukan milik pemerintah. KPU adalah lembaga independen, berdiri sendiri. Punya kekuatan hukum milik, milik kita semuanya," ujar Moeldoko saat ditemui di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Baca juga: Moeldoko: Kami Enggak Mengklaim Kemenangan...

"Jangan seolah-olah KPU punya pemerintah, ini yang salah. Ini pandangan yang sangat menyesatkan. Sehingga kalau terjadi sesuatu di KPU, wah ini rekayasa pemerintah. Itu sangat terpisah," ujar Moeldoko lagi.

Moeldoko meminta masyarakat tak termakan isu yang menggiring opini seolah KPU disetir pemerintah.

Meski demikian, ia mengatakan, pemerintah tetap membantu KPU menyelenggarakan pemilu, khususnya untuk bidang teknis.

Baca juga: TKN Akan Publikasikan Data Internal Penghitungan Suara Pilpres

Akan tetapi, di tataran kebijakan, ia menjamin KPU menyelenggarakannya secara independen tanpa campur tangan pemerintah.

Ia menambahkan, berbagai evaluasi terhadap KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 sangat wajar. Sebab, tak mudah menyelenggarakan Pemilu 2019 yang pilpres dan pilegnya berlangsung serentak.

"Kami semua memahami mengelola pemilu serentak dengan konfigurasi geografis Indonesia, dengan jumlah penduduk tebesar tak mudah. Kalau ada hal-hal kecil jadi kekurangan KPU kita pahami," ujar Moeldoko.

"Jangan kita tuduh. Kalau kita tuduh lama-lama upaya mendelegitimasi berjalan. Dan jangan rakyat nanti jadi tak percaya. Lembaga ini harus dilindungi," lanjut Kepala Kantor Staf Presiden itu.

Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Nasional
Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Nasional
Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X