Hasil Sementara Situng KPU Data 1,3 Persen: Jokowi-Ma'ruf 56,36 Persen, Prabowo-Sandi 43,64 Persen

Kompas.com - 19/04/2019, 10:12 WIB
Hitung sementara oleh KPU yang dikutip dari https://pemilu2019.kpu.go.id, Jumat (19/4/2019), pukul 10.00 WIB. kpu.go.idHitung sementara oleh KPU yang dikutip dari https://pemilu2019.kpu.go.id, Jumat (19/4/2019), pukul 10.00 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Data penghitungan suara Pemilihan Presiden 2019 yang dimuat dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus bergerak.

Data tersebut ditampilkan pada portal pemilu2019.kpu.go.id.

Hingga Jumat (19/4/2019) pukul 08.45 WIB, data yang masuk sebanyak 10.876 TPS dari total 813.350 TPS. Jika dipresentasekan, jumlah tersebut baru mencapai 1,3 persen.

Hasil Situng sementara ini menunjukkan, pasangan capres cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin memperoleh 56,36 persen suara.

Sementara, paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapatkan 43,64 persen suara.

Baca juga: Jokowi-Maruf Unggul di Swedia, Latvia, dan Polandia

Untuk sementara ini, Jokowi-Ma'ruf unggul di sejumlah provinsi di antaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Papua.

Adapun, Prabowo-Sandi sementara ini unggul di Sumatera Barat, Gorontalo, Riau, Aceh, dan Banten.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, data yang ditampilkan pada Situng hanya sebagai referensi bagi masyarakat untuk memantau proses penghitungan dan rekapitulasi suara.

KPU melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang, untuk nantinya ditetapkan sebagai hasil resmi.

Baca juga: Ganjar Pranowo Puas dengan Perolehan Suara Jokowi-Maruf di Jateng

"Perlu ditegaskan bahwa hasil penghitungan dan rekapitulasi oleh KPU tetap menggunakan manual, bukan mengikuti dokumen yang dipublikasikan," kata Pramono saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/4/2019).

Jika ditemukan kesalahan dalam penghitungan atau rekapitulasi suara yang ditampilkan di Situng, kata Pramono, data tersebut masih dapat diperbaiki.

"Itulah bentuk tranparansi KPU dalam melakukan penghitungan rekapitulasi. Kita publikasi biar semua orang bisa lihat. Kalau ada yang salah tulis atau salah entry, maka bisa dikoreksi, bisa diperbaiki," kata dia.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Hasil Hitung Cepat 5 Lembaga Survei Pemilihan Presiden 2019

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Nasional
MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Nasional
Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Nasional
Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X