PDI-P: Bagi yang Tidak Puas dengan Hasil Pemilu, Tempuh Melalui MK

Kompas.com - 19/04/2019, 15:31 WIB
Konferensi pers DPP PDI-P, Jumat (19/4/2019) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKonferensi pers DPP PDI-P, Jumat (19/4/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengimbau bagi peserta Pemilu 2019 yang nantinya merasa tidak puas dengan penetapan hasil Pemilu, bisa menyerahkannya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hasto menegaskan, MK merupakan lembaga resmi yang berwenang menangani sengketa hasil Pemilu.

"Bagi yang tidak puas dengan hasil pemilu, baik partai politik peserta pemilu maupun pasangan calon (presiden dan wakil presiden) itu ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi. Itu mekanisme yang resmi," kata dia dalam konferensi pers di DPP PDI-P, Jakarta, Jumat (19/4/2019).

Di sisi lain, ia mengingatkan elite politik untuk tak menyebarkan narasi-narasi negatif menyangkut Pemilu 2019.

Baca juga: Mantan Ketua MK Prediksi Sengketa Pemilu 2019 Tak Jauh Beda dengan 2014

Hasto menegaskan, elite politik bertanggung jawab menjaga kondusivitas proses Pemilu 2019. Jangan sampai elite politik memprovokasi masyarakat.

"Bu Megawati Soekarnoputri (Ketum PDI-P) juga mengingatkan kami, kita semua sebaiknya menunggu proses rekapitulasi yang secara berjenjang yang dilakukan oleh KPU," kata dia.

Sementara itu Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI-P Arif Wibowo mengatakan, partainya juga melakukan perhitungan rill (real count).

Namun, ia juga meminta publik bersabar menunggu rekapitulasi oleh jajaran KPU.

"Kami mengajak masyarakat bersabar, untuk lebih cerdas dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi dan data yang tidak lengkap dan barangkali masih jauh validitasnya," kata dia.

Baca juga: Buya Syafii: Tunggu Hasil dari KPU, Tak Perlu Ada yang Klaim Menang atau Kalah

Arif menyatakan, perhitungan sementara BSPN PDI-P per pukul 14.10 WIB, pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin meraih 6.738.643 suara. Sementara pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 4.031.162 suara.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X