Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Hasil 'Quick Count' Tak Pernah Bohong

Kompas.com - 20/04/2019, 17:47 WIB
Christoforus Ristianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) Hendri Satrio, mengatakan, hasil penghitungan cepat atau quick count yang dilakukan sejumlah lembaga survei yang terverifikasi KPU tidak mungkin mengeluarkan data yang invalid ke masyarakat.

Baginya, penghitungan cepat dilakukan berdasarkan metodologi yang tepat.

"Data quick count itu enggak pernah bohong, itu jujur. Kalau ada proses penggiringan suara atau kecurangan, itu terjadinya bukan di tahap quick count," kata Hendri dalam diskusi polemik bertajuk "Pemilu Serentak yang Menghentak" di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2019).

Baca juga: Membandingkan Hasil Quick Count Litbang Kompas dengan KPU Sejak 2007

Hendri menjelaskan, meskipun beberapa lembaga survei tercatat menerima suntikan dana dari partai politik, namun hal itu tetap tidak memengaruhi kredibilitas hasil quick count.

Ia menegaskan, tidak mungkin seluruh lembaga survei mengatur data untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Kami catat datanya. Soal pembiayaan quick count itu mahal, memang ada sponsornya. Kita mengaku ada sponsor, itupun dilaporkan juga ke KPU secara lengkap," ucap Hendri.

Baca juga: Jokowi: Tanyakan Langsung ke Pak Prabowo...

Meskipun kedua paslon memiliki klaim yang berbeda, kata Hendri, paslon dan tim sukses harus menghormati semua data versi masing-masing.

"Kita harus hormati semua data versi masing-masing, ada data quick count, exit poll, real count Prabowo, dan lainnya. Semua pihak juga sudah setuju kan hasil yang akan diakui adalah dari KPU," jelasnya.

Sementara itu, Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA Adjie Alfaraby menambahkan, seluruh lembaga survei mustahil mengatur data untuk memenangkan paslon tertentu.

Lembaga survei sudah dipantau KPU dalam mengolah hasil penghitungan data.

"Kalau mau verifikasi, ya memang tunggu KPU 22 Mei nanti sebagai alat komparasi quick count. Kalau salah, lembaga survei bisa dituntut," tutur Adji.

Baca juga: Prabowo: Hari Ini, Saya dan Sandiaga Deklarasikan Kemenangan sebagai Presiden dan Wapres 2019-2024

Kubu Prabowo-Sandiaga tidak mengakui quick count yang dilakukan sejumlah lembaga dengan hasil kemenangan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Kubu Prabowo meyakini menang Pilpres berdasarkan hasil exit poll, quick count, dan real count. Mereka sudah mendeklarasikan diri sebagai pemenang Pilpres.

KPU saat ini tengah melakukan rekapitulasi berjenjang secara nasional hingga 22 Mei 2019. Setelah itu, KPU akan mengumumkan pemenang Pemilu 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Nasional
Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal 'Amicus Curiae' Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal "Amicus Curiae" Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Nasional
Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Nasional
Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Nasional
Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Nasional
Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Nasional
Cara Urus Surat Pindah Domisili

Cara Urus Surat Pindah Domisili

Nasional
Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com