Bambang Widjojanto Sebut BPN Terus Kumpulkan Bukti Dugaan Kecurangan

Kompas.com - 21/04/2019, 17:25 WIB
Sejumlah tokoh pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggelar pernyataan pers di SCBD, Jakarta, Minggu (21/4/2019).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Sejumlah tokoh pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggelar pernyataan pers di SCBD, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto mengklaim telah terjadi kecurangan besar dalam pemilihan presiden pada 17 April 2019 lalu.

Bambang mengatakan, perlu ada gerakan masif dari publik untuk membongkar kecurangan itu.

Hal tersebut dikatakan Bambang dalam pernyataan pers sejumlah tokoh pendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di SCBD, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

"Jangan sampai yang menang pemilu dan dapat suara terbanyak, tapi yang jadi presiden malah orang lain," kata Bambang.


Dalam acara pernyataan pers tersebut, diputar sebuah video berdurasi singkat yang disebut berisi konten kecurangan selama pemilu 2019. Menurut Bambang, kecurangan dalam video itu baru sebagian kecil.

Bambang mengatakan, saat ini Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga sedang mengumpulkan bukti-bukti kecurangan pemilu dari seluruh Indonesia.

Baca juga: Ketua KPU: Saya Tegaskan Tak Ada Niat untuk Curang

Menurut Bambang, kecurangan tersebut tidak cukup direspons dengan menyampaikan aduan dan berdiam diri. Menurut dia, perlu ada gerakan masif publik untuk menuntut penyelesaian kecurangan pemilu.

"Kualitas pemilu ditentukan kejujuran. Sekarang prinsip langsung, bebas, rahasia tidak ada. Di video ada orang yang dibawa ke TPS dan surat suaranya dicobloskan. Prinsip pemilu enggak terpenuhi apalagi prinsip jujur adil. Kalau begitu untuk apa ada pemilu?" Kata Bambang.

Presiden Joko Widodo menanggapi tudingan adanya kecurangan dalam Pemilu 2019. 

Baca juga: Kubu Prabowo Tuding Ada Kecurangan Pemilu, Ini Tanggapan Jokowi

Jokowi mempersilakan semua pihak untuk menempuh mekanisme hukum yang berlaku.

"Kalau memang ada kecurangan yang dirugikan salurkan lewat mekanisme yang ada, laporkan ke Bawaslu bisa, ke MK (Mahkamah Konstitusi) bisa," kata Jokowi dalam wawancara dengan Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanuredjo, Kamis (18/4/2019).

"Jalur-jalur seperti ini yang harus kita lakukan dan kenalkan ke masyarakat," ujar capres petahana ini.

Jokowi menjelaskan, penyelenggaraan pemilu di negara sebesar Indonesia bukan hal mudah. Ada 800.000 tempat pemungutan suara yang tersebar di 17.000 pulau. Oleh karena itu, wajar jika ada permasalahan terkait logistik dan masalah teknis lainnya.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X