TKN Instruksikan TKD dan Relawan Kawal Kemungkinan Pemilu Susulan di 1.696 TPS

Kompas.com - 19/04/2019, 11:14 WIB
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Johnny G Plate, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, senin (11/2/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Johnny G Plate, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, senin (11/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir memberikan instruksi pasca pemungutan suara Pemilu 2019.

Instruksi ini disampaikan melalui surat yang dikirimkan ke Tim Kampanye Daerah Kabupaten/Kota hingga relawan.

Dalam surat itu, Erick menginstruksikan TKD kabupaten/kota se-Indonesia dan luar negeri hingga relawan untuk mengawal kemungkinan dilakukannya pemungutan suara susulan dan pemungutan ulang di 1.696 TPS.

Surat tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua TKN Johnny G Plate.

Baca juga: Tanggapi Prabowo, TKN Mengaku Punya Bukti Surat Suara yang Sudah Tercoblos Paslon 02

Menurut dia, surat itu untuk mengantisipasi jika terjadi pemilu susulan, maka TKD harus siap mengawal TPS.

"Kami mengantisipasi supaya jika dilakukan pemilihan suara ulang PSU maka kita siap," kata Johnny saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/4/2019).

Johnny mengatakan, instruksi itu juga untuk mengingatkan TKD dan relawan memastikan TPS di sekitar mereka apakah akan ada pemilu susulan serta mengawal perhitungan suara.

"Apakah dia menjadi PSU (pemungutan syara ulang). Kalau PSU menyiapkan supaya berjalan baik kalau kita tidak PSU maka perhitungan dan rekapitulasi tetap dikawal," ujar dia.

Baca juga: Hasil Quick Count di Bawah Ekspektasi, TKN Jokowi-Maruf Kawal Suara

Surat instruksi pasca-pemilu itu ditandai oleh Ketua TKN Erick Thohir dan Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto.

Surat tersebut memiliki beberapa poin penting yang ditujukan kepada TKD kabupaten/kota dan luar negeri serta relawan.

Berikut poin-poin suratnya:

1. Seluruh Tim Kampanye Koalisi Indonesia Kerja, Relawan dan Simpatisan untuk tetap menjaga soliditas. Kondusivitas dan tidak terprovokasi terhadap hal-hal yang akan merugikan rakyat Indonesia.

Baca juga: Sekretaris TKN: Kami Tak Khawatir dengan Klaim Sepihak, Dulu Juga Pernah Terjadi

2. Jaga dan kawal Form C1 dan C1 Plano perolehan suara Jokowi Ma‘ruf Amin mulai dari TPS, Kelurahan, Kecamatan, KPUD Kab Kota, KPUD Provinsi/ PPLN hingga penetapan oleh KPU.

3. Berdasarkan temuan Bawaslu R1 pada Pemilu Tahun 2019 adanya potensi 1.534 TPS Pemilu Susulan di 6 (enam) provinsi dan 162 TPS PSU (Pemungutan Suara Ulang) tersebar di 17 (tujuh belas) provinsi.

4. Terhadap 3 butir di atas, Kepada Tim Kampanye Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia bersama Partai Politik Koalisi ditingkatannya, Relawan dan Simpatisan untuk mengawal pencoblosan dan penghitungan suara di 1.696 TPS.

5. Mengirimkan foto-foto C1 dan melaporkan jika terjadi kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Timses Jokowi-Ma'ruf



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X