Prabowo Diberi Nama Baru Jadi Haji Ahmad Prabowo Subianto

Kompas.com - 19/04/2019, 17:32 WIB
Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto tiba di kediaman Kertanegara untuk mendeklarasikan kemenangannya pada Pilpres 2019 di Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2019). Prabowo kembali mendekalarasikan kemenangannya versi real count internal BPN sebesar 62 persen. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGCapres nomor urut 02, Prabowo Subianto tiba di kediaman Kertanegara untuk mendeklarasikan kemenangannya pada Pilpres 2019 di Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2019). Prabowo kembali mendekalarasikan kemenangannya versi real count internal BPN sebesar 62 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, mengaku, dirinya diberi nama baru oleh para ulama dan Habaib. Ia mengatakan nama depannya ditambah menjadi Ahmad.

"Dari ulama itu yang pertama mereka beri nama saya Haji Ahmad Prabowo Subianto," kata Prabowo dalam pidatonya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (19/4/2019).

Namun, Prabowo masih mempertimbangkan akan menggunakan nama tersebut. Ia mengatakan, akan meminta persetujuan dari seluruh rakyat Indonesia.

"Tapi nanti saya tanya rakyat Indonesia. Nanti disingkat gimana itu?" ujar Prabowo.

Baca juga: Diguyur Hujan, Massa di Depan Rumah Prabowo Bubar 3 Jam Lebih Awal

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para pendukung dan relawannya dalam acara syukuran kemenangan di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (19/4/2019).

Prabowo mengimbau para pendukung untuk menjaga formulir C1 dan C1 pleno. Sebab, menurutnya, ada kasus pencurian kotak suara saat proses pemungutan suara.

"Menjaga formulir C1 dan C1 pleno yang berada di kotak suara, di seluruh kecamatan, atau PPK-PPK. Harus dijaga karena ada usaha untuk menghilangkan kotak suara," kata Prabowo saat ditemui wartawan di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta, Jumat (19/4/2019).

Baca juga: Prabowo: Kita Selalu Melakukan Hal-hal yang Sesuai Konstitusi...

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Harap Pesantren Berperan Kembangkan Ekonomi Umat

Wapres Harap Pesantren Berperan Kembangkan Ekonomi Umat

Nasional
Luhut: Sayalah yang Mencetuskan Omnbus Law UU Cipta Kerja

Luhut: Sayalah yang Mencetuskan Omnbus Law UU Cipta Kerja

Nasional
Resmikan Jembatan Teluk Kendari, Jokowi: Infrastruktur Harus Punya Nilai Tambah

Resmikan Jembatan Teluk Kendari, Jokowi: Infrastruktur Harus Punya Nilai Tambah

Nasional
Politisi PDI-P: UU Cipta Kerja Bicara soal Kemajuan, tapi DPR Gagal Komunikasikan ke Masyarakat

Politisi PDI-P: UU Cipta Kerja Bicara soal Kemajuan, tapi DPR Gagal Komunikasikan ke Masyarakat

Nasional
Airlangga Sebut Daerah Zona Merah Didahulukan dalam Vaksinasi Covid-19

Airlangga Sebut Daerah Zona Merah Didahulukan dalam Vaksinasi Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Rekomendasikan Pemerintah Koreksi UU Cipta Kerja

Komnas Perempuan Rekomendasikan Pemerintah Koreksi UU Cipta Kerja

Nasional
Penyelenggara yang Buat TPS Tak Ramah Disabilitas Bisa Dipersoalkan ke DKPP

Penyelenggara yang Buat TPS Tak Ramah Disabilitas Bisa Dipersoalkan ke DKPP

Nasional
Kunker ke Sulawesi Tenggara, Jokowi Resmikan Pabrik Gula di Bombana

Kunker ke Sulawesi Tenggara, Jokowi Resmikan Pabrik Gula di Bombana

Nasional
Peringatan Hari Santri, Saatnya Pesantren Lebih Diperhitungkan...

Peringatan Hari Santri, Saatnya Pesantren Lebih Diperhitungkan...

Nasional
JPU KPK Sebut Nurhadi Perintahkan Menantunya untuk Terima Uang dari Pihak-pihak Berperkara

JPU KPK Sebut Nurhadi Perintahkan Menantunya untuk Terima Uang dari Pihak-pihak Berperkara

Nasional
Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 83 Miliar, Nurhadi: Tidak Benar

Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 83 Miliar, Nurhadi: Tidak Benar

Nasional
Wapres: Pesantren Harus Tetap Berfungsi Siapkan Orang Paham Agama

Wapres: Pesantren Harus Tetap Berfungsi Siapkan Orang Paham Agama

Nasional
Apabila Pembunuh Pendeta Yeremia Tertangkap, Kontras Desak Pelaku Diseret ke Peradilan Umum

Apabila Pembunuh Pendeta Yeremia Tertangkap, Kontras Desak Pelaku Diseret ke Peradilan Umum

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas Perempuan Singgung Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas Perempuan Singgung Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Koalisi: Ada Keraguan dalam Temuan TGPF Terkait Penembakan Pendeta Yeremia

Koalisi: Ada Keraguan dalam Temuan TGPF Terkait Penembakan Pendeta Yeremia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X