Kompas.com - 19/04/2019, 17:51 WIB
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019). KOMPAS.com/Devina HalimSekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai klaim kemenangan yang dilakukan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto merupakan sebuah ironi.

Hasto menyinggung sikap Prabowo yang tak memercayai hitung cepat atau quick count yang dilakukan berbagai lembaga survei.

Sementara itu, partai politik pendukung Prabowo mengakui hitung cepat sejumlah lembaga survei itu terkait pemilu legislatif (Pileg) 2019.

Baca juga: PDI-P Ingatkan Elite Politik Ciptakan Suasana Tenang Pascapemilu

"Partai politik pendukung Pak Prabowo-Sandi pun mengakui quick count untuk partai politiknya, sehingga sangat ironi ketika partai politik quick count-nya diterima, kemudian untuk Pilpres-nya tidak diterima. Yang kemudian mengadakan aksi sepihak dengan tiga kali pernyataan menang. Ini sangat ironis," kata Hasto di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Jumat (19/4/2019).

Hasto juga menyinggung perbedaan sikap Prabowo saat melihat hasil hitung cepat Pilkada DKI Jakarta 2017.

Hasil hitung cepat mengunggulkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: PDI-P: Bagi yang Tidak Puas dengan Hasil Pemilu, Tempuh Melalui MK

"Pak Prabowo ketika Pilkada DKI yang memenangkan Anies dan Sandi saat itu bilang juga menggunakan quick count sebagai sebuah instrumen yang bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya dari aspek metodologi," ujarnya. 

Berkaca dari peristiwa tersebut, Hasto menyarankan agar semua pihak lebih baik menunggu hasil rekapitulasi yang dilakukan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Prabowo sebelumnya mengklaim kemenangan ada di pihaknya sejak Rabu (17/4/2019) sore.

Saat itu, Prabowo menyatakan tak percaya dengan hasil survei lembaga lain yang dianggapnya tengah menggiring opini.

Baca juga: DPD PDI-P Klaim Perolehan Suara Jokowi-Maruf di Jateng Lampaui Target

Prabowo berpegangan pada data exit poll, quick count, dan real count internal yang dimilikinya.

Saat pertama kali merespons hasil survei, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebutkan data yang masuk ke pihaknya berasal dari 5.000 TPS.

"Hasil exit poll di 5.000 TPS menunjukkan kita menang 55,4 persen, dan hasil quick count tadi saya sebut kita menang 52,2 persen," ujar Prabowo dalam jumpa pers tanpa kehadiran Sandiaga Uno di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis sekitar pukul 17.00.

Baca juga: Quick Count LSI Denny JA: PDI-P, Gerindra, dan PKB Dapat Efek Ekor Jas dari Pilpres 2019

Prabowo pada malam hari, yang lagi-lagi tanpa didampingi Sandiaga, juga kembali meneguhkan kemenangannya dalam jumpa pers.

Dia bahkan mengklaim menang 62 persen berdasarkan data internal tim.

Saat itu, Prabowo menuturkan bahwa sudah 320.000 TPS yang masuk atau sekitar 40 persen.

Klaim Prabowo ini berbanding terbalik dengan hasil survei delapan lembaga yang menggelar quick count. Publikasi hasil quick count sejumlah lembaga disiarkan banyak media massa.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X