Kompas.com - 20/04/2019, 17:47 WIB
Ilustrasi KOMPAS.comIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) Hendri Satrio, mengatakan, hasil penghitungan cepat atau quick count yang dilakukan sejumlah lembaga survei yang terverifikasi KPU tidak mungkin mengeluarkan data yang invalid ke masyarakat.

Baginya, penghitungan cepat dilakukan berdasarkan metodologi yang tepat.

"Data quick count itu enggak pernah bohong, itu jujur. Kalau ada proses penggiringan suara atau kecurangan, itu terjadinya bukan di tahap quick count," kata Hendri dalam diskusi polemik bertajuk "Pemilu Serentak yang Menghentak" di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2019).

Baca juga: Membandingkan Hasil Quick Count Litbang Kompas dengan KPU Sejak 2007

Hendri menjelaskan, meskipun beberapa lembaga survei tercatat menerima suntikan dana dari partai politik, namun hal itu tetap tidak memengaruhi kredibilitas hasil quick count.

Ia menegaskan, tidak mungkin seluruh lembaga survei mengatur data untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Kami catat datanya. Soal pembiayaan quick count itu mahal, memang ada sponsornya. Kita mengaku ada sponsor, itupun dilaporkan juga ke KPU secara lengkap," ucap Hendri.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Jokowi: Tanyakan Langsung ke Pak Prabowo...

Meskipun kedua paslon memiliki klaim yang berbeda, kata Hendri, paslon dan tim sukses harus menghormati semua data versi masing-masing.

"Kita harus hormati semua data versi masing-masing, ada data quick count, exit poll, real count Prabowo, dan lainnya. Semua pihak juga sudah setuju kan hasil yang akan diakui adalah dari KPU," jelasnya.

Sementara itu, Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA Adjie Alfaraby menambahkan, seluruh lembaga survei mustahil mengatur data untuk memenangkan paslon tertentu.

Lembaga survei sudah dipantau KPU dalam mengolah hasil penghitungan data.

"Kalau mau verifikasi, ya memang tunggu KPU 22 Mei nanti sebagai alat komparasi quick count. Kalau salah, lembaga survei bisa dituntut," tutur Adji.

Baca juga: Prabowo: Hari Ini, Saya dan Sandiaga Deklarasikan Kemenangan sebagai Presiden dan Wapres 2019-2024

Kubu Prabowo-Sandiaga tidak mengakui quick count yang dilakukan sejumlah lembaga dengan hasil kemenangan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Kubu Prabowo meyakini menang Pilpres berdasarkan hasil exit poll, quick count, dan real count. Mereka sudah mendeklarasikan diri sebagai pemenang Pilpres.

KPU saat ini tengah melakukan rekapitulasi berjenjang secara nasional hingga 22 Mei 2019. Setelah itu, KPU akan mengumumkan pemenang Pemilu 2019.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Setor Uang Hasil Rampasan Empat Terpidana Eks Pejabat PT Waskita Karya

KPK Setor Uang Hasil Rampasan Empat Terpidana Eks Pejabat PT Waskita Karya

Nasional
Anggota DPR Nilai Perpres 53/2021 Belum Jawab Soal Penyelesaian HAM Masa Lalu

Anggota DPR Nilai Perpres 53/2021 Belum Jawab Soal Penyelesaian HAM Masa Lalu

Nasional
KSAL Ungkap Strategi TNI AL Hadapi Ancaman Militer dan Hibrida

KSAL Ungkap Strategi TNI AL Hadapi Ancaman Militer dan Hibrida

Nasional
Sebaran Varian Alpha, Beta, dan Delta di 14 Provinsi, Jateng dan DKI Jadi Perhatian

Sebaran Varian Alpha, Beta, dan Delta di 14 Provinsi, Jateng dan DKI Jadi Perhatian

Nasional
Kemenkes: 6 Kasus Covid-19 dengan Varian Beta Terdeteksi di 3 Provinsi

Kemenkes: 6 Kasus Covid-19 dengan Varian Beta Terdeteksi di 3 Provinsi

Nasional
Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Demokrat: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Alasan

Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Demokrat: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Alasan

Nasional
Rencana Aksi HAM Atur Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Rencana Aksi HAM Atur Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Nasional
Panglima TNI Minta Sinergitas 4 Pilar dalam PPKM Mikro untuk Tekan Covid-19

Panglima TNI Minta Sinergitas 4 Pilar dalam PPKM Mikro untuk Tekan Covid-19

Nasional
Fadli Zon Harap Hubungan Diplomatik Uni Eropa-ASEAN Buka Peluang Kerja Sama di Bidang Baru

Fadli Zon Harap Hubungan Diplomatik Uni Eropa-ASEAN Buka Peluang Kerja Sama di Bidang Baru

Nasional
Mendagri: Tujuan PPKM Skala Mikro agar Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Mendagri: Tujuan PPKM Skala Mikro agar Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
45 Kasus Virus Corona Varian Alpha Terdeteksi di 10 Provinsi, Paling Banyak di DKI

45 Kasus Virus Corona Varian Alpha Terdeteksi di 10 Provinsi, Paling Banyak di DKI

Nasional
Imparsial Minta Presiden Tunjuk Panglima TNI Baru yang Bersih dari Pelanggaran HAM

Imparsial Minta Presiden Tunjuk Panglima TNI Baru yang Bersih dari Pelanggaran HAM

Nasional
Ramai Wacana Presiden Tiga Periode, Ini Syarat Lakukan Amendemen UUD 1945

Ramai Wacana Presiden Tiga Periode, Ini Syarat Lakukan Amendemen UUD 1945

Nasional
Kejaksaan Terima Salinan Putusan Banding Kasus Pinangki, Belum Putuskan Kasasi

Kejaksaan Terima Salinan Putusan Banding Kasus Pinangki, Belum Putuskan Kasasi

Nasional
Mulai Juli, Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Dibuka Lebih Luas di Luar DKI

Mulai Juli, Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Dibuka Lebih Luas di Luar DKI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X